Ketika Prabowo “Ambil Alih” Kasus Whoosh, Publik : Presiden Menghapus Jejak Hukum Proyek Bermasalah

Jakarta — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan akan mengambil alih kasus Whoosh atau proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) menimbulkan gelombang tafsir di kalangan publik dan pengamat. Di satu sisi, Prabowo ingin menunjukkan sikap tanggung jawab negara terhadap proyek strategis nasional. Namun di sisi lain, banyak pihak menilai langkah ini justru berpotensi menghapus jejak hukum dan akuntabilitas atas berbagai dugaan penyimpangan dalam proyek yang dikerjakan oleh konsorsium BUMN dan China Railway itu.

Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah akan menanggung penuh persoalan keuangan dan keberlanjutan proyek Whoosh agar tidak mangkrak.

“Saya ambil alih, ini tanggung jawab negara,” ujar Prabowo dalam rapat kabinet terbatas di Jakarta.

Pernyataan tersebut, yang diucapkan dengan nada tegas, seolah menandai komitmen pemerintah untuk menjaga reputasi Indonesia di mata investor asing, terutama Tiongkok. Namun di mata publik, “ambil alih” justru bermakna campur tangan kekuasaan untuk menutup potensi penegakan hukum.

Rakyat: Ini Bukan Soal Tanggung Jawab, Tapi Soal Transparansi

Tagar #WhooshBukanUangNenekMoyangLo sempat ramai di media sosial, menggambarkan kekecewaan publik terhadap pernyataan Prabowo yang sebelumnya menegaskan “direksi BUMN jangan main-main dengan uang rakyat”. Bagi banyak warga, ucapan itu terdengar ironis, sebab proyek Whoosh justru kini ditanggung dengan uang negara, padahal sejak awal diklaim tidak akan memakai APBN.

“Kalau Presiden bilang ambil alih, artinya proses hukum yang seharusnya berjalan malah dihentikan. Padahal publik ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas pembengkakan biaya dan salah kelola proyek,” ujar Anang Wibowo, pengamat kebijakan publik dari UGM.

Proyek KCJB memang sejak awal diwarnai kontroversi. Nilai investasi yang semula diperkirakan US$6,07 miliar melonjak menjadi lebih dari US$8 miliar, memaksa pemerintah melakukan restrukturisasi utang hingga tenor 60 tahun. Lebih parah lagi, pemerintah kemudian menggunakan dana hasil rampasan koruptor untuk menutupi kewajiban pembayaran bunga.

Dalam situasi seperti itu, langkah Prabowo mengambil alih proyek dinilai sebagai pergeseran tanggung jawab dari pelaku ke lembaga negara.

“Yang salah bukan ide kereta cepat, tapi pengelolaannya. Kalau negara ambil alih tanpa audit hukum, berarti bukan penyelamatan, tapi penghapusan kesalahan,” kata Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS.

Bayangan Impunitas dalam Kebijakan Negara

Publik kini khawatir bahwa kebijakan “ambil alih” menjadi pola baru impunitas. Artinya, setiap proyek besar yang bermasalah bisa dimaafkan begitu saja ketika pemerintah masuk atas nama “tanggung jawab negara”. Padahal dalam prinsip tata kelola keuangan publik, negara tidak boleh menanggung kerugian akibat kelalaian atau penyimpangan BUMN tanpa audit menyeluruh.

Lebih dari itu, langkah ini juga bisa mengaburkan batas antara tanggung jawab politik dan tanggung jawab hukum.

“Kalau semua dilabeli tanggung jawab negara, kapan individu yang lalai dimintai tanggung jawab pidana?” tanya aktivis antikorupsi Febri Hendri.

Kritik publik semakin tajam setelah insiden Whoosh mogok di lintasan Padalarang, memperlihatkan bahwa proyek yang disebut “kebanggaan nasional” itu masih menyimpan masalah teknis dan manajemen.

Tanggung Jawab Bukan Berarti Kekebalan

Para pengamat sepakat, tanggung jawab negara seharusnya diartikan sebagai upaya memperbaiki sistem, bukan melindungi kesalahan lama. Jika Prabowo benar ingin menyelamatkan proyek, langkah pertama yang harus dila

“Rakyat tidak butuh jagoan yang menanggung dosa orang lain, tapi pemimpin yang berani membuka kebenaran,”

kukan adalah audit hukum dan audit keuangan independen terhadap seluruh tahapan proyek Whoosh, termasuk kontrak, pembiayaan, dan pengelolaan utang.

tulis seorang warganet di platform X (Twitter).

Kini, bola ada di tangan Presiden. Apakah “ambil alih” berarti penyelamatan transparan untuk kepentingan publik, atau justru penghapusan jejak hukum demi melindungi elite proyek?

Sejarah akan menilai — apakah Prabowo benar menegakkan tanggung jawab negara, atau sekadar menutup lembaran panjang skandal keuangan Whoosh di atas nama “kepemimpinan kuat”.