Sekolah Gratis Dimulai dari Nias: Komitmen Gubsu Majukan Daerah Tertinggal

Nias – Kepulauan Nias selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumatera Utara. Di tengah berbagai keterbatasan itu, pendidikan dipandang sebagai jalan keluar paling strategis untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Karena itu, keputusan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk memulai program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dari Nias dinilai sangat tepat.

Hal tersebut disampaikan tokoh pemuda Nias, Stefanus Verona Gulo, pada Rabu (19/11/2025), menanggapi peluncuran Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang digagas Gubernur Bobby.

PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) yang bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah—SMA, SMK, dan SLB Negeri—tanpa pungutan biaya SPP.

Tahun depan, program sekolah gratis ini akan menyasar 41.876 siswa di Kepulauan Nias, dengan alokasi anggaran sekitar Rp 21,48 miliar per semester.

Menurut Stefanus, program ini sangat relevan karena akan meringankan beban para orang tua yang anaknya melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA/SMK.
“Ini wajib kita dukung, karena dimulai dari Nias. PUBG akan membantu para orang tua yang selama ini kesulitan menanggung biaya sekolah,” ujarnya.

Wakil Bendahara KNPI Sumut itu menilai kebijakan ini menjadi bukti komitmen Gubernur Bobby untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana paling efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki sumber daya manusia,” kata alumni FISIP Universitas HKBP Nommensen itu.

Stefanus kemudian mendorong pemerintah daerah di Kepulauan Nias untuk bekerja seirama dengan Pemerintah Provinsi Sumut. Menurutnya, berbagai faktor penyebab ketertinggalan di Nias hanya bisa diatasi dengan kolaborasi antara bupati/wali kota, gubernur, dan pemerintah pusat.

Ia mencatat bahwa ketertinggalan daerah tidak hanya disebabkan oleh minimnya akses pendidikan, tetapi juga:

• kondisi geografis,

• produktivitas sumber daya alam,

• demografi dan tenaga kerja,

• kebijakan pemerintah daerah,

• serta skala investasi pemerintah.

Semua aspek tersebut, ujarnya, harus menjadi fokus kerja pemerintah daerah di Kepulauan Nias.

Stefanus juga menegaskan bahwa program sekolah gratis ini menjadi momentum penting bagi Sumut dalam upaya mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh warga.
“Ini momentum yang baik untuk memastikan semua anak mendapat kesempatan pendidikan yang sama,” tegasnya.

Selain Kepulauan Nias, program PUBG akan diperluas ke zona lain secara bertahap, dengan estimasi anggaran per semester:

• Zona Pantai Barat: Rp 23,461 miliar

• Zona Dataran Tinggi: Rp 58,712 miliar

• Zona Pantai Timur: Rp 98,763 miliar

Seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri di Sumatera Utara ditargetkan bebas pungutan biaya pendidikan pada 2029.