Jakarta — Wacana tentang adanya “mafia haji” di Arab Saudi kembali mencuat setelah Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa bocornya informasi biaya haji sering dimanfaatkan pihak tertentu di Saudi untuk menaikkan harga layanan. Pernyataan itu digunakan sebagai alasan mengapa rapat penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di DPR kali ini digelar secara tertutup.
Namun, penjelasan itu segera menuai kritik. Banyak pihak menilai istilah “mafia haji” hanya dijadikan kambing hitam untuk menutupi buruknya tata kelola haji di dalam negeri. Dengan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), seharusnya segala urusan teknis dan harga layanan haji bisa diselesaikan secara langsung antar-pemerintah.
Faktanya, persoalan biaya haji muncul bukan karena ada mafia di Arab Saudi, melainkan karena tata kelola yang tidak efisien dan berlapis di Indonesia sendiri. Proses penetapan BPIH melibatkan Kementerian Agama, BPKH, DPR, serta sejumlah pihak penyedia jasa, sehingga membuka ruang tarik-menarik kepentingan.
Rapat tertutup di Senayan pun justru menimbulkan kesan ada sesuatu yang perlu disembunyikan dari publik. Padahal dana haji bersumber dari setoran calon jamaah, yang semestinya dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Jika alasan rapat tertutup adalah agar harga tidak bocor ke pihak luar negeri, justru itu memperlihatkan kelemahan manajemen internal. Negara sebesar Indonesia seharusnya punya mekanisme negosiasi yang kuat, bukan berlindung di balik alasan ‘mafia’,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Jakarta.
Selain itu, selama bertahun-tahun, BPIH terus naik tanpa penjelasan jelas mengenai efisiensi di lapangan. Jamaah membayar lebih mahal, tetapi kualitas layanan seperti akomodasi dan transportasi kerap stagnan. Artinya, masalah bukan di Arab, melainkan di pengelolaan dalam negeri — dari perencanaan hingga kontrak penyedia.
Langkah tertutup pemerintah dan DPR juga memperlihatkan lemahnya komitmen transparansi dalam pengelolaan dana umat. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, kebijakan seperti ini justru memperkuat kecurigaan bahwa ada kepentingan yang tidak ingin disorot.
Jika benar pemerintah serius ingin menurunkan biaya haji dan menutup ruang permainan harga, solusinya sederhana: lakukan negosiasi langsung antar-pemerintah (G-to-G), hapus perantara, dan buka seluruh rincian biaya kepada publik.
Dengan begitu, umat tidak lagi dibebani dengan narasi “mafia haji” yang sulit diverifikasi kebenarannya. Sebab, pada akhirnya, yang korup bukan sistem di Mekkah, tapi mental birokrasi di Jakarta.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.