Jakarta – Era Indonesia hanya menjadi penjual nikel mentah, menurut pemerintah, harus segera berakhir. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa arah kebijakan industri nasional kini difokuskan untuk mendorong ekspor produk bernilai tambah tinggi, terutama dari sektor berbasis komoditas seperti nikel, kobalt, dan bauksit.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Senin (27/10/2025). Agus menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik (EV) dan baterai dunia.
“Dengan keunggulan sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi pemain kunci dalam ekosistem EV global,” ujarnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa investasi yang didorong bukan sekadar padat karya murah, tetapi harus memiliki nilai tambah tinggi serta mendukung substitusi impor. Fokus pembangunan industri diarahkan pada industrialisasi mineral strategis, kimia dasar, farmasi, dan komponen elektronik.
Narasi Pemerintah: Hilirisasi untuk Naik Kelas
Di atas kertas, arah kebijakan ini tampak ideal. Indonesia ingin bertransformasi dari eksportir bahan mentah menjadi negara industri yang memproduksi komponen bernilai tinggi. Pemerintah berharap strategi ini dapat membawa efek berganda bagi ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta rantai pasok global.
Selain itu, melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional, Indonesia berupaya menembus pasar global yang selama ini didominasi negara maju. Dalam pandangan resmi, hilirisasi adalah langkah “naik kelas” menuju ekonomi berbasis industri.
Namun, di balik optimisme itu, ada kenyataan yang tidak bisa diabaikan.
Kebijakan yang Selalu Terselip Kepentingan Pejabat
Masalah terbesar dari kebijakan industri di Indonesia bukan semata lemahnya perencanaan, melainkan adanya kepentingan pribadi pejabat yang terselip di balik setiap regulasi.
Setiap keputusan strategis — mulai dari pemberian izin tambang, pembentukan konsorsium investasi, hingga penetapan harga ekspor — kerap diwarnai bargaining politik dan transaksi tersembunyi.
Pejabat yang seharusnya menjadi penjaga kepentingan publik justru sering menjadi broker kebijakan, memastikan bahwa setiap proyek besar memiliki jalur keuntungan pribadi atau kelompok.
Akibatnya, kebijakan yang semestinya dirancang untuk memperkuat ekonomi nasional berubah menjadi alat distribusi rente dan pengukuhan kekuasaan ekonomi-politik di tangan segelintir elit.
Sanggahan: Hilirisasi Tanpa Kedaulatan Ekonomi
Secara logika, sulit menolak konsep hilirisasi. Tapi masalah utamanya bukan pada konsep, melainkan pada siapa yang benar-benar menikmati hasilnya.
Sebagian besar proyek smelter dan pabrik pengolahan nikel di Indonesia saat ini dikuasai investor asing melalui skema joint venture yang memberi mereka kendali penuh atas teknologi dan keuntungan. Pemerintah memang mempromosikan ekspor produk olahan, tetapi nilai tambah terbesar tetap mengalir keluar negeri.
Alih-alih menjadi “pemain utama industri baterai dunia”, Indonesia justru berisiko menjadi penyedia bahan baku murah bergaya modern — menggali, melebur, lalu mengekspor setengah jadi ke luar negeri. Rantai nilai tertinggi, seperti produksi cell battery dan EV component, masih dikendalikan oleh pabrikan luar.
Selain itu, orientasi ekspor justru menunjukkan bahwa pemerintah belum siap membangun pasar domestik. Hilirisasi tanpa strategi konsumsi nasional hanya akan memperkuat ketergantungan pada pasar global dan menambah tekanan terhadap lingkungan di dalam negeri.
Lebih ironis lagi, proyek-proyek besar ini seringkali melibatkan kelompok bisnis yang dekat dengan kekuasaan. Mereka mendapat konsesi, insentif, dan fasilitas fiskal besar, sementara masyarakat di sekitar tambang hidup dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dari sebelum “hilirisasi”.
Analisis: Narasi Nilai Tambah, Realitas Ketimpangan
Secara ekonomi, kebijakan hilirisasi memang meningkatkan ekspor dan investasi. Namun peningkatan itu belum berarti redistribusi kesejahteraan. Data menunjukkan bahwa kontribusi sektor nikel terhadap PDB nasional tumbuh, tetapi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan di daerah tambang tetap stagnan.
Di sisi lain, kerusakan lingkungan meningkat tajam. Hutan dibabat, sungai tercemar, dan ruang hidup masyarakat adat menyempit. Biaya sosial dan ekologis ini tidak pernah masuk dalam perhitungan resmi keberhasilan hilirisasi.
Secara strategis, Indonesia juga masih bergantung pada teknologi asing. Ketika seluruh lini produksi dikendalikan oleh pihak luar, “hilirisasi” kehilangan makna kedaulatan.
Sebagai contoh, mayoritas teknologi pemurnian nikel (HPAL technology) dan rantai pasok baterai dikuasai perusahaan China dan Korea Selatan. Akibatnya, Indonesia tetap menjadi “pemain kecil di pabrik sendiri”.
Kesimpulan: Hilirisasi Tanpa Integritas, Kedaulatan yang Semu
Hilirisasi seharusnya menjadi langkah menuju kemandirian ekonomi. Namun, tanpa integritas, transparansi, dan visi nasional yang kuat, kebijakan ini justru berubah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir elit politik dan korporasi besar.
Potensi Indonesia untuk menjadi pusat industri baterai dunia memang nyata — kita punya sumber daya, pasar, dan tenaga kerja. Tapi selama kebijakan publik dikelola berdasarkan kepentingan pribadi dan jangka pendek, hilirisasi hanya akan melahirkan kolonialisme ekonomi model baru: rakyat menggali, elite menikmati, dan bangsa lain menguasai teknologi.
Hilirisasi sejati bukan soal ekspor produk olahan, tapi tentang menguasai rantai nilai dan menyejahterakan rakyatnya sendiri.
Selama itu belum terjadi, maka “nilai tambah” hanyalah jargon politik — sementara rakyat tetap memikul beban di tanah yang katanya kaya.
