Likuiditas Ekonomi Naik, 9771 Triliun Uang Beredar, tapi Rakyat Masih Sulit Cari Uang

Jakarta — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa likuiditas perekonomian Indonesia terus meningkat. Uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2025 mencapai Rp 9.771,3 triliun, tumbuh 8,0% secara tahunan (year on year/YoY). Angka ini lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,6% YoY.

Namun, di tengah pertumbuhan uang beredar yang besar, masyarakat justru masih mengeluhkan sulitnya mencari uang. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas tidak serta-merta mencerminkan perbaikan daya beli atau distribusi kesejahteraan di tingkat bawah.

Pertumbuhan Likuiditas Dipicu Kredit dan Aktiva Luar Negeri

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa peningkatan M2 dipicu oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) dan uang kuasi.

“Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan M1 sebesar 10,7% YoY dan uang kuasi sebesar 6,2% YoY,” ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/10).

Dari total M2 tersebut, M1 menyumbang 56,6% atau sekitar Rp 5.529 triliun, sedangkan sisanya merupakan uang kuasi seperti deposito dan tabungan jangka panjang.

Secara rinci, pertumbuhan M2 pada September 2025 dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Aktiva luar negeri bersih, yang tumbuh 12,6% YoY menjadi Rp 2.085,3 triliun, naik dari pertumbuhan 10,7% pada bulan sebelumnya.

2. Penyaluran kredit, yang mencapai Rp 8.051 triliun, naik 7,2% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan 7,0% pada Agustus.

3. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat, yang meningkat 6,5% YoY menjadi Rp 838,7 triliun, dari 5,0% YoY pada bulan sebelumnya.

Kenaikan pada ketiga komponen ini menunjukkan bahwa uang beredar tumbuh karena adanya peningkatan belanja pemerintah dan aktivitas pinjaman sektor formal.

Rakyat Belum Merasakan Dampak Langsung

Meski data menunjukkan jumlah uang yang beredar semakin besar, masyarakat di lapisan bawah justru belum merasakan dampaknya. Banyak kalangan pekerja dan pelaku UMKM mengeluhkan sulitnya mendapatkan modal, menurunnya daya beli, dan terbatasnya perputaran uang di sektor riil.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Rahman, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara likuiditas makro dan likuiditas mikro.

“Sebagian besar uang beredar masih tertahan di sektor keuangan, korporasi besar, dan deposito bank. Uang memang ada, tapi tidak berputar di tangan rakyat,” ujarnya saat dihubungi.

Ia menilai, pertumbuhan M2 yang didorong oleh kredit dan aktiva luar negeri menandakan peningkatan keuangan formal, tetapi belum menyentuh kebutuhan ekonomi rakyat kecil seperti modal kerja, konsumsi rumah tangga, dan perdagangan harian.

Distribusi dan Daya Serap Ekonomi Rendah

Penyebab utama sulitnya rakyat mendapatkan uang adalah daya serap ekonomi di sektor bawah yang masih lemah. Meskipun pemerintah dan perbankan meningkatkan penyaluran kredit, sebagian besar dana mengalir ke proyek besar dan investasi jangka panjang.

Pelaku UMKM, petani, dan pekerja informal masih menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan. Di sisi lain, inflasi yang cenderung stabil tidak diikuti peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga perputaran uang di pasar tradisional dan daerah pedesaan tetap lambat.

Data BI juga menunjukkan bahwa pertumbuhan M1 (yang mencerminkan uang tunai dan giro) memang tinggi, tetapi sebagian besar peningkatan itu terjadi pada kelompok menengah atas dan pelaku usaha besar yang memiliki rekening besar di bank.

Kebijakan dan Tantangan ke Depan

Bank Indonesia diperkirakan akan menjaga kebijakan moneter yang seimbang agar pertumbuhan uang beredar tetap mendukung ekonomi tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada sejauh mana uang tersebut benar-benar mengalir ke sektor produktif.

Ekonom dari CORE Indonesia, Piter Abdullah, menegaskan perlunya kebijakan distribusi yang lebih inklusif.

“Kuncinya bukan hanya berapa banyak uang beredar, tapi siapa yang mendapatkannya. Kalau uang hanya berputar di sektor atas, rakyat tetap merasa susah,” kata Piter.

Pemerintah diminta memperkuat program pembiayaan mikro, mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), dan memperluas akses keuangan digital di daerah. Dengan demikian, uang yang beredar tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.

Kesimpulan

Pertumbuhan uang beredar yang mencapai Rp 9.771 triliun memang menunjukkan likuiditas nasional yang kuat, tetapi belum sepenuhnya berarti kesejahteraan meningkat. Banyak uang beredar di sistem keuangan, namun tidak cukup yang mengalir ke tangan masyarakat kecil.

Dengan kata lain, “uang beredar tinggi, tapi uang tidak berputar di tangan rakyat.”
Inilah tantangan terbesar pemerintah dan otoritas moneter: memastikan likuiditas yang melimpah benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam bentuk lapangan kerja, pendapatan, dan akses ekonomi yang lebih adil.