Error Rp5,16 Triliun di Bank Kalsel, Bukan Uang yang Hilang tapi Kredibilitas yang Terancam

Jakarta – Angka Rp5,16 triliun bukan jumlah kecil. Itulah nilai yang tiba-tiba muncul di laporan kas daerah Pemerintah Kota Banjarbaru—seolah-olah ada dana raksasa yang “mengendap” di Bank Kalsel.

Namun ketika diverifikasi, angka itu ternyata hanya akibat salah input sistem. Tidak ada uang sungguhan yang tersimpan, tak ada transaksi misterius, tak ada dana siluman. Yang ada hanyalah baris data yang keliru, tapi berdampak besar.

Kesalahan yang Tidak Kecil

Bank Kalsel mengaku bahwa kasus itu murni kesalahan administratif. Pengisian kode golongan nasabah dalam sistem pelaporan Antasena LBUT-KI salah klasifikasi, sehingga dana pemerintah daerah tercatat dalam kolom yang tidak semestinya.
Tapi bagi Pemkot Banjarbaru, ini bukan urusan remeh.

“Nilainya terlalu besar untuk disebut salah input biasa. Ini menyangkut kredibilitas dan akuntabilitas keuangan publik,” ujar pejabat Badan Keuangan Daerah Banjarbaru.

Pemkot menuntut audit menyeluruh dan perbaikan sistem pelaporan. Pasalnya, jika kesalahan itu tidak ditemukan lebih awal, laporan keuangan daerah bisa tampak “fantastis” secara semu—dan itu bisa menyesatkan publik maupun auditor.

Tanda Bahaya di Sistem Perbankan Daerah

Di atas kertas, kesalahan ini mungkin terlihat teknis. Tapi dari sisi tata kelola, kasus ini menunjukkan tanda bahaya serius.
Pertama, pengawasan internal bank belum sepenuhnya kuat. Data sebesar triliunan rupiah bisa salah klasifikasi tanpa terdeteksi sistem pengendalian otomatis.
Kedua, integrasi antara sistem keuangan daerah dan perbankan masih lemah. Tidak ada sistem real-time validation yang bisa mencegah salah input menjadi laporan resmi.

Padahal, laporan keuangan pemerintah daerah menjadi dasar untuk perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, hingga penentuan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Satu angka yang salah bisa menggoyang kepercayaan pada keseluruhan sistem.

Uang Aman, Tapi Reputasi Tergores

Bank Kalsel memang sudah meminta maaf dan menegaskan bahwa dana pemerintah aman. Namun, di dunia keuangan publik, reputasi adalah mata uang yang tak kalah penting.
Begitu publik mendengar kata “mengendap triliunan”, persepsi negatif langsung terbentuk—dan sulit diperbaiki dengan sekadar klarifikasi.

“Kami tidak ingin masalah ini dianggap selesai hanya dengan permintaan maaf. Ke depan harus ada sistem yang lebih ketat,” tegas perwakilan Pemkot Banjarbaru.

Pelajaran dari Kesalahan

Kasus ini mengingatkan bahwa kebocoran kepercayaan sering dimulai bukan dari korupsi besar, tapi dari kesalahan kecil yang diabaikan.
Salah input bukan hal baru, tapi ketika nilainya mencapai triliunan, publik berhak curiga dan menuntut transparansi penuh.

Karena dalam pengelolaan uang publik, setiap angka punya arti — dan setiap kesalahan punya konsekuensi.