Proyek Bendungan Era Jokowi Tak Bisa Dimanfaatkan : Anggota DPR RI Katakan Rezim Jokowi Jahat

Jakarta — Kritik tajam terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur bendungan yang dikerjakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali mencuat di ruang publik dan forum parlemen. Seorang anggota DPR RI dari Fraksi NasDem menyampaikan secara terbuka bahwa banyak bendungan yang dibangun di era tersebut hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal, terutama karena belum tersedianya jaringan irigasi pendukung, meski anggaran mencapai triliunan rupiah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengan Kementerian PUPR dan jajaran unit teknis. Dalam transkrip yang beredar, anggota DPR tersebut menyebut bahwa pembangunan bendungan pada periode sebelumnya lebih berorientasi proyek daripada kebermanfaatan publik, bahkan menyebutnya sebagai bentuk “pendekatan proyek, bukan pendekatan fungsi”.

Bendungan Dibangun, Air Tidak Tersalurkan

Menurut paparan tersebut, masalah utama bukan pada konstruksi bendungan semata, tetapi pada perencanaan integratif yang dianggap kurang matang. Bendungan membutuhkan sistem irigasi, saluran distribusi, pembebasan lahan tuntas, tata kelola sedimentasi, serta program pemanfaatan jangka panjang.

Contoh yang menjadi sorotan adalah Bendungan Tanjung, dengan nilai anggaran sekitar Rp1,4 triliun. Namun hingga kini, menurut anggota DPR tersebut, bendungan tersebut masih belum dapat difungsikan akibat persoalan lahan dan ketiadaan saluran irigasi utama. Ia juga menyebut masyarakat masih menunjukkan problem sertifikasi tanah yang terdampak proyek.

Dalam pernyataan itu, ia menyampaikan:

“Bayangkan kita keluar duit 1 sekian triliun. Ada dua bendungan, sampai sekarang tidak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah… Menurut pandangan saya, rezim yang lama itu jahat… Itu pendekatannya pendekatan proyek, tidak peduli barang itu bisa dipakai atau tidak.”

Sebagai catatan jurnalistik, kata jahat tersebut adalah kutipan langsung dari narasumber, bukan penilaian redaksi atau kesimpulan wartawan.

Persoalan Perencanaan: Pembangunan Fisik Didahulukan, Sistem Pendukung Menyusul

Dari sudut pandang tata kelola proyek nasional, kritik terbesar muncul karena terdapat ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dan pemanfaatan akhir. Dalam teori public infrastructure management, pembangunan bendungan tanpa irigasi ibarat:

• Bandara tanpa pesawat

• Jalan tol tanpa akses masuk

• Rumah sakit tanpa tenaga kesehatan

Dampaknya bukan hanya terhambatnya fungsi, tetapi juga munculnya beban pemeliharaan jangka panjang yang bersumber dari anggaran negara, bukan pendapatan proyek.

Anggota DPR tersebut juga menghitung potensi ketidakseimbangan skala manfaat. Bendungan Tanjung misalnya, disebut hanya mampu mengairi sekitar 2.250 hektare sawah, sehingga perbandingan biaya–manfaat dinilai tidak proporsional tanpa pemanfaatan tambahan.

Risiko Jangka Panjang: Dari Utang Hingga Infrastruktur Mangkrak

Pakar kebijakan pembangunan menyebut bahwa proyek infrastruktur harus memenuhi empat parameter utama:

Jika sebuah proyek tidak segera digunakan, maka negara tetap menanggung biaya:

• Pemeliharaan dan perbaikan

• Pengendalian sedimentasi

• Pengamanan aset

• Potensi tuntutan hukum

Pelajaran Penting: Infrastruktur Bukan Sekadar Pencapaian Fisik

Dalam diskusi akademik kebijakan publik, pembangunan infrastruktur harus bergeser dari pencitraan visual menjadi pembangunan manfaat.

Era pembangunan ke depan, terutama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, disarankan:

1. Audit manfaat dan audit kelayakan ulang untuk seluruh bendungan yang belum digunakan.

2. Menyusun ulang peta irigasi nasional berbasis pertanian modern.

3. Mengintegrasikan bendungan dengan pengendalian banjir, pariwisata, akuakultur, dan SPAM.

4. Memastikan pembebasan lahan selesai sebelum konstruksi.

DPR menyebut bahwa Menteri PUPR saat ini harus lebih selektif dan presisi dalam perencanaan agar kesalahan masa lalu tidak berulang.

Kesimpulan

Kritik anggota DPR tersebut membuka kembali ruang publik mengenai pertanyaan mendasar:

Apakah pembangunan infrastruktur harus dipercepat, ataukah harus dipastikan manfaatnya terlebih dahulu?

Dan yang lebih penting lagi:

Apakah negara membutuhkan bangunan besar, atau manfaat besar?

Evaluasi diperlukan, bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi mengamankan masa depan fiskal dan kesejahteraan rakyat.