Jakarta — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa dirinya “tidak dikendalikan oleh Jokowi” memicu perdebatan publik yang luas. Pernyataan itu muncul di tengah kritik bahwa kebijakan awal pemerintahannya masih sarat dengan jejak politik dan ekonomi era Jokowi. Namun, pertanyaan yang kini mengemuka bukan sekadar apakah Prabowo dikendalikan, melainkan apakah ia benar-benar berani menegakkan hukum terhadap warisan kekuasaan pendahulunya.
Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menegaskan kedekatannya dengan Jokowi sebagai bentuk persahabatan atau “hopeng” — istilah yang dalam budaya Tionghoa berarti teman karib. Tetapi publik menilai, dalam konteks kenegaraan, hubungan hopeng tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap potensi pelanggaran hukum.
Salah satu contoh nyata adalah sikap pemerintah terhadap kasus Whoosh—proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang penuh kontroversi. Bukannya membuka penyelidikan atas dugaan penyimpangan keuangan dan pengambilan keputusan, Prabowo justru “mengambil alih” kasus tersebut dengan pendekatan politis, bukan hukum. Banyak yang menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa pemerintah baru lebih memilih melindungi kepentingan rezim lama ketimbang mengusut tuntas kebenaran.
Di sisi lain, komposisi kabinet Prabowo juga menambah keraguan. Sejumlah figur kuat dari lingkaran Jokowi tetap menempati posisi strategis. Publik bertanya-tanya: apakah ini bentuk kesinambungan kebijakan, atau justru kelanjutan pengaruh politik lama dalam format baru? Jika Prabowo ingin membuktikan bahwa ia benar-benar tidak dikendalikan, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah berani bersikap tegas terhadap para pejabat warisan Jokowi yang terindikasi penyalahgunaan wewenang.
Kemandirian seorang presiden bukan hanya diukur dari ucapannya, tetapi dari keberanian untuk menegakkan hukum meskipun menyentuh orang-orang dekat kekuasaan. Bila Prabowo terus menempatkan “hopeng” di atas keadilan, maka publik akan menilai bahwa pemerintahan baru ini hanyalah kelanjutan dari rezim lama dengan wajah yang berbeda.
Tiga pertanyaan kini menguji nurani dan integritas Presiden Prabowo Subianto:
-
Jika benar tidak dikendalikan Jokowi, mengapa kebijakan awalnya begitu identik dengan era sebelumnya?
-
Apakah persahabatan pribadi boleh dijadikan alasan moral untuk tidak menegakkan hukum?
-
Dan yang paling mendasar, apakah kedekatan dengan Jokowi membuat sang mantan presiden kini kebal terhadap penegakan hukum?
Sejarah menunjukkan bahwa ukuran sejati seorang pemimpin adalah keberaniannya menegakkan keadilan, bukan kesetiaannya pada teman politik. Prabowo kini berada di titik ujian terbesar kariernya — antara menjaga loyalitas hopeng atau memihak keadilan rakyat Republik Indonesia.
Opini : M.A. Rahman
