Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di 5 Persen: Ini 7 Terobosan Agar Bisa Lepas dari Stagnasi

Jakarta — Dua dekade setelah krisis Asia, ekonomi Indonesia masih bergerak di tempat. Pertumbuhan yang bertahan di kisaran 5 persen menandakan adanya masalah mendalam: investasi melemah, peran swasta mengecil, dan tenaga kerja didominasi sektor informal.

Dulu, manufaktur menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kini, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) anjlok dari hampir 30 persen menjadi kurang dari 19 persen. Akibatnya, lapangan kerja produktif menyusut, ekspor melemah, dan ekonomi kehilangan motor penggerak.

Di sisi lain, 60 persen tenaga kerja Indonesia kini berada di sektor informal—bekerja tanpa jaminan, produktivitas rendah, dan tanpa kepastian pendapatan. Pertumbuhan 5 persen per tahun tak cukup untuk menyerap sekitar 2 juta angkatan kerja baru setiap tahun.

Peran sektor swasta pun makin menurun. Pada era pemerintahan sebelumnya, pertumbuhan kredit swasta hanya 7 persen, jauh di bawah masa pemerintahan SBY yang mencapai 22 persen. Dunia usaha enggan berekspansi karena birokrasi rumit, kepastian hukum rendah, dan insentif pajak yang tidak menarik. Akibatnya, belanja pemerintah menjadi motor utama pertumbuhan, sementara swasta tertinggal.

Pandemi COVID-19 memperparah situasi. Rasio pengangguran muda masih 13,1 persen (ILO 2024) — tertinggi di Asia Tenggara — dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kombinasi faktor struktural dan sosial ini menjadikan ekonomi Indonesia sulit keluar dari jebakan stagnasi.

Namun, kondisi ini bukan tanpa jalan keluar. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto bisa melakukan tujuh terobosan besar untuk memacu ekonomi nasional:

1. Revitalisasi Industri Manufaktur

Dorong investasi baru di sektor padat karya seperti tekstil, otomotif, elektronika, dan makanan-minuman.
Berikan insentif pajak dan kemudahan impor bahan baku.
Bangun kawasan industri baru di luar Jawa agar pertumbuhan lebih merata.

2. Dorong Investasi Swasta dan Kepercayaan Investor

Pemerintah harus menjamin kepastian hukum dan pajak, serta mempercepat perizinan lewat sistem digital OSS.
Hapus pungutan liar dan izin berlapis di daerah.

3. Lanjutkan Reformasi Struktural

UU Cipta Kerja dan reformasi fiskal perlu diikuti implementasi nyata di lapangan.
Bentuk satuan tugas lintas kementerian untuk memangkas birokrasi dan menyalurkan insentif berbasis kinerja.

4. Perkuat Kredit UMKM dan Koperasi

Arahkan dana pemerintah di bank BUMN (Himbara) ke sektor produktif rakyat: pertanian, koperasi, UMKM, dan hilirisasi.
Berikan jaminan risiko kredit bagi UMKM.

5. Perluas Lapangan Kerja Formal

Buka lapangan kerja formal melalui investasi di industri padat karya dan infrastruktur.
Berikan insentif bagi perusahaan yang mengubah pekerja kontrak menjadi pegawai tetap.

6. Percepat Hilirisasi dan Kemandirian Pangan-Energi

Tingkatkan nilai tambah ekspor dengan mengembangkan industri hilir seperti nikel, CPO, batu bara, dan pangan lokal.
Integrasikan kebijakan industri dengan riset dan teknologi dalam negeri.

7. Jaga Sinergi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia

Koordinasi fiskal dan moneter harus berjalan seimbang.
Gunakan kebijakan moneter longgar untuk mendukung pembiayaan produktif, bukan konsumtif.

Jika tujuh langkah ini dijalankan serius dan konsisten, banyak ekonom percaya pertumbuhan Indonesia bisa tembus 6–7 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, pertumbuhan sejati tidak cukup diukur dari angka.
Yang penting adalah rakyat merasakan dampaknya — pabrik beroperasi lagi, petani sejahtera, dan anak muda punya pekerjaan tetap.
Saat itulah ekonomi benar-benar tumbuh, bukan hanya di grafik, tapi juga di kehidupan nyata.