Jejak Dana Promosi Whoosh: Ketika Artis Jadi Wajah Citra Proyek Rugi

Jakarta — Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh semula digadang-gadang sebagai simbol modernitas dan kemajuan teknologi Indonesia. Namun di balik gemerlap peluncurannya, muncul pertanyaan penting: siapa sebenarnya yang membayar seluruh kemeriahan promosi itu — dan untuk kepentingan siapa?

Artis dan Citra Sukses

Sejak uji coba perdana, publik disuguhi deretan foto dan video artis papan atas yang menjajal kereta cepat tersebut. Mereka tampak gembira, mengenakan busana putih seragam, dan berpose bersama pejabat negara di dalam gerbong.

Kehadiran para figur publik itu bukan kebetulan. Sejumlah sumber menyebut bahwa mereka diundang secara resmi untuk “mendukung” peluncuran proyek yang saat itu tengah disorot karena biaya pembangunannya membengkak jauh dari rencana awal.

Uang Publik di Balik Promosi

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) — operator proyek — adalah konsorsium dengan mayoritas saham dimiliki oleh BUMN Indonesia. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan KCIC, termasuk untuk promosi, pada dasarnya bersumber dari uang publik.

Di sinilah potensi konflik kepentingan muncul. Jika dana publik digunakan untuk membayar jasa promosi artis, maka penggunaan dana tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan.

Sayangnya, hingga kini baik Kementerian BUMN maupun KCIC belum pernah mengungkap besaran anggaran promosi Whoosh, siapa pihak yang ditunjuk, dan apa dasar pemilihannya. Publik hanya melihat hasil akhirnya: media sosial dipenuhi unggahan artis dan influencer yang serempak memuji proyek ini — seolah Whoosh telah menjadi kisah sukses besar tanpa masalah keuangan.

Padahal, laporan keuangan menunjukkan sebaliknya: beban utang proyek terus meningkat, sementara kontribusi pendapatannya bagi negara masih nihil.

Risiko Etika dan Hukum

Dari sisi etika komunikasi publik, strategi promosi seperti ini berisiko menyesatkan. Ketika figur publik yang dipercaya masyarakat ikut mengampanyekan proyek negara tanpa mengungkap kondisi sebenarnya, ruang kritis publik menjadi tumpul.

Dukungan artis terhadap program pemerintah tentu sah-sah saja. Namun bila dukungan itu dibiayai uang publik dan justru menutupi persoalan utama — yakni potensi kerugian negara — maka ada tanggung jawab moral yang patut dipertanyakan.

Secara hukum, penggunaan dana BUMN untuk promosi berbayar berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas keuangan negara. Jika pembayaran dilakukan tanpa mekanisme tender yang transparan, atau nilainya tidak sebanding dengan hasil, hal itu dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Bahkan, bila artis mengetahui bahwa pembayaran mereka bersumber dari dana publik yang tidak sesuai prosedur, mereka bisa diperiksa sebagai penerima manfaat hasil penyimpangan.

Tugas KPK dan BPK

KPK dan BPK memiliki kewenangan untuk menelusuri aliran dana promosi Whoosh — mulai dari siapa penggagas kegiatan, penyedia jasa promosi, hingga nilai kontrak dengan figur publik.

Penelusuran ini penting agar tidak terjadi praktik “propaganda berbayar” menggunakan uang rakyat demi menutupi kegagalan manajerial sebuah proyek negara.

Popularitas dan Tanggung Jawab

Bagi para artis, keterlibatan dalam proyek pemerintah semestinya disertai tanggung jawab sosial, bukan sekadar ajang pencitraan. Dengan pengaruh besar di mata publik, integritas dan transparansi menjadi harga mati.

Menggunakan popularitas untuk mempercantik citra proyek bermasalah sama saja mengkhianati kepercayaan publik yang telah memberikan mereka tempat.

Cermin Relasi Kekuasaan

Pada akhirnya, Whoosh menjadi cermin hubungan antara kekuasaan, uang, dan popularitas. Proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional justru berubah menjadi panggung pencitraan besar tanpa kejelasan manfaat ekonomi.

Dan publik pun terus bertanya-tanya:
Apakah dana yang digunakan untuk “mendandani” proyek ini benar-benar demi kemajuan bangsa, atau sekadar demi menjaga citra kekuasaan agar tampak tanpa cela?