Dua Langkah Brilian Purbaya: Cukai Khusus Rokok Ilegal dan Tekan APBD Jadi Formula Baru Perputaran Ekonomi Nasional

Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuri perhatian dengan dua langkah berani yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi nasional dari dua sisi sekaligus: penerimaan negara dan peredaran uang di daerah.

Langkah pertama adalah gagasan “cukai khusus” untuk rokok ilegal, yang ia nilai sebagai solusi realistis atas masalah kronis di sektor tembakau. Langkah kedua, penekanan kepada pemerintah daerah agar mempercepat penyerapan APBD, agar uang negara tak mengendap di bank, tetapi mengalir ke masyarakat.

Kedua kebijakan itu menuai perhatian luas di kalangan ekonom dan birokrat, karena memadukan disiplin fiskal dengan pendekatan pragmatis yang jarang muncul di pemerintahan.

Cukai Khusus Rokok Ilegal: Dari Masalah Jadi Peluang Pajak

Selama bertahun-tahun, peredaran rokok ilegal menjadi momok bagi penerimaan negara. Data Kementerian Keuangan mencatat, potensi kehilangan penerimaan akibat rokok ilegal mencapai Rp 7–10 triliun per tahun. Upaya penindakan hukum pun sering kali tak efektif karena skala produksi dan jaringan distribusinya tersebar di ribuan desa dan kota kecil.

Purbaya menilai, pendekatan represif tidak akan menyelesaikan masalah. Ia mengusulkan “cukai khusus” bagi produsen kecil yang bersedia masuk ke sistem resmi — tarifnya lebih rendah, tetapi tetap legal dan terpantau.

“Daripada mereka terus bermain di pasar gelap, lebih baik kita ajak masuk ke sistem, bayar cukai yang terjangkau, dan dapat perlindungan hukum,” ujar salah satu pejabat fiskal yang mendukung gagasan tersebut.

Secara ekonomi, langkah ini dianggap revolusioner. Dengan memformalkan produsen rokok skala kecil, negara bisa memperluas basis pajak tanpa harus mematikan pelaku usaha kecil. Kebijakan ini juga menekan biaya penegakan hukum dan memperkuat pengawasan rantai distribusi.

Namun, pengamat fiskal mengingatkan bahwa desain tarifnya harus hati-hati agar tidak menjadi celah bagi produsen besar untuk menghindari cukai utama. Selain itu, sinergi dengan kebijakan kesehatan publik tetap diperlukan.

Menekan Pemda Menghabiskan APBD: Menggerakkan Ekonomi dari Daerah

Langkah kedua Purbaya menunjukkan kecerdasan fiskal yang tak kalah penting. Ia menyoroti fakta bahwa hingga kuartal III 2025, dana APBD yang mengendap di rekening bank daerah mencapai Rp 233,97 triliun. Dana sebesar itu seharusnya sudah menjadi belanja produktif, bukan angka tidur di neraca keuangan.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan forum keuangan daerah, Purbaya menekan Pemda agar mempercepat realisasi anggaran, terutama belanja modal, proyek infrastruktur kecil, dan pengadaan lokal.

Langkah ini dinilai sangat tepat di tengah perlambatan ekonomi global. Dengan uang daerah beredar di pasar, konsumsi rumah tangga meningkat, sektor UMKM hidup, dan tekanan terhadap inflasi dapat terkendali.

Ekonom dari CORE Indonesia menilai kebijakan ini berorientasi rakyat. “Ketika APBD terserap cepat, efeknya langsung terasa di bawah — pedagang, pekerja konstruksi, petani lokal ikut bergerak,” ujarnya.

Risikonya memang ada: percepatan belanja tanpa perencanaan matang bisa menurunkan kualitas proyek. Namun secara makro, strategi ini efektif sebagai stimulus fiskal tanpa menambah beban utang pusat.

Sinergi Dua Arah: Pendapatan Naik, Uang Beredar

Kedua langkah Purbaya memperlihatkan pergeseran paradigma kebijakan fiskal di tubuh pemerintah. Ia tak sekadar berbicara angka, tetapi tentang aliran uang yang hidup di tengah masyarakat.

Dari sisi pendapatan, cukai khusus rokok ilegal bisa menjadi sumber baru APBN. Dari sisi pengeluaran, percepatan belanja APBD menghidupkan ekonomi lokal tanpa menunggu stimulus pusat.

🌏 Refleksi Akhir

Kedua langkah ini menunjukkan bahwa Purbaya Yudhi Sadewa bukan sekadar ekonom di meja rapat, tetapi praktisi kebijakan yang memahami denyut lapangan.

Ia melihat bahwa ekonomi Indonesia butuh dorongan dari dua sisi: menertibkan pasar gelap tanpa mematikan usaha kecil, dan memaksa birokrasi daerah agar uang publik benar-benar bekerja.

Jika strategi ganda ini berhasil, bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi yang naik — tetapi juga kesejahteraan masyarakat bawah yang ikut bergerak.
Dan jika itu terjadi, Purbaya pantas mendapat tempat dalam daftar arsitek kebijakan ekonomi paling progresif di era pasca-pandemi.