Bahlil Semprot Bawahan dan Tegaskan Loyalitas ke Presiden: Fokus Eksekusi, Bukan Banyak Bicara

Jakarta – 11 November 2025 Rapat kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Komisi VII DPR RI berlangsung panas namun penuh ketegasan. Dalam forum tersebut, Bahlil menyampaikan pesan keras kepada jajaran kementerian dan seluruh pemangku kepentingan di sektor energi: fokus pada kerja nyata dan eksekusi program, bukan sekadar wacana atau saling menyalahkan.

Sejak awal rapat, Bahlil membuka dengan nada santai namun tegas. Ia mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dari anggota DPR, seraya menegaskan bahwa hampir semua pandangan yang disampaikan “positif dan konstruktif.” Namun ia juga menyampaikan satu penegasan penting — bahwa inisiatif penyusunan undang-undang tetap berada di tangan DPR, sementara Kementerian ESDM hanya akan mengeksekusi apa yang menjadi kebijakan dan perintah Presiden.

“Kalau DPR mau ambil inisiatif, gas-gas aja. Kami fokus kerja sesuai arahan Presiden. Regulasi penting, tapi KPI dari APBN harus jadi pegangan utama,” ujar Bahlil dalam forum rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan.

1. Fokus pada Eksekusi Program dan Capaian KPI

Dalam paparannya, Bahlil menekankan bahwa kinerja kementerian akan diukur dari capaian indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang sudah ditetapkan dalam APBN.
Menurutnya, tugas utama seorang menteri bukanlah membuat aturan baru atau memperdebatkan regulasi, melainkan menjalankan perintah presiden secara efektif dan terukur.

“Bos kita cuma presiden, jadi bekerja sesuai apa yang diperintahkan, bukan apa yang orang lain pikirkan,” tegasnya.

Pernyataan itu disambut tepuk tangan sebagian anggota dewan. Bahlil menegaskan kembali bahwa keberhasilan kementerian bukan diukur dari banyaknya rapat atau regulasi yang dibuat, melainkan dari output nyata yang dirasakan masyarakat dan negara.

2. Hilirisasi Sebagai Motor Ekonomi

Salah satu fokus utama rapat adalah soal program hilirisasi, yang selama ini menjadi kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menurut Bahlil, hilirisasi bukan hanya jargon ekonomi, tetapi “trigger utama pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.”

Ia menyebut, saat ini terdapat 18 proyek hilirisasi aktif yang ditangani oleh Satuan Tugas Hilirisasi di Kementerian ESDM dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun.
Sekitar 90 persen dari nilai tersebut berada di sektor mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas (migas) — sektor-sektor yang menjadi tulang punggung penerimaan negara.

“Kalau diminta ada enggak selainnya … 18 proyek hilirisasi … totalnya Rp618 triliun … 90% dari hilirisasi itu meng-cover sektor minerba, batu bara, oil and gas,” jelas Bahlil.

Program hilirisasi ini, lanjutnya, tidak hanya memperkuat nilai tambah komoditas, tetapi juga memperluas lapangan kerja di daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Dengan kata lain, hilirisasi bukan semata proyek ekonomi, tapi juga alat pemerataan pembangunan antarwilayah.

3. Soal Pencabutan Izin Tambang: “Kalau Tak Punya Nyali, Jangan Jadi Pejabat”

Bagian paling panas dari rapat terjadi ketika Bahlil menyinggung isu pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), terutama yang bermasalah secara administratif dan lingkungan.
Ia mengaku heran dengan fenomena munculnya protes dari pihak-pihak yang merasa dirugikan setelah izin mereka dicabut.

“Saya itu bingung … Izin Bapak Ibu semua … kita cabut IUP … ada juga yang datang protes … IUP Raja Ampat … lima IUP … saya belum ada di muka bumi tapi dikaitkan seolah-olah itu saya yang urus,” katanya dengan nada tinggi.

Bahlil menegaskan bahwa sebagian besar izin bermasalah tersebut diterbitkan sejak tahun 2004 oleh kepala daerah di masa lalu. Setelah dilakukan kunjungan lapangan, Kementerian ESDM menemukan banyak pelanggaran administratif dan ketidaksesuaian reklamasi lingkungan.
Karena itu, pencabutan izin dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang jelas dan terukur, bukan keputusan politik.

“Pemerintah harus punya keberanian untuk mencabut IUP yang tidak memenuhi persyaratan, terutama terkait jaminan reklamasi,” ujarnya.

