Lawan Genosida di Gaza, Wali Kota Terpilih New York Zohran Mamdani Siap Tangkap PM Israel Netanyahu jika Datang ke NY

NEW YORK – Pernyataan mengejutkan datang dari Zohran Mamdani, wali kota terpilih New York City, yang berjanji akan memerintahkan penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu apabila sang pemimpin Israel menginjakkan kaki di wilayahnya. Langkah itu, menurut Mamdani, merupakan bentuk penolakan terhadap apa yang ia sebut sebagai “genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza” dan tanggung jawab moral terhadap kejahatan perang yang kini tengah diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Dalam wawancara pascakemenangannya, Mamdani menegaskan bahwa “tidak seorang pun berada di atas hukum internasional.” Ia menyatakan, bila ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu, maka kota New York memiliki kewajiban moral untuk menghormati prinsip keadilan universal. “Jika Netanyahu datang ke New York, maka kami akan memperlakukannya sebagaimana hukum memperlakukan penjahat perang,” ujar Mamdani, dikutip dari The Guardian dan ABC News Australia.

Namun sejumlah pakar hukum menilai langkah tersebut hampir mustahil diterapkan. Amerika Serikat bukan negara pihak dalam Statuta Roma, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum untuk menindak surat perintah dari ICC. Profesor hukum internasional Harvard, Mark Feldman, menilai janji Mamdani “lebih merupakan pernyataan politik daripada langkah yuridis yang dapat dijalankan.”

Netanyahu menanggapi santai ancaman itu, menyebutnya “omong kosong politik,” dan memastikan tetap akan datang ke New York. Sementara pemerintah Israel mengecam keras Mamdani dan menuduhnya menyebarkan kebencian terhadap Yahudi.

Meski sulit diwujudkan secara hukum, pernyataan Mamdani dipandang sebagai tindakan politik yang berani—menunjukkan keberpihakan moral terhadap kemanusiaan di tengah tekanan besar dari diplomasi global.
Bagi banyak warga New York, terutama komunitas pro-Palestina, Mamdani bukan hanya wali kota, tetapi simbol keberanian moral yang menantang kemapanan politik Amerika Serikat dalam menghadapi isu Gaza dan keadilan internasional.