Jakarta – Sikap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani menghadapi tudingan ijazah palsu patut mendapat apresiasi publik. Arsul memilih tidak melaporkan penuduh ke Bareskrim, dan tetap fokus pada tugasnya sebagai hakim konstitusi, menunjukkan integritas, ketenangan, dan profesionalisme yang jarang ditemui di lingkaran pejabat publik.
Berbeda 180 derajat dengan sikap Presiden Jokowi. Beberapa kali Jokowi menyatakan akan menunjukkan dokumen jika diminta pengadilan. Namun, dalam dua kesempatan pengadilan resmi meminta dokumen tersebut, permintaan itu tidak dipenuhi, menimbulkan kritik tajam soal konsistensi janji dan kepatuhan terhadap mekanisme hukum.
Pengamat menilai, Arsul Sani mencontohkan etika pejabat negara ideal: menghadapi tudingan serius dengan kepala dingin, tidak tergesa-gesa melapor ke aparat hukum, dan tetap menegakkan profesionalisme di tengah sorotan publik. Sikap ini memperlihatkan stabilitas dan integritas yang menjadi teladan bagi pejabat lain.
Sementara itu, pendekatan Jokowi terlihat lebih fokus pada citra publik dan reaktif terhadap tudingan, alih-alih menempuh jalur hukum atau transparansi penuh. Fakta bahwa janji untuk menunjukkan dokumen ke pengadilan tidak terealisasi memicu pertanyaan tentang komitmen terhadap prinsip hukum dan akuntabilitas.
Perbandingan singkat:
| Aspek | Arsul Sani | Jokowi |
|---|---|---|
| Respons terhadap tuduhan | Tenang, tidak melapor | Janji tunjukkan bukti tapi tidak dilakukan |
| Fokus | Profesionalisme dan etika hakim | Citra publik dan reaktif |
| Pendekatan | Internal, tidak konfrontatif | Eksternal, langsung ke publik |
| Kepatuhan terhadap hukum | Mengikuti etika profesi | Kurang konsisten terhadap permintaan pengadilan |
| Contoh bagi pejabat | Stabilitas, integritas | Proaktif menepis tuduhan, kontroversial |
Kasus ini menunjukkan bahwa pejabat negara yang mampu menahan diri, fokus pada tugas, dan menghormati mekanisme hukum seperti Arsul Sani layak menjadi contoh. Sementara, pejabat yang lebih mengutamakan citra publik daripada kepatuhan terhadap hukum resmi rentan mendapat kritik tajam, bahkan dari masyarakat yang menghargai transparansi dan integritas.