Ia bahkan secara terbuka menantang jajarannya agar berani mengambil keputusan tegas:

“Kalau nyali belum ada, lebih baik jangan duduk di kursi itu,” sindirnya, yang tampak diarahkan ke jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di bawah Kementerian ESDM.

4. Lifting Minyak: Bukti Nyata Kinerja

Dalam bagian akhir paparannya, Bahlil menyampaikan capaian terbaru sektor minyak dan gas.
Ia memaparkan bahwa target lifting minyak bumi nasional dalam APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari akhirnya berhasil dicapai.
Sebelumnya, realisasi tahun 2024 hanya berkisar di 580.000 barel per hari, namun berkat dorongan kolaboratif antar lembaga, kini produksi telah mencapai 605–606.000 barel per hari.

“Tunjukkan kepada saya, tahun berapa terakhir lifting kita mencapai target APBN … target 605.000 barel per hari … realisasi 580.000 … sekarang alhamdulillah sudah 605–606.000 barel per hari,” ungkapnya dengan nada puas.

Bahlil menegaskan, capaian ini bukan hasil kerja individu, melainkan kerja tim lintas sektor. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI yang telah memberikan dukungan politik dan pengawasan dalam menjaga kinerja kementerian.

5. Teguran Halus untuk Dirjen Gakkum

Salah satu momen yang mencuri perhatian publik adalah ketika Bahlil secara tidak langsung “menyemprot” Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM.
Dalam nada yang tegas namun diplomatis, ia menyampaikan bahwa masih ada kelemahan di lapangan dalam hal keberanian menindak pelanggaran.

“Saya minta kepada Dirjen Gakkum dan pihak terkait agar segera mempertimbangkan tindakan jika nyali belum ada,” tegasnya.

Pernyataan itu sontak menjadi sorotan di ruang rapat. Sejumlah anggota DPR terlihat mengangguk tanda setuju. Bagi mereka, Bahlil sedang mengingatkan bahwa penegakan hukum di sektor energi tidak boleh lemah dan tidak boleh tebang pilih.

6. Menutup dengan Nada Nasionalisme

Menutup pernyataannya, Bahlil menegaskan bahwa seluruh upaya pemerintah dilakukan semata-mata untuk “kebaikan Ibu Pertiwi.”
Ia menolak pandangan bahwa kementeriannya lambat atau reaktif terhadap isu tambang dan energi. Menurutnya, setiap kebijakan sudah melalui kajian mendalam dan harus berorientasi pada kebermanfaatan bangsa, bukan kepentingan kelompok tertentu.

“Pemerintah tidak akan mundur dalam menjalankan tugas untuk kebaikan Ibu Pertiwi. Semua pihak di ruang ini punya nyali untuk bertindak bila dibutuhkan,” tegasnya sebelum menutup rapat.

Analisis dan Makna Politik

Rapat ini bukan sekadar agenda teknis, tetapi juga menunjukkan gaya kepemimpinan Bahlil yang khas — lugas, konfrontatif, dan berorientasi hasil.
Ia ingin membangun citra sebagai menteri yang tidak hanya pandai bicara, tetapi juga berani mengambil keputusan, termasuk mencabut izin perusahaan besar yang melanggar aturan.

Pernyataannya soal “nyali” juga bisa dibaca sebagai pesan politik: bahwa sektor ESDM tidak boleh menjadi tempat kompromi bagi kepentingan pribadi atau kelompok elit.
Sementara penekanan pada hilirisasi dan capaian lifting minyak menjadi bukti bahwa pemerintah saat ini ingin memusatkan kebijakan energi pada eksekusi konkret dan pencapaian hasil nyata.

Kesimpulan

Rapat kerja antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Komisi VII DPR RI ini menegaskan arah kebijakan baru sektor energi Indonesia: lebih banyak aksi, lebih sedikit wacana.
Dengan investasi hilirisasi senilai ratusan triliun, pencapaian lifting minyak sesuai target, dan langkah berani mencabut izin tambang bermasalah, Bahlil menampilkan figur menteri yang tak segan menegur bawahannya di depan publik — demi satu hal: menjalankan amanat Presiden dan kepentingan rakyat Indonesia.

“Aturan bisa dibuat setiap hari, tapi tanpa keberanian menegakkan hukum, semuanya hanya akan jadi kertas kosong.”