Kasus Dugaan Korupsi PTPN I – Citraland, Pemeriksaan Mantan Bupati Ashari Tambunan Jadi Titik Balik

Medan — Kasus dugaan korupsi dalam kerja sama operasi (KSO) antara PTPN I dan Citraland kini memasuki babak yang lebih dalam. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi memeriksa mantan Bupati Deli Serdang sekaligus anggota DPR, Ashari Tambunan, pada Kamis (30/10/2025). Pemeriksaan ini menjadi sinyal bahwa penegakan hukum mulai menyentuh akar kekuasaan daerah yang selama ini sulit dijangkau.

Ashari diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyimpangan pengalihan aset PTPN I seluas lebih dari 8.000 hektare kepada pihak swasta untuk pembangunan kawasan perumahan mewah Citraland. Kejati Sumut mendalami peran Ashari dalam penerbitan izin tata ruang dan administrasi daerah, yang diduga menjadi pintu masuk pengalihan aset negara kepada korporasi swasta.

Baca juga : https://kabarindonesia.media/2025/10/31/mantan-bupati-deli-serdang-keluarkan-rekomendasi-pengalihan-lahan-ke-citra-land-diperiksa-kejati-sumut/

Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, membenarkan pemeriksaan tersebut. “Yang bersangkutan diperiksa untuk memberikan keterangan terkait kebijakan dan izin daerah yang berkaitan dengan aset PTPN I,” ujarnya singkat.

Kasus ini sebelumnya telah menjerat tiga tersangka dari kalangan internal PTPN I dan pihak swasta. Namun, pemeriksaan Ashari membuka dimensi baru: bahwa penyelewengan aset negara tak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan administratif di tingkat daerah.

Beberapa pengamat hukum menilai langkah Kejati Sumut ini sebagai awal keberanian dalam membongkar jejaring kekuasaan yang selama ini membentengi praktik penyimpangan di daerah. “Kalau penyidik berani menembus batas jabatan dan politik lokal, ini bisa jadi tonggak baru dalam penegakan hukum yang menyentuh inti kekuasaan,” ujar salah satu akademisi hukum Universitas Sumatera Utara.

Kejati Sumut sendiri memberi sinyal bahwa jumlah tersangka kemungkinan akan bertambah, tergantung hasil pemeriksaan saksi-saksi kunci berikutnya.

Kasus KSO PTPN I–Citraland bukan sekadar soal pengalihan tanah, tetapi tentang bagaimana kekuasaan daerah dapat mengubah aset publik menjadi komoditas pribadi, dibungkus rapi dengan izin dan tanda tangan pejabat. Dengan pemeriksaan ini, publik berharap Kejati Sumut tidak berhenti di permukaan, melainkan menelusuri jalur keputusan dan kepentingan di baliknya — hingga benar-benar menyentuh akar kekuasaan.