APBN Diselamatkan, Rakyat Dikorbankan: Prabowo Belum Sentuh Akar Mark Up Whoosh

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan manajemen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mencari skema penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh agar tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Instruksi itu menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menata ulang kewajiban utang proyek bernilai lebih dari Rp120 triliun, sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank. Namun di balik niat menyelamatkan fiskal negara, muncul kritik bahwa langkah ini belum menyentuh akar persoalan mark up yang membuat biaya proyek membengkak sejak awal.

Restrukturisasi Tanpa Akuntabilitas

Pemerintah kini mendorong agar beban utang dipindahkan ke BPI Danantara, lembaga investasi yang menaungi sejumlah BUMN strategis. Skema ini diharapkan membuat bunga dan cicilan pinjaman dibayar dari hasil investasi, bukan dari kas negara.

Namun para pengamat fiskal menilai, restrukturisasi tanpa audit transparan justru berisiko menjadi pemutihan kesalahan masa lalu. Pembengkakan biaya lebih dari 1,2 miliar dolar AS yang terjadi pada tahap konstruksi hingga operasional, belum pernah dijelaskan secara terbuka siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana selisih biaya itu digunakan.

“Kalau yang dinormalkan hanya skema utangnya, bukan sumber pembengkakannya, itu artinya kita hanya memindahkan beban dari APBN ke rakyat,” ujar seorang analis keuangan publik di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Rakyat Tetap Menanggung Biaya

Meski pemerintah memastikan APBN tak lagi menjadi penjamin utama, beban ekonomi proyek tetap berakhir di tangan masyarakat. Biaya operasional yang tinggi akibat mark up awal memaksa operator menaikkan tarif agar arus kas seimbang. Akibatnya, pengguna Whoosh membayar lebih mahal untuk menutup kesalahan finansial masa lalu.

Selain itu, skema penyerahan utang ke Danantara berarti keuntungan Danantara akan tersedot untuk menutup bunga proyek, bukan dikembalikan ke APBN sebagai dividen. Padahal, laba lembaga ini sebelumnya diharapkan menjadi sumber penerimaan negara non-pajak yang bisa membiayai sektor publik seperti pendidikan, pangan, dan kesehatan.

Dengan kata lain, rakyat menanggung beban ganda:

1. Melalui harga tiket yang lebih tinggi; dan

2. Melalui berkurangnya potensi pendapatan negara yang semestinya kembali ke publik.

Proteksi Fiskal Tanpa Proteksi Rakyat

Langkah Prabowo menyelamatkan APBN memang menunjukkan disiplin fiskal. Tetapi tanpa kebijakan korektif terhadap mark up dan tanpa mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga audit independen, kebijakan ini masih dianggap melindungi sistem, bukan rakyat.

“Proteksi fiskal seharusnya diikuti proteksi sosial,” ujar seorang ekonom politik.
“Kalau yang diselamatkan hanya neraca APBN, tapi keuntungan publik disedot untuk menutup utang mark up, maka pemerintah hanya memindahkan risiko, bukan menghapusnya.”

Tantangan Pemerintahan Baru

Langkah selanjutnya menjadi ujian bagi pemerintahan baru: apakah akan menuntaskan persoalan keuangan Whoosh hingga ke akarnya — termasuk memeriksa jejak mark up dan tanggung jawab kontraktor serta pejabat masa lalu — atau sekadar mempercantik laporan keuangan agar terlihat sehat di atas kertas.

Jika transparansi dan penegakan akuntabilitas tidak dilakukan, maka Whoosh akan tetap menjadi simbol proyek yang berjalan cepat di atas rel, tapi meninggalkan rakyat di belakangnya.