BGN Hentikan Operasional Dapur MBG di Sleman, Hasil Lab Ungkap Tiga Jenis Bakteri

Sleman, 27 Oktober 2025 — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional salah satu dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah ratusan siswa mengalami gejala keracunan massal. Hasil laboratorium menunjukkan adanya tiga jenis bakteri berbahaya pada sampel makanan yang dikonsumsi siswa.

Kasus ini mencuat pada awal Agustus 2025, ketika sedikitnya 178 siswa dari tiga sekolah menengah di Kapanewon Mlati mengalami mual, muntah, dan diare setelah menyantap makanan dari program MBG. Beberapa siswa bahkan harus mendapat perawatan intensif di fasilitas kesehatan.

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk menyediakan makanan bergizi bagi pelajar di seluruh Indonesia.

Ditemukan Tiga Jenis Bakteri

Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh tim Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Dinas Kesehatan Sleman menemukan bahwa makanan yang dikonsumsi siswa terkontaminasi oleh tiga jenis bakteri, yaitu Escherichia coli (E. coli), Clostridium sp., dan Staphylococcus.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sleman, keberadaan E. coli menunjukkan kemungkinan kuat bahwa bahan pangan atau air yang digunakan dalam proses pengolahan tidak higienis. Sementara bakteri Staphylococcus dan Clostridium mengindikasikan bahwa proses penyimpanan serta distribusi makanan tidak sesuai standar keamanan pangan.

“Dari hasil pemeriksaan laboratorium, ditemukan adanya E. coli pada makanan dan juga alat makan (ompreng) siswa. Ini menjadi tanda bahwa sanitasi dan higienitas dapur penyedia MBG masih belum baik,” ujar pejabat Dinkes Sleman, dikutip dari Kumparan Jogja.

BGN Tutup Sementara Dapur MBG

Menanggapi kasus tersebut, Badan Gizi Nasional mengambil langkah cepat dengan menutup sementara operasional dapur MBG (SPPG Jogotirto Sleman) yang sebelumnya melayani sekolah-sekolah di wilayah Mlati dan Berbah.

Penutupan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi nasional setelah serangkaian kasus serupa juga muncul di beberapa daerah, termasuk Bengkulu dan Gunungkidul.

“Penutupan bersifat sementara sampai hasil investigasi tuntas dan ada perbaikan sistem keamanan pangan. Kami ingin memastikan program ini berjalan tanpa membahayakan peserta didik,” kata pejabat BGN dalam keterangan tertulisnya yang dikutip CNN Indonesia.

Selain karena kasus keracunan, sejumlah dapur MBG juga dilaporkan terhenti karena kendala administratif, seperti keterlambatan pencairan dana operasional dari pusat. Pihak pengelola dapur di Sleman mengakui, sebagian tenaga dapur berhenti bekerja karena dana belum cair selama beberapa minggu.

Kegagalan Sistemik dan Lemahnya Pengawasan

Pakar keamanan pangan dari UGM menilai kejadian ini bukan hanya kesalahan individu penyedia makanan, tetapi kegagalan sistemik dalam tata kelola program berskala nasional.

“Makanan diproduksi dalam jumlah besar, disimpan terlalu lama, dan dikirim ke banyak sekolah dengan kondisi tidak stabil. Dalam situasi itu, risiko kontaminasi bakteri sangat tinggi,” ujar pakar gizi masyarakat UGM, seperti dikutip Liputan6.com.

Ia menambahkan, MBG merupakan program yang baik secara konsep, namun perlu pengawasan ketat terhadap rantai pasok, sanitasi dapur, serta pelatihan tenaga masak agar mampu memenuhi standar higienitas makanan anak sekolah.

Tanggapan Pemerintah Daerah

Bupati Sleman menegaskan akan memberikan sanksi kepada penyedia MBG yang terbukti lalai. Pemerintah kabupaten juga berkomitmen untuk memperketat proses seleksi penyedia makanan dan memperbaiki sistem audit pangan.

“Kami tidak ingin kejadian ini terulang. Program ini baik, tapi keselamatan siswa adalah prioritas,” kata Bupati Sleman dalam konferensi pers, seperti dilansir Harian Jogja.

Kepercayaan Publik Diuji

Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan sebagai upaya pemerataan gizi anak sekolah, namun kasus Sleman menjadi ujian besar bagi kredibilitas pelaksanaannya. Sejumlah anggota DPR telah meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen MBG, terutama dalam aspek logistik, pengawasan, dan pencairan dana.

Pengamat kebijakan publik menilai, tanpa perbaikan menyeluruh, program MBG dapat kehilangan kepercayaan masyarakat.
“Setiap kali ada kasus keracunan, publik semakin ragu. Padahal tujuannya sangat baik — membantu anak-anak sekolah mendapatkan asupan bergizi,” ujarnya.

Analisis Singkat

Kasus Sleman mengungkap dua persoalan utama: kualitas keamanan pangan dan kelemahan sistem pendistribusian.
Skala besar dan keterbatasan sumber daya membuat pengawasan di tingkat lokal tidak maksimal. Di sisi lain, keterlambatan pencairan dana menyebabkan sebagian penyedia menekan biaya operasional, yang akhirnya berdampak pada mutu makanan.

Pemerintah kini dihadapkan pada dilema: melanjutkan program dengan risiko berulang, atau menghentikan sementara untuk membenahi sistem dari hulu ke hilir.