Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membayar utang proyek kereta cepat Whoosh / KCIC sebesar Rp1,2 triliun per tahun. Janji ini dimaksudkan untuk menutup kewajiban keuangan perusahaan dan menjaga kelangsungan proyek transportasi yang menghubungkan Jakarta dan Bandung tersebut. Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah keputusan ini benar-benar solusi atau justru beban baru bagi rakyat?
Berdasarkan analisis yang disampaikan oleh pihak terkait, janji pembayaran tahunan tersebut tampak hanya solusi jangka pendek. Risiko jangka menengah dan panjang tetap mengintai. Proyek KCIC bisa mengalami kesulitan operasional karena kas perusahaan tergerus oleh pembayaran utang yang besar. Lebih kritis lagi, tidak ada jaminan KCIC akan mampu bertahan sampai seluruh utang lunas, sehingga pembayarannya bisa sia-sia atau menimbulkan biaya tambahan di masa depan.
Lebih mengkhawatirkan, sebagian besar pembayaran ini bukan berasal dari keuntungan operasional KCIC sendiri, melainkan menggunakan dana publik atau keuntungan perusahaan Danantara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dengan kata lain, masyarakat menjadi pihak yang menanggung risiko finansial proyek, meskipun keuntungan jangka panjang dari kereta cepat belum terlihat nyata.
Opsi Pemerintah yang Tetap Membebani Negara
Direktur Utama KCIC, Dony Oskaria, menjelaskan pemerintah telah menyiapkan dua opsi untuk menangani utang ini:
-
Tambah Equity / Modal Pemerintah
Pemerintah menyuntikkan modal agar KCIC dapat mandiri secara operasional (self-sustain). Meski perusahaan tampak lebih mandiri, dana yang digunakan tetap berasal dari APBN, yang berarti beban negara dan rakyat meningkat. -
Serahkan Infrastruktur ke Pemerintah
Rel, stasiun, dan fasilitas menjadi milik pemerintah, sementara KCIC hanya fokus pada operasional. Pilihan ini memang meringankan perusahaan, tetapi biaya pemeliharaan infrastruktur tetap ditanggung negara, artinya rakyat tetap membayar sebagian dari proyek.
Kedua opsi ini menunjukkan bahwa apapun langkah yang diambil, negara dan masyarakat tetap menanggung beban keuangan. Solusi yang ideal — seperti restrukturisasi utang, optimisasi pendapatan KCIC, atau subsidi terbatas yang terukur — tampaknya belum menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah.
Beban Jangka Panjang untuk Rakyat
Selain risiko keuangan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi lebih luas. Dengan pembayaran tahunan yang besar, likuiditas perusahaan bisa tergerus sehingga proyek menghadapi risiko grounded atau berhenti sementara. Bila hal ini terjadi, dana yang sudah disuntikkan pemerintah akan terbuang percuma, sementara rakyat tetap menanggung konsekuensinya.
Kritikus juga menyoroti masalah transparansi dan akuntabilitas. Tidak jelas mekanisme pengawasan pengeluaran dan jaminan proyek agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi publik. Dengan begitu, proyek yang seharusnya menjadi solusi transportasi nasional malah berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang.
Analisis Tajam
Kebijakan Prabowo yang menanggung utang Whoosh mencerminkan pendekatan yang reaktif, bukan strategis. Alih-alih merancang skema keuangan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko bagi rakyat, pemerintah tampak mengambil jalan mudah: menggunakan APBN untuk menutup utang tahunan. Strategi ini mungkin menenangkan kreditor dan memastikan proyek berjalan, tetapi membebani masyarakat yang tidak memiliki pilihan.
Selain itu, opsi menyuntikkan modal atau menyerahkan infrastruktur ke pemerintah tidak menyelesaikan masalah utama: proyek KCIC tetap bergantung pada dana publik, sementara kemampuan perusahaan mandiri secara finansial belum teruji. Dalam konteks demokrasi fiskal, kebijakan ini menggeser risiko dari investor dan pengelola proyek ke rakyat.
Kesimpulan
Janji Prabowo Subianto membayar utang Whoosh Rp1,2 triliun per tahun seolah memberi solusi, tetapi sesungguhnya menimbulkan risiko baru bagi negara dan masyarakat. KCIC mungkin terlihat mandiri operasional, tetapi uang rakyat tetap menjadi penopang finansial proyek. Tanpa strategi pengelolaan utang yang berkelanjutan dan transparan, proyek ini bisa menghadapi masalah di masa depan, dan rakyat menjadi pihak yang menanggung akibatnya.
Keputusan ini menegaskan satu hal: apabila proyek-proyek infrastruktur dijalankan tanpa perhitungan risiko jangka panjang dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, rakyatlah yang akan selalu menanggung biaya akhirnya.
