Ribuan Massa Desak Usir PT Toba Pulp Lestari di Kantor Gubernur Sumut

Medan, 10 November 2025 – Ribuan warga dari berbagai wilayah di Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin pagi. Massa menuntut agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera ditutup atau diusir dari wilayah Sumatera Utara karena dianggap merusak lingkungan dan merugikan masyarakat di Kabupaten Toba serta sekitarnya.

Pantauan di lokasi, massa membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan mereka. Slogan “Usir TPL sekarang juga” dan “Kantor Gubernur untuk rakyat, bukan perusahaan” menjadi teriakan yang terus dikumandangkan sepanjang aksi. Koordinator aksi menyatakan bahwa keberadaan TPL telah menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial yang signifikan, termasuk pencemaran air dan dampak terhadap lahan pertanian masyarakat lokal.

Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, sehingga para demonstran menekankan bahwa perjuangan mereka merupakan bagian dari upaya mempertahankan hak rakyat dan keadilan lingkungan. “Kami datang untuk menuntut keadilan. Hari Pahlawan bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan, tapi juga untuk memperjuangkan hak kami,” ujar salah satu koordinator aksi.

Untuk menjaga ketertiban, Polda Sumatera Utara menurunkan personel yang berjaga di sekitar lokasi. Jalan Pangeran Diponegoro sempat ditutup sementara untuk mengatur arus lalu lintas dan mengantisipasi potensi gangguan. Pihak kepolisian juga menyiapkan jalur alternatif bagi kendaraan umum dan pribadi.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, disebutkan tidak hadir di lokasi aksi. Ia mengikuti rangkaian upacara peringatan Hari Pahlawan di Jakarta. Ketidakhadiran gubernur sempat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan massa, yang menilai pemerintah daerah tidak cukup responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Menurut laporan, aksi serupa bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada awal Oktober 2025, ratusan warga juga menggelar aksi di depan Polda Sumatera Utara dengan tuntutan yang sama, yakni menutup TPL dan menindak dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hak masyarakat adat. Aksi berulang ini menunjukkan bahwa isu lingkungan dan hak masyarakat adat terus menjadi perhatian publik.

Para demonstran menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menuntut tindakan nyata dari pemerintah daerah. Mereka meminta agar pemerintah segera meninjau izin operasional TPL, memperbaiki dampak lingkungan, dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan. Beberapa warga menyoroti bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.

Dampak dari aksi ini terlihat pada meningkatnya sorotan publik terhadap TPL dan kinerja pemerintah daerah. Tekanan yang terus meningkat diperkirakan akan memaksa pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat, baik melalui dialog terbuka maupun evaluasi izin perusahaan. Aksi ini juga menjadi indikator adanya konflik sosial yang berpotensi berkembang antara masyarakat lokal dan perusahaan besar terkait isu lingkungan.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak TPL maupun Pemprov Sumatera Utara terkait tuntutan massa. Namun, rencana aksi ini menandai momentum penting bagi masyarakat untuk menyuarakan hak mereka di ruang publik, sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.