Bandung — Provinsi Jawa Barat mencatatkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Indonesia. Hingga akhir Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 73,34 persen, sementara serapan belanja mencapai lebih dari 70 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan tingginya serapan APBD menunjukkan bahwa anggaran tidak dibiarkan mengendap, melainkan benar-benar digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di daerah.
“Ini bukti kami bersungguh-sungguh mendorong kesejahteraan masyarakat supaya anggarannya tidak diendapkan, tetapi diputarkan untuk membiayai program pembangunan,” ujar Herman melalui akun Instagram @hermansuryatman, dikutip Selasa (28/10/2025).
Herman menjelaskan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi terus berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) melalui empat strategi utama. Salah satunya adalah mempercepat penyerapan APBD agar roda ekonomi berputar lebih cepat dan memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Dedi Mulyadi yang menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang efisien dan berpihak pada rakyat. “Anggaran bukan untuk disimpan, tapi untuk dikerjakan,” tegas Dedi dalam beberapa kesempatan sebelumnya.
Pemdaprov Jabar kini menitikberatkan belanja pada sektor infrastruktur produktif, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama di tingkat desa dan UMKM. Selain itu, realisasi belanja yang cepat diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja serta menjaga stabilitas ekonomi regional di tengah tantangan nasional.
Dengan capaian ini, Jawa Barat menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan kinerja fiskal terbaik di Indonesia, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola anggaran secara efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
