Analisis CELIOS terhadap Prabowo dan Proyek IKN : Prabowo Dalam Bayang Bayang Jokowi

Jakarta — Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai belum menunjukkan arah kebijakan yang mandiri. Laporan terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan rapor merah untuk kinerja pemerintah, dengan nilai hanya 3 dari 10, menandakan rendahnya kepuasan publik terhadap kebijakan ekonomi, politik, dan tata kelola anggaran nasional.

Laporan CELIOS ini memperlihatkan bahwa transisi kekuasaan pasca-era Joko Widodo masih menyisakan bayang yang kuat. Banyak kebijakan, mulai dari hilirisasi hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tetap dijalankan tanpa perubahan signifikan. Hal inilah yang membuat sebagian pengamat menilai Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi, baik secara simbolik maupun struktural.

Rapor Merah: Sinyal Krisis Kepercayaan Publik

Dalam laporan surveinya, CELIOS mengungkap empat indikator utama yang menjadi sorotan publik:

• 56% responden menilai janji politik pemerintah “hanya sebagian kecil yang berhasil”.

• 72% responden menilai capaian program “belum efektif atau buruk”.

• 81% menilai tata kelola anggaran tidak transparan.

• 91% menyebut komunikasi kebijakan pemerintah sangat buruk.

Temuan ini memperlihatkan jarak antara janji kampanye Prabowo-Gibran dan persepsi publik setelah satu tahun pemerintahan. CELIOS menilai, kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya komunikasi kebijakan dan minimnya langkah korektif terhadap struktur ekonomi yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya.

“Publik tidak melihat ada pembeda yang signifikan dari pemerintahan sekarang dibanding masa Jokowi, terutama dalam hal arah ekonomi dan kebijakan fiskal,” tulis laporan CELIOS dalam evaluasinya.

Dilema Kepemimpinan: Melanjutkan atau Menegaskan Kemandirian

Bagi Prabowo, melanjutkan warisan Jokowi adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, kesinambungan proyek seperti hilirisasi dan IKN memberikan citra stabilitas. Namun di sisi lain, melanjutkan tanpa inovasi justru memperkuat kesan bahwa ia hanyalah penerus politik Jokowi — bukan pemimpin baru yang memiliki arah sendiri.

CELIOS mencatat bahwa program-program prioritas Prabowo sejauh ini masih berfokus pada kelanjutan proyek lama, bukan pada perombakan sistemik. Kebijakan pangan, pertahanan, dan infrastruktur sebagian besar hanya mengalami rebranding tanpa substansi perubahan.

“Jika pemerintahan Prabowo ingin membangun identitas baru, ia harus berani mengambil jarak terhadap warisan kebijakan yang tidak efektif dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial-ekonomi terkini,” kata Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam keterangan yang dikutip dari sejumlah media nasional.

IKN: Bayang Jokowi yang Sulit Dihindari

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi simbol paling konkret dari dilema politik Prabowo. Di satu sisi, proyek tersebut adalah mahkota kebanggaan era Jokowi — simbol transformasi Indonesia menuju pemerataan pembangunan. Namun di sisi lain, CELIOS telah berulang kali menilai proyek ini berisiko tinggi secara ekonomi dan fiskal.

Dalam riset sebelumnya, CELIOS menyebut IKN berpotensi menjadi “produk gagal” karena beban fiskal yang besar, ketidakpastian investor, dan minimnya transparansi anggaran. Meski demikian, pemerintahan baru tetap memilih melanjutkannya tanpa evaluasi menyeluruh.

Langkah ini menimbulkan persepsi bahwa Prabowo masih berhati-hati menyentuh simbol warisan Jokowi, demi menjaga hubungan politik dan dukungan dari jaringan kekuasaan lama.

Beberapa analis politik menilai, dilema tersebut lebih bersifat psikologis daripada teknokratis. Prabowo diyakini belum ingin menciptakan jarak politik dengan Jokowi terlalu cepat, karena masih membutuhkan stabilitas dukungan di parlemen dan birokrasi.

Namun konsekuensinya jelas: semakin lama IKN berjalan tanpa pembenahan transparansi dan efektivitas, semakin kuat pula kesan bahwa Prabowo tidak berani keluar dari bayang kekuasaan sebelumnya.

Jaringan Lama, Struktur Lama

Selain kebijakan, struktur kekuasaan lama juga masih kuat mempengaruhi arah pemerintahan. Banyak pejabat birokrasi, komisaris BUMN, dan pelaku usaha strategis masih berafiliasi dengan lingkaran kekuasaan Jokowi.

CELIOS menilai, hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya Prabowo menampilkan gaya kepemimpinan yang mandiri. Dalam praktik politik Indonesia, perubahan kepemimpinan tidak serta merta diikuti perubahan jaringan pengambil keputusan.

Prabowo tampak berusaha menyeimbangkan dua hal: menjaga kesinambungan pemerintahan agar stabil, sambil perlahan menempatkan loyalisnya sendiri di posisi strategis. Namun proses ini berjalan lambat, dan publik belum melihat hasilnya secara nyata.

Kemandirian yang Tertunda

Dalam pandangan ekonomi-politik CELIOS, pemerintahan Prabowo seharusnya menggunakan momentum awal kekuasaan untuk menata ulang prioritas fiskal dan sosial, bukan sekadar mempertahankan agenda lama.

Program-program baru seperti makan bergizi gratis dinilai belum menunjukkan dampak ekonomi signifikan dan justru berpotensi membebani APBN. Di sisi lain, defisit anggaran masih meningkat, sementara penyerapan investasi baru belum optimal.

Kondisi ini memperkuat kesan bahwa pemerintahan saat ini masih terjebak dalam pola kebijakan populis dan jangka pendek, bukan transformasi struktural yang menjawab ketimpangan ekonomi nasional.

Penutup: Bayangan yang Harus Diputus

Analisis CELIOS menggambarkan bahwa tantangan terbesar Prabowo bukan hanya ekonomi, melainkan politik identitas kekuasaan. Selama ia belum mampu menegaskan arah baru yang berbeda dari Jokowi, maka setiap kebijakan — sekecil apa pun — akan selalu dibaca sebagai kelanjutan, bukan pembaruan.

Dalam situasi seperti ini, Prabowo menghadapi pilihan strategis:

1. Melanjutkan stabilitas dan popularitas dengan risiko kehilangan identitas politik, atau

2. Menegaskan arah baru yang mandiri, dengan risiko benturan terhadap jaringan lama.

CELIOS menilai, kepemimpinan yang efektif bukan sekadar melanjutkan, tapi berani melakukan koreksi terhadap kebijakan yang tidak relevan. Jika tidak, maka pemerintahan ini akan terus berjalan di bawah bayang-bayang Jokowi — tidak hanya dalam simbol politik, tapi juga dalam arah kebijakan negara.