Petani Sawit Bersertifikat RSPO Sulit Menjual Kredit: Dinegeri Kalau Bisa Dipersulit Kenapa Dipermudah

Jakarta — Di tengah dorongan global menuju industri berkelanjutan, petani sawit kecil di Indonesia justru menghadapi paradoks. Mereka yang telah menempuh jalur panjang dan mahal untuk memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) kini kesulitan menjual kredit keberlanjutan yang seharusnya menjadi insentif ekonomi.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebutkan bahwa para petani bersertifikat RSPO terjebak dalam sistem pasar yang tidak berpihak. Akses terhadap pembeli kredit terbatas, mekanisme penyerapan tidak jelas, dan birokrasi yang berlapis membuat hasil jerih payah mereka tidak berbuah nyata. “Petani yang sudah memenuhi standar justru dibebani audit dan administrasi tambahan, tapi tidak mendapat manfaat ekonomi,” kata perwakilan SPKS dalam keterangannya.

Ironisnya, dana triliunan rupiah yang dihimpun dari pungutan ekspor melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum sepenuhnya dirasakan oleh petani. SPKS menilai, sebagian besar program pemerintah masih berorientasi pada pencapaian angka di atas kertas—berapa hektare yang tersertifikasi, berapa kelompok yang dilatih—tanpa memastikan dampak langsung pada kesejahteraan di lapangan.

“Selama paradigma kebijakan hanya mengejar laporan dan bukan hasil nyata, sertifikasi hanya akan jadi simbol, bukan solusi,” ujar SPKS menegaskan.

Padahal, sertifikasi RSPO seharusnya menjadi pintu bagi petani kecil untuk mengakses pasar global yang menuntut minyak sawit ramah lingkungan. Namun kenyataannya, pasar kredit karbon dan kredit keberlanjutan dikuasai oleh perusahaan besar dan lembaga perantara, membuat posisi petani tetap lemah.

Kini, di bawah kebun sawit yang dinyatakan “lestari” di dokumen, banyak petani masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Keberlanjutan yang seharusnya membawa kesejahteraan justru terhenti di meja administrasi — menjadikan petani sekadar angka dalam laporan keberhasilan program.

Pada akhirnya, di negeri yang kerap menjadikan birokrasi lebih penting dari hasil, keberlanjutan pun terancam menjadi sekadar kata indah tanpa makna di dompet petani.