Gyeongju, Korea Selatan — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap keras terhadap korupsi dan pelaku bisnis yang serakah saat berpidato di hadapan para pemimpin dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2025.
Namun di dalam negeri, seruan itu mengundang pertanyaan besar: bisakah hukum Indonesia benar-benar menjangkau para “pebisnis rakus” yang justru bernaung di bawah bayang kekuasaan?
“Kami memerangi korupsi, penipuan, dan pebisnis rakus yang menghambat pertumbuhan ekonomi riil,” ujar Prabowo di forum APEC yang dihadiri 21 pemimpin ekonomi Asia-Pasifik, seperti dikutip Katadata.co.id (31/10).
Sorotan Media Asing
Sejumlah media internasional menyoroti ketegasan Prabowo sebagai sinyal reformasi ekonomi baru yang berpihak pada rakyat.
Reuters menulis:
“We will ensure that the Indonesian people will not fall victim to greedy economics.” — (Reuters, 15 Agustus 2025)
Dalam laporan lain, kantor berita Antara English mengutip pernyataan Prabowo yang lebih tajam:
“These are no longer proper businesspeople. This is not business, this is not entrepreneurship. This is greed… They are economic parasites, economic vampires.”
Sementara Eurasia Review menilai, retorika Prabowo di APEC menunjukkan tekad untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap negara:
“Prabowo’s speech signaled a new moral framework in Indonesian leadership — a break from the culture of impunity that long protected political-business elites.”
— (Eurasia Review, 6 Oktober 2025)
Bayang-Bayang di Dalam Negeri
Di sisi lain, para pengamat menilai tantangan terbesar Prabowo justru datang dari dalam negeri.
Pernyataan “melawan pebisnis rakus” akan sulit diwujudkan selama tokoh-tokoh kuat seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Joko Widodo masih memiliki pengaruh besar dalam jaringan ekonomi-politik Indonesia.
Luhut, misalnya, dikenal memiliki keterlibatan luas dalam bisnis energi dan logistik, sementara Jokowi masih dianggap memiliki “jejaring loyalis ekonomi” di pemerintahan dan BUMN.
Meski keduanya belum pernah dijatuhi sanksi hukum, publik menilai penegakan hukum di Indonesia masih berhenti di level menengah, jarang menyentuh lingkaran kekuasaan tertinggi.
Paradoks APEC: Panggung Dunia vs. Realitas Domestik
Pidato Prabowo di APEC disambut positif oleh mitra internasional yang menilai Indonesia mulai mengambil posisi moral di tengah ketidakpastian global.
Namun di dalam negeri, kenyataannya masih jauh berbeda: para pelaku korupsi besar dan konglomerat “kebal hukum” tetap tak tersentuh.
“As long as I serve as President of Indonesia, never think that the powerful and wealthy can act as they please. We will not be intimidated by their influence or riches,” — ujar Prabowo dalam kutipan yang dikonfirmasi oleh Antara English.
Kutipan ini menegaskan bahwa Prabowo sadar akan tantangan menghadapi apa yang disebutnya sebagai “economic vampires”, sebuah metafora bagi elite ekonomi yang hidup dari darah rakyat.
Analisis: Jalan Terjal Melawan Oligarki
Isu “pebisnis rakus” menyentuh jantung persoalan ekonomi Indonesia: oligarki yang tumbuh dari campuran modal besar, kekuasaan, dan impunitas hukum.
Menurut pengamat politik ekonomi dari Universitas Paramadina, langkah Prabowo akan diuji bukan di APEC, melainkan di dalam negeri — sejauh mana ia berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Reformasi yang ia serukan akan kehilangan makna jika masih ada figur-figur besar yang kebal terhadap pengawasan publik dan hukum.
Kesimpulan
Pidato Prabowo di APEC menjadi deklarasi moral yang kuat di panggung dunia.
Namun perang melawan “pebisnis rakus” baru akan nyata jika Indonesia mampu menegakkan hukum terhadap mereka yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan.
Selama bayangan oligarki masih menutupi istana, keberanian Prabowo akan diuji — bukan oleh dunia internasional, tetapi oleh kekuatan ekonomi politik di rumah sendiri.
