BELÉM, BRASIL – Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) yang digelar di Belém, Brasil, menarik perhatian global. Negara-negara kepulauan kecil menegaskan bahwa target pemanasan global 1,5 °C bukan sekadar angka, melainkan “jalur hidup” bagi keberlangsungan mereka.
Di hadapan para pemimpin dunia, Toiata Apelu‑Uili, Koordinator Mitigasi dari Alliance of Small Island States (AOSIS), menekankan:
“Kepada dunia, kami menuntut agar 1,5 dihormati. Ini bukan slogan politik, tetapi urusan kelangsungan hidup kami.”
Pernyataan ini menjadi sorotan dan menekankan urgensi tindakan nyata, terutama di tengah meningkatnya bencana iklim global.
Negara-negara kecil, termasuk anggota AOSIS dan beberapa negara berkembang yang rentan, mendesak agar COP30 menghasilkan peta jalan konkret. Peta jalan ini harus mencakup:
-
Penutupan kesenjangan ambisi iklim (ambition gap).
-
Pendanaan iklim yang memadai untuk negara-negara rentan.
-
Implementasi janji-janji iklim, bukan sekadar komitmen di atas kertas.
UnaMay Gordon dari Jamaika menyoroti dampak nyata perubahan iklim:
“Badai baru-baru ini, seperti Hurricane Melissa, menunjukkan betapa katastropik dampaknya bagi negara-negara pulau. Ini bukan prediksi ilmiah semata, tetapi realitas yang menghancurkan infrastruktur, memporak-porandakan ekonomi, dan mengancam kehidupan warga.”
Para ilmuwan juga memperingatkan risiko gagal menjaga pemanasan global di bawah 1,5 °C. Jika tren emisi karbon saat ini berlanjut, batas aman ini diperkirakan akan terlewati pada awal 2030-an. Johan Rockström, pakar iklim, menekankan perlunya langkah drastis, termasuk pengurangan emisi mendalam dan peningkatan kemampuan penyerapan karbon.
Presiden COP30 dari Brasil menambahkan, tata kelola global terkait perubahan iklim perlu direformasi agar janji-janji iklim bisa diwujudkan. Reformasi tersebut mencakup mekanisme transparansi, pengawasan implementasi, dan dukungan nyata untuk negara-negara paling terdampak. Pernyataan ini disambut hangat oleh delegasi negara kecil yang sebelumnya menyuarakan kekhawatiran terkait lambatnya tindakan global.
COP30 tahun ini juga menjadi medan tekanan terhadap negara-negara emitor besar dan industri berbasis bahan bakar fosil. Delegasi negara kepulauan kecil menegaskan bahwa mereka menanggung konsekuensi dari keputusan yang dibuat jauh di pusat-pusat kekuasaan global. Dampak yang mereka alami termasuk:
-
Kenaikan permukaan laut.
-
Kehilangan pulau atau wilayah.
-
Gelombang badai lebih kuat.
-
Gangguan pada ekonomi dan ketahanan pangan.
Target 1,5 °C dalam Paris Agreement menjadi fokus utama negosiasi. Melewati batas ini berarti banyak manfaat mitigasi hilang, terutama bagi negara paling rentan. Menjaga pemanasan tetap di bawah 1,5 °C bukan sekadar soal angka, tetapi juga keadilan dan kelangsungan hidup.
Bagi Indonesia dan negara lain yang rentan terhadap perubahan iklim, pesan dari COP30 menekankan perlunya kebijakan adaptasi dan mitigasi konkret, seperti:
-
Perlindungan pantai.
-
Konservasi mangrove.
-
Perencanaan kota ramah iklim.
-
Investasi dalam energi bersih dan teknologi rendah karbon.
Tekanan dari negara-negara kepulauan kecil juga membuka peluang kolaborasi global untuk inovasi hijau, pendanaan iklim, dan perdagangan karbon yang adil. Dengan desakan yang semakin kuat dari pihak paling terdampak, COP30 menghadapi tantangan besar: menjembatani ambisi politik, kapasitas finansial, dan kebutuhan nyata agar planet tetap layak huni.
Negara-negara pulau kecil berharap konferensi ini menjadi titik balik, bukan sekadar forum retorika, agar target 1,5 °C benar-benar dihormati dan diimplementasikan.
