Penolakan Budi Arie: Tanda Kader Gerindra Mulai Menjaga Jarak dari Bayang-bayang Jokowi

Jakarta — Gelombang penolakan terhadap rencana Budi Arie Setiadi bergabung ke Partai Gerindra semakin meluas. Setelah pengurus TIDAR Jawa Barat menyuarakan ketidaksetujuan, kini giliran sejumlah kader dan pengurus Gerindra Jawa Timur yang ikut menolak keras langkah mantan Ketua Umum Projo tersebut. Fenomena ini bukan sekadar resistensi terhadap satu individu, tetapi menjadi simbol bahwa kader Gerindra mulai menegaskan jarak politik dari bayang-bayang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kaderisasi dan Identitas Partai: “Gerindra Bukan Tempat Berlindung Politik”

Gerindra dikenal sebagai partai yang dibangun dengan struktur kaderisasi kuat, militansi tinggi, dan loyalitas total terhadap figur Prabowo Subianto. Dalam kultur partai yang menekankan perjuangan jangka panjang, kehadiran tokoh eksternal yang datang setelah perubahan peta kekuasaan sering kali dianggap sebagai bentuk “penumpang baru”.

Ketua TIDAR Jawa Barat, Al Akbar Rahmadillah, menegaskan bahwa partainya tidak menolak individu tertentu, tetapi menolak praktik politik yang tidak sejalan dengan semangat perjuangan kader.

“Kami berjuang bertahun-tahun membangun partai ini dari bawah. Jangan sampai perjuangan kader dimanfaatkan oleh mereka yang baru datang ketika Gerindra sudah berada di puncak kekuasaan,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Menurut Al Akbar, Gerindra bukan “pelabuhan darurat” bagi politisi yang kehilangan tempat setelah masa kekuasaan berakhir. Ia menegaskan bahwa loyalitas terhadap perjuangan dan nilai partai harus menjadi dasar, bukan sekadar kedekatan dengan elite kekuasaan.

Penolakan Meluas ke Jawa Timur: “Kami Tidak Butuh Relawan Jokowi di Gerindra”

Nada serupa terdengar dari Jawa Timur. Sejumlah pengurus DPD dan DPC Gerindra di wilayah tersebut menyatakan keberatan keras jika Budi Arie benar-benar diterima masuk ke partai.
Seorang pengurus DPD Gerindra Jawa Timur yang enggan disebut namanya menyatakan,

“Kami tidak butuh relawan Jokowi di Gerindra. Kami butuh kader yang siap berjuang dari bawah, bukan pemburu kekuasaan. Jika Budi Arie ingin berpolitik, silakan mulai dari nol, bukan langsung masuk ke lingkaran elite.”

Penolakan juga muncul di kalangan muda partai. Ketua TIDAR Jawa Timur, Fahrur Rozi, menilai langkah Budi Arie akan menimbulkan kegelisahan internal dan berpotensi memecah konsolidasi kader di tingkat bawah.

“Budi Arie itu simbol loyalis Jokowi. Kalau dia tiba-tiba masuk ke Gerindra, apa jaminannya bahwa dia tidak membawa agenda lama? Kami tidak ingin Gerindra menjadi tempat parkir politik,” tegasnya.

Sikap keras ini mempertegas bahwa gelombang penolakan sudah lintas provinsi — bukan reaksi spontan satu daerah, melainkan refleksi kegelisahan kolektif di tubuh partai.

Citra Publik dan Risiko Oportunisme Politik

Secara publik, Budi Arie dikenal sebagai figur yang melekat dengan Jokowi. Ia memimpin Projo, organisasi relawan yang menjadi mesin politik utama Jokowi selama dua periode. Dalam sejumlah momentum politik, posisi Projo justru kerap berseberangan dengan Gerindra — terutama saat Pilpres 2014 dan 2019.

