JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dilakukannya audit total layanan kesehatan di Provinsi Papua setelah kasus tragis meninggalnya seorang ibu hamil dan bayi dalam kandungannya karena diduga ditolak empat rumah sakit di wilayah Jayapura. Insiden ini memicu perhatian nasional serta kritik luas terhadap tata kelola pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
Perintah audit disampaikan Prabowo setelah menerima laporan lengkap dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menangani langsung koordinasi awal terkait kasus tersebut. Menurut Tito, Presiden meminta agar audit dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada rumah sakit tempat kejadian, tetapi juga seluruh fasilitas kesehatan di Papua.
“Presiden memerintahkan audit total terhadap layanan kesehatan di Papua, termasuk tata kelola RS dan penanganan rujukan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” ujar Tito.
Kronologi: Ditolak Empat Rumah Sakit, Ibu dan Bayi Meninggal