Jakarta — Pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengingatkan bahaya bansos berlebihan, “Kalau 20 tahun dikasih beras terus, kapan mandirinya?”, menuai gelombang kritik. Kalimat itu terdengar logis, tetapi bagi banyak kalangan, pernyataan Zulhas justru seperti menampar rakyat yang selama ini menjadi korban dari sistem yang korup — sistem yang dijaga dan dibiarkan oleh para pejabat seperti dirinya.
Sejak kapan rakyat bisa mandiri, jika semua jalan menuju kemandirian dijaga rapat oleh para perampok berseragam pejabat? Rakyat tidak butuh ceramah moral tentang malas dan bergantung. Yang mereka butuhkan adalah negara yang jujur, pemerintah yang tidak merampas dana bantuan, tidak memonopoli izin dagang, dan tidak menukar program rakyat dengan proyek politik.
Kemandirian ekonomi tidak tumbuh di tengah korupsi yang dilegalkan, tapi itu justru kondisi yang terjadi bertahun-tahun. Program yang diklaim untuk pemberdayaan rakyat kecil — dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), hingga Dana Desa — sering berakhir di meja birokrat, menjadi proyek titipan partai atau bahkan alat kampanye menjelang pemilu.
Rakyat disuruh mandiri, tapi ketika mereka berusaha berdiri, aksesnya dipotong, datanya dipalsukan, dan bantuannya disunat.
Menteri Zulhas mungkin benar bahwa memberi beras terus tidak membuat rakyat mandiri.
Tapi pernyataan itu menjadi sinis dan tidak bermoral ketika keluar dari mulut pejabat yang hidup dari fasilitas negara, mengendarai mobil dinas mewah, dikelilingi staf, dan digaji dari pajak rakyat yang sama ia kritik.
Bagaimana rakyat mau berhenti menerima beras, kalau setiap kesempatan mereka untuk memproduksi beras sendiri dipatahkan oleh kebijakan impor yang ia tanda tangani?
Ironi ini sangat nyata. Rakyat kecil disuruh bekerja keras, tapi konglomerat diberi karpet merah. Petani disuruh mandiri, tapi beras impor terus masuk. UMKM diminta inovatif, tapi izin usaha dipersulit, pasar dibanjiri barang asing, dan dana bantuan diselewengkan.
Zulhas bicara tentang kemandirian seolah rakyat adalah pihak yang bersalah. Padahal, kemiskinan rakyat adalah akibat dari korupsi pejabat. Bansos tidak membuat rakyat manja — yang membuat mereka lumpuh adalah pemerintah yang terus memperlakukan bantuan sosial sebagai alat politik, bukan tanggung jawab moral.
Jika Menteri Perdagangan ingin rakyat berhenti bergantung, seharusnya mulailah dari dirinya sendiri dan koleganya di kabinet. Berhenti menggantungkan kekuasaan pada oligarki, berhenti melindungi pengusaha besar dengan kebijakan yang menindas pedagang kecil, dan berhenti berpura-pura menjadi guru moral bagi rakyat yang lapar karena negara gagal menjalankan tugasnya.
Zulhas seolah lupa, rakyat bukan ingin terus diberi beras. Mereka hanya ingin kesempatan yang adil untuk bisa membeli beras dari hasil kerja mereka sendiri.
Tapi kesempatan itu dirampas oleh korupsi, nepotisme, dan keserakahan pejabat.
Pernyataan Zulhas bukan ajakan untuk mandiri, melainkan cermin kepongahan kekuasaan — kekuasaan yang terbiasa menyalahkan rakyat atas kemiskinan yang mereka sendiri ciptakan. Rakyat tidak butuh nasihat dari pejabat yang hidup mewah di atas uang pajak mereka. Yang rakyat butuh hanyalah satu hal sederhana: negara yang tidak korup.
Dan sebelum berbicara soal kapan rakyat akan mandiri, lebih baik Zulhas dan pejabat lain bertanya dulu pada diri mereka sendiri: “Kapan berhenti mencuri dari rakyat?”
