JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di peresmian Pabrik Lotte Chemical Indonesia, Cilegon, menyampaikan kemarahannya atas budaya masyarakat yang dianggap gemar “mengolok-olok” pemimpin.
“Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung… Ini budaya apa ini? Harus kita ubah,”
ujarnya dalam pidato yang kini ramai diperbincangkan publik.
Pernyataan itu tampak sederhana, namun sarat makna politis. Sebab di balik kalimat tersebut tersirat pesan untuk membela Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dari gelombang kritik dan ejekan publik yang kian deras setelah lengser dari jabatannya.
Namun muncul pertanyaan yang lebih mendasar: siapa sebenarnya yang lebih dulu menista — rakyat yang “kuyu-kuyu”, atau pemimpin yang menipu rakyatnya?
Pemimpin yang Menipu Adalah Penista Pertama
Secara etika dan hukum, pemimpin bukanlah sosok yang berdiri di atas rakyat, melainkan pelayan rakyat yang menerima mandat untuk mengelola negara. Kekuasaan bukan hak turun-temurun, tetapi amanah yang diberikan melalui kontrak sosial. Maka ketika pemimpin berbohong, mengingkari janji, atau menyalahgunakan kekuasaan, dialah yang pertama kali menista rakyatnya.
Dalam pandangan agama pun, kejujuran dan amanah adalah syarat utama kepemimpinan. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidak beriman orang yang tidak amanah, dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji.” (HR. Ahmad dan al-Bukhari)
Artinya, pengkhianatan terhadap amanah publik bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga bentuk penistaan terhadap kepercayaan yang berasal dari Tuhan dan rakyat.
Jika pemimpin menipu, lalu menuntut rakyat agar tetap menghormati dan tidak mengkritik, itu sama dengan meminta penghormatan atas dasar kebohongan. Hormat seperti itu bukan kebajikan, melainkan bentuk perbudakan politik.
Kritik, Sindiran, dan “Kuyu-kuyu” Adalah Bahasa Rakyat
Dalam demokrasi, kebebasan berekspresi adalah bagian dari kontrol sosial. Kritik, olok-olok, satire, bahkan ejekan — semua adalah bentuk komunikasi politik ketika saluran formal tidak lagi berfungsi.
Ketika laporan rakyat diabaikan, lembaga hukum tumpul, atau DPR gagal menjalankan fungsi pengawasan, opini publik menjadi ruang terakhir bagi rakyat untuk bersuara. Dari situlah lahir gerakan sosial, satire politik, hingga meme yang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
Oleh karena itu, ketika Prabowo menyebut “budaya mengolok pemimpin” sebagai budaya buruk, sesungguhnya ia mengabaikan akar masalah yang lebih dalam: hilangnya rasa percaya rakyat terhadap elite kekuasaan.
Masyarakat tidak akan “kuyu-kuyu” terhadap pemimpin yang jujur, adil, dan menepati janji.
Mereka hanya melakukannya ketika rasa kecewa sudah meluap, dan suara mereka tak lagi didengar.
Budaya Feodal vs Sistem Demokrasi
Seruan Prabowo agar rakyat tidak mengolok pemimpin seolah mencerminkan pandangan feodal yang masih mengakar: pemimpin harus dihormati tanpa syarat. Padahal dalam sistem demokrasi, posisi rakyat lebih tinggi daripada pemimpin. Karena rakyatlah yang memberi mandat, membayar gaji pejabat dari pajak, dan menanggung akibat dari kebijakan.
Dalam negara hukum, kehormatan pemimpin tidak ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh perilaku dan tanggung jawabnya. Seorang pemimpin yang amanah tidak membutuhkan pujian, karena kejujuran adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap rakyatnya.
Sebaliknya, pemimpin yang menipu dan bersembunyi di balik jargon budaya — seperti “Mikul Dhuwur Mendhem Jero” atau “budaya hormat kepada pemimpin” — justru merusak tatanan hukum dan moral negara. Karena dalam negara hukum, tidak ada seorang pun yang kebal kritik dan pertanggungjawaban.
Ketika Koreksi Tak Didengar, Opini Publik yang Bicara
Rakyat sejatinya telah melakukan koreksi dengan cara-cara terhormat: melalui protes, laporan, dan aspirasi. Namun ketika koreksi dan tuntutan diabaikan, opini publik menjadi mekanisme alami untuk menegakkan kebenaran.
Gerakan opini publik terhadap Jokowi — baik dalam bentuk kritik keras maupun sindiran — adalah reaksi terhadap pengabaian suara rakyat. Itu bukan tanda kebencian terhadap negara, melainkan bentuk kasih sayang terhadap republik agar tidak hancur karena kebohongan yang dibiarkan.
Dalam konteks ini, olok-olok rakyat menjadi amar ma’ruf nahi munkar politik — menyeru pemimpin untuk jujur, adil, dan kembali kepada amanahnya. Maka, yang harus diubah bukan rakyatnya, tetapi mental para pemimpin yang alergi terhadap kritik.
Hormat Tidak Bisa Dipaksa
Dalam sistem demokrasi, kehormatan tidak bisa dibeli atau dituntut.
Ia tumbuh dari kejujuran, keteladanan, dan tanggung jawab. Pemimpin yang jujur tak perlu menuntut hormat, karena rakyat akan menghormatinya dengan sendirinya.
Namun pemimpin yang menipu, lalu marah karena dikritik, justru menegaskan bahwa dirinya tidak paham arti kehormatan sejati. Karena hormat bukan hak bawaan jabatan, tapi hasil dari keadilan.
Kesimpulan: Siapa yang Lebih Dulu Menista?
Jadi, jika Prabowo bertanya, “Budaya apa ini, pemimpin dikuyu-kuyu?”
Maka rakyat berhak menjawab:
“Ini budaya koreksi, budaya demokrasi. Yang lebih dulu menista adalah pemimpin yang menipu rakyatnya, bukan rakyat yang menuntut keadilan.”
Negara ini bukan warisan keluarga siapapun. Kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Dan selama masih ada kebohongan, rakyat akan terus bersuara — dengan kata, dengan satire, bahkan dengan olok-olok — karena diam terhadap ketidakadilan jauh lebih berbahaya daripada semua ejekan di dunia.
