DME: Pertarungan antara Ambisi Hilirisasi Politik Industri dan Realitas Ekonomi yang Berat

Jakarta, 27 Oktober 2025 — Upaya pemerintah menghidupkan kembali proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) memunculkan kembali perdebatan lama: apakah proyek energi substitusi LPG ini realistis secara ekonomi, atau hanya simbol ambisi politik untuk menunjukkan kemandirian energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan proyek DME akan mulai berjalan pada tahun depan. Ia menyebut proyek ini sebagai keniscayaan nasional, demi mengurangi impor LPG yang setiap tahun menguras devisa negara hingga puluhan triliun rupiah.

Namun, di balik semangat itu, para pengamat menilai masalah mendasarnya belum berubah: investasi yang sangat besar dan nilai keekonomian yang belum masuk akal.

Proyek Lama yang Tak Pernah Tuntas

Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME bukanlah ide baru. Gagasan ini sudah dikembangkan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui kerja sama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc.

Namun proyek tersebut mandek setelah Air Products mundur pada 2023 karena perbedaan pandangan soal pembiayaan dan kelayakan pasar. Sejak itu, proyek DME sempat “mati suri” hingga Bahlil mengambil alih komando melalui Satuan Tugas Hilirisasi di bawah Kementerian Investasi/ESDM.

Bahlil menyebut konsep baru proyek DME kini telah melalui pra-feasibility study (pra-FS) dan siap dijalankan kembali. Pemerintah juga membuka peluang bagi investor asing, khususnya dari Tiongkok, untuk bergabung.

Investasi Jumbo, Harga Tak Kompetitif

Namun, persoalan yang sama muncul kembali. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono, mengatakan proyek DME selama ini sulit jalan karena biaya investasi dan produksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan LPG impor.

Berdasarkan hasil kajian PTBA dan calon mitra, harga jual DME berada di kisaran US$911 hingga US$987 per ton, sedangkan harga impor LPG hanya sekitar US$435 per ton. Bahkan, patokan harga DME versi Kementerian ESDM pada 2021 sebesar US$617 per ton kini sudah tidak relevan.

Investor asal Tiongkok, East China Engineering Science and Technology Co. (ECEC), yang menjadi satu-satunya pihak berminat, mengajukan biaya pengolahan (processing service fee) antara US$412–US$488 per ton, jauh di atas ekspektasi pemerintah sebesar US$310 per ton.

Kondisi ini membuat keekonomian proyek DME tidak layak. Apabila dipaksakan, beban subsidi justru akan meningkat. Berdasarkan perhitungan PTBA, subsidi untuk DME dapat mencapai Rp123 triliun per tahun, lebih besar dari subsidi LPG saat ini yang sekitar Rp82 triliun.

“Hal inilah yang membuat hilirisasi batu bara ke DME seolah jalan di tempat,” ujar Sudirman.

Skema Terpusat dan Opsi Alternatif

Sudirman mengusulkan agar proyek DME dipusatkan di satu kawasan industri nasional agar investasi tidak tumpang tindih di banyak lokasi. Ia menilai pemerintah dapat menugaskan PT Danantara sebagai investor utama, menggandeng mitra teknologi dari Tiongkok untuk mengurangi biaya pembangunan.

Dengan model terpusat, perusahaan tambang cukup mengirimkan batu bara ke satu pabrik DME nasional, tanpa harus membangun fasilitas masing-masing. Menurutnya, pendekatan ini bisa menekan biaya dan risiko gagal investasi.

Pandangan Ekonom: Lebih Baik Alihkan ke Gas Kota

Sementara itu, Ekonom Senior CORE Indonesia, Muhammad Ishak Razak, menilai jika masalah keekonomian belum teratasi, pemerintah sebaiknya menunda proyek DME.

Menurutnya, dana besar untuk proyek ini lebih baik dialihkan ke pengembangan jaringan gas kota (jargas) berbasis LNG domestik. Meskipun pembangunan jargas memerlukan subsidi awal besar, namun dalam jangka panjang bisa mengurangi beban impor LPG dan subsidi energi.

“Subsidi untuk infrastruktur gas kota memang tinggi di awal, tapi bisa menghemat devisa dalam jangka panjang. Pemerintah harus jujur menghitung potensi penghematan dan biaya keekonomian proyek DME ini,” kata Ishak.

Antara Kebanggaan dan Kelayakan

Secara politik, proyek DME menjadi simbol hilirisasi batu bara yang ingin ditonjolkan pemerintah sebagai bukti kemandirian industri energi nasional. Namun, secara bisnis, proyek ini belum menemukan keseimbangan antara idealisme dan realitas.

Di satu sisi, pemerintah ingin memotong ketergantungan impor LPG; di sisi lain, harga produksi DME justru berpotensi menambah beban fiskal negara.
Dari sisi investasi, minat investor masih terbatas; dari sisi pasar, keekonomian belum kompetitif; dan dari sisi teknologi, Indonesia masih bergantung pada negara lain.

Jika tidak diimbangi dengan perencanaan matang dan skema bisnis realistis, proyek ini dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek mercusuar — besar di rencana, berat di kenyataan.

Kesimpulan

Pertarungan proyek DME sesungguhnya adalah pertarungan antara ambisi politik industri dan realitas ekonomi yang tak bisa dipaksa.
Pemerintah memang perlu menjaga semangat hilirisasi, namun tanpa dasar keekonomian yang kuat, setiap investasi besar justru berisiko menjadi beban fiskal baru bagi negara.

Seperti yang dikatakan salah satu pengamat energi:

“Hilirisasi itu bukan hanya soal kemandirian, tapi soal keberlanjutan. Kalau tidak ekonomis, ia akan mati sebelum sempat hidup.”