Kini, langkah Budi Arie mendekat ke Gerindra dipersepsikan publik sebagai strategi penyelamatan politik, bukan konsolidasi ideologis. Sejumlah analis menilai, langkah ini memperlihatkan wajah klasik oportunisme politik pasca-kekuasaan — di mana tokoh-tokoh yang kehilangan pengaruh mencoba mencari tempat baru di lingkaran pemerintahan.

Bagi Gerindra, langkah ini bisa berisiko. Di satu sisi, partai sedang menikmati momentum kekuasaan setelah kemenangan Prabowo-Gibran. Di sisi lain, penerimaan tokoh eksternal yang berpotensi membawa “aroma politik Jokowi” bisa menimbulkan resistensi internal dan mencederai moral kader di bawah.

Bayang-bayang Jokowi dalam Transisi Kekuasaan

Penolakan terhadap Budi Arie juga mengungkap dinamika yang lebih dalam: hubungan antara faksi Jokowi dan faksi Prabowo dalam masa transisi pemerintahan.

Meski Gibran Rakabuming Raka—putra Jokowi—telah menjadi Wakil Presiden terpilih, sebagian besar kader Gerindra justru mulai menunjukkan sikap hati-hati. Mereka ingin memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak dibayangi oleh dominasi politik lama yang identik dengan Jokowi.

Kekhawatiran ini wajar, sebab masuknya figur seperti Budi Arie berpotensi membuka pintu bagi infiltrasi politik dan kepentingan lama ke dalam struktur partai dan pemerintahan. Dengan kata lain, ini bukan sekadar penolakan personal, tetapi bentuk penegasan batas kekuasaan: bahwa masa depan pemerintahan Prabowo harus dibangun dengan arah dan identitas yang berbeda dari era Jokowi.

Ujian Kepemimpinan Prabowo: Antara Rekonsiliasi dan Kedisiplinan

Situasi ini menjadi ujian bagi Prabowo Subianto sebagai pemimpin partai dan presiden terpilih. Ia dikenal sebagai tokoh yang terbuka dan mampu berdamai dengan lawan politik, namun di sisi lain juga dituntut menjaga moral dan semangat perjuangan kader.

Jika ia membuka pintu bagi Budi Arie tanpa argumentasi ideologis yang kuat, ia berisiko kehilangan kepercayaan dari kader militan di akar rumput. Sebaliknya, jika ia menolak terlalu keras, ia bisa dianggap menutup ruang rekonsiliasi nasional. Maka, keseimbangan antara keterbukaan politik dan kedisiplinan partai akan menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas internal Gerindra.

Momentum Pemurnian Identitas Gerindra

Fenomena ini bisa menjadi momentum bagi Gerindra untuk melakukan pemurnian identitas politiknya. Setelah menempuh perjalanan panjang menuju puncak kekuasaan, partai ini kini diuji: apakah akan tetap teguh dengan idealisme perjuangan, atau terjebak dalam arus pragmatisme politik kekuasaan.

Kader di daerah tampaknya ingin memberi sinyal jelas sejak dini: kemenangan politik tidak boleh membuat partai kehilangan arah. Gerindra harus tetap menjadi rumah perjuangan, bukan tempat persinggahan politisi musiman.

Kesimpulan

Penolakan terhadap Budi Arie adalah fenomena yang mencerminkan ketegasan moral dan ideologis kader Gerindra. Ia menandai transisi dari partai oposisi militan menjadi partai berkuasa yang mulai menjaga jarak dari pengaruh masa lalu, termasuk dari bayang-bayang Jokowi.

Konsolidasi kader di Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan bahwa Gerindra kini lebih percaya pada kekuatan internalnya sendiri. Mereka tidak ingin kemenangan Prabowo dirayakan dengan kompromi politik yang justru melemahkan karakter partai.

Gerindra sedang menulis bab baru dalam sejarah politik Indonesia — bab yang ingin menegaskan bahwa kesetiaan pada perjuangan lebih penting daripada kedekatan dengan kekuasaan.