Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melunasi utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dan menertibkan praktik korupsi di BUMN. Namun di balik pernyataan itu, para ekonom menilai langkah tersebut lebih mirip ilusi politik ketimbang solusi ekonomi yang realistis.
Proyek kereta cepat yang digadang sebagai simbol kemajuan teknologi nasional kini justru menjadi beban fiskal jangka panjang. Biaya pembangunannya melonjak dari rencana awal USD 5,5 miliar menjadi lebih dari USD 7,5 miliar, atau setara Rp120 triliun. Ironisnya, janji bahwa proyek ini tidak akan memakai dana negara kini terbukti meleset: pemerintah telah menggelontorkan lebih dari Rp8,5 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN).
Audit Forensik, Bukan Restrukturisasi Semu
Langkah restrukturisasi utang atau refinancing yang kini dikaji pemerintah dinilai hanya menunda risiko gagal bayar, bukan menghapus akar persoalan.
“Restrukturisasi bisa menurunkan bunga, tapi tidak menghapus kesalahan mendasar: biaya proyek yang sejak awal sudah membengkak tidak wajar,” ujar seorang ekonom publik di Jakarta, Minggu (3/11).
Solusi yang lebih rasional adalah melakukan audit forensik menyeluruh terhadap seluruh komponen biaya proyek, mulai dari pengadaan material, jasa konsultan, hingga kontrak kerja sama dengan pihak Tiongkok. Audit ini perlu melibatkan lembaga independen seperti BPK dan KPK, agar hasilnya memiliki legitimasi publik dan hukum.
“Kalau angka mark-up tidak dibuang, setiap skema pembiayaan hanyalah kosmetik fiskal — terlihat baik di atas kertas, tapi tetap menguras APBN,” lanjutnya.
Bongkar Mark-Up, Turunkan Nilai Utang
Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah revaluasi aset KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) berdasarkan nilai riil setelah audit.
Dengan membuang selisih biaya akibat mark-up, pemerintah dapat menegosiasikan ulang nilai pinjaman dengan China Development Bank (CDB), karena sebagian utang sebetulnya tidak mencerminkan nilai proyek yang sebenarnya.
Langkah ini bukan hanya adil secara finansial, tetapi juga menyelamatkan kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor. Selama angka pembengkakan tidak dikoreksi, setiap tawaran penjualan saham atau skema monetisasi aset akan sulit diminati. Investor akan menghindar karena valuasi proyek tidak realistis dan potensi laba minim.
Stop Bailout Terselubung
Opsi bailout melalui suntikan dana BUMN (misalnya ke PT KAI atau Danantara) disebut hanya memindahkan beban dari satu kantong negara ke kantong lainnya.
“Kalau negara terus menyuntik lewat PMN, itu sama saja dengan rakyat membayar mark-up lewat pajak,” ujar seorang mantan pejabat Kemenkeu.
Pemerintah juga perlu menolak skema barter utang dengan proyek hilirisasi yang bisa mengorbankan kedaulatan aset strategis seperti nikel dan energi.
Jalan keluar yang sejati bukan tukar guling utang, melainkan pembersihan struktur biaya dan akuntabilitas hukum.
Solusi Bersih: Audit, Koreksi, dan Transparansi
Berikut langkah konkret yang direkomendasikan sejumlah pakar fiskal:
-
Audit forensik biaya Whoosh untuk mengidentifikasi nilai mark-up pada setiap komponen proyek.
-
Hapus selisih pembengkakan biaya agar nilai utang riil bisa ditetapkan secara wajar.
-
Negosiasi ulang pinjaman dengan CDB berdasarkan hasil audit yang transparan.
-
Hentikan praktik bailout terselubung dan pastikan setiap dana PMN memiliki laporan penggunaan terbuka.
-
Tindak hukum pelaku korupsi proyek untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap BUMN dan pemerintah.
Bebankan Rakyat Tak Bisa Jadi Solusi
Selama angka-angka mark-up tidak dibersihkan, proyek Whoosh akan tetap menjadi luka fiskal dan simbol kegagalan tata kelola.
Pelunasan utang dan narasi antikorupsi akan terus terdengar gagah, tetapi di baliknya, rakyat tetap membayar kesalahan elite lewat pajak dan inflasi.
“Whoosh bukan gagal karena teknologinya, tapi karena keberanian politik untuk membongkar korupsi di baliknya tidak pernah ada,” kata seorang pengamat transportasi.
Tanpa langkah transparan itu, janji pelunasan utang dan pemberantasan korupsi hanya akan menjadi ilusi reformasi, bukan solusi pembangunan.
