Jakarta – Pemerintah memastikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 1, 2, dan 3 tidak mengalami kenaikan pada tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dalam konferensi pers pekan lalu di Jakarta.
Kebijakan itu disambut positif oleh masyarakat. Namun di sisi lain, muncul kembali kritik terhadap pengelolaan dana BPJS yang dinilai masih belum efisien dan rawan kebocoran.
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan bahwa perbaikan manajemen BPJS lebih mendesak dibanding wacana kenaikan iuran.
“Kalau kebocoran anggaran masih terjadi, berapa pun besar iurannya tetap akan defisit. Yang harus diperbaiki itu sistemnya, bukan bebannya rakyat,” ujar Saleh.
Pandangan serupa disampaikan oleh ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi. Ia menilai, masalah BPJS bukan semata soal penerimaan iuran, melainkan pada tata kelola yang lemah dan pengawasan yang tidak transparan.
“Audit BPK sudah berulang kali menunjukkan adanya pemborosan biaya operasional dan klaim rumah sakit yang tak sesuai standar verifikasi. Kalau itu dibenahi, defisit bisa ditekan tanpa menaikkan iuran,” ujarnya.
Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total dana yang dikelola BPJS Kesehatan pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp170 triliun. Namun, laporan audit menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan pembayaran klaim dan penggunaan anggaran operasional.
Sementara itu, aktivis LSM kesehatan publik, Nurul Hidayati, menegaskan bahwa pengawasan publik terhadap dana jaminan kesehatan harus diperkuat.
“Peserta rutin membayar iuran, tapi tidak pernah tahu uangnya digunakan untuk apa. Transparansi itu hak rakyat,” katanya.
Sejumlah pihak mendorong pemerintah melakukan reformasi menyeluruh di tubuh BPJS Kesehatan, termasuk audit real-time, digitalisasi laporan keuangan, dan sanksi tegas terhadap penyimpangan.
“Selama uang rakyat masih bocor, menaikkan iuran hanya menambah beban masyarakat. BPJS tak perlu naik kalau tak dikorupsi,” Tegasnya.
