Prabowo: “Jokowi Tak Pernah Titip Apa-apa” Benarkah Pemerintahan Baru Benar-benar Mandiri?

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo “tidak pernah titip apa-apa” kepadanya. Kalimat ini seolah menjadi penegasan bahwa pemerintahan Prabowo berdiri di atas kemandirian penuh, tanpa campur tangan siapa pun. Namun, publik menilai pernyataan itu belum cukup meyakinkan.

Sejak awal pembentukan kabinet, banyak wajah lama dari era Jokowi masih bertahan. Nama-nama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Erick Thohir kembali masuk lingkar kekuasaan. Bahkan, kursi wakil presiden kini dipegang oleh Gibran Rakabuming Raka, putra kandung Jokowi sendiri.
Kondisi itu membuat masyarakat sulit percaya bahwa pengaruh Jokowi sudah berakhir.

Sejumlah pengamat melihat pernyataan Prabowo sebagai langkah politik untuk membangun citra baru—seolah ia benar-benar memulai “babak baru” pemerintahan. Tapi kenyataannya, arah kebijakan dan struktur kekuasaan masih tampak sebagai kelanjutan dari era sebelumnya.

Pernyataan “tidak dititipkan” tidak selalu berarti “tidak dipengaruhi”. Jokowi mungkin tidak memberi pesan langsung, tetapi kehadiran loyalis di posisi strategis sudah cukup memastikan kebijakan lama terus berjalan. Dengan kata lain, Jokowi tidak perlu menitipkan apa pun bila orang-orangnya masih berada di tempat penting.

Sejak masa kampanye, Prabowo berulang kali menegaskan akan melanjutkan program Jokowi, terutama soal pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri. Ini memberi kesan kesinambungan, tapi juga menimbulkan pertanyaan: apakah Prabowo benar-benar membawa perubahan, atau hanya mengganti nama tanpa mengubah arah?

Survei terbaru menunjukkan sekitar 62 persen publik masih melihat pengaruh Jokowi dalam kebijakan pemerintahan baru. Angka itu memperlihatkan bahwa klaim independensi Prabowo masih perlu dibuktikan lewat tindakan nyata, bukan hanya pernyataan politik.

Kalangan akademisi menilai, kabinet dengan dominasi figur lama berisiko mengulang pola pemerintahan sebelumnya. Proyek-proyek besar BUMN bisa kembali menjadi alat pencitraan, bukan instrumen efisiensi ekonomi. Di titik ini, pernyataan Prabowo tentang “tidak ada titipan” masih terdengar lebih simbolik daripada substantif.

Masyarakat kini menunggu pembuktian konkret:
Apakah Prabowo akan benar-benar menjalankan pemerintahannya secara mandiri, atau sekadar meneruskan kebijakan lama dengan wajah baru?

Jika ingin membuktikan diri berbeda, langkah yang dibutuhkan adalah transparansi anggaran, reformasi birokrasi, dan pemisahan jelas antara kepentingan keluarga, bisnis, dan negara.
Tanpa langkah nyata itu, klaim “tak ada titipan” hanya akan terdengar seperti pembelaan, bukan keyakinan.

Pada akhirnya, ucapan Prabowo mungkin benar secara pribadi—bahwa Jokowi tidak memberi pesan langsung. Namun secara politik, bayang-bayang pengaruh Jokowi masih kuat.
Selama wajah-wajah lama tetap duduk di kursi kekuasaan, publik akan terus bertanya: Benarkah Prabowo benar-benar bebas, atau sekadar penerus kekuasaan dengan baju baru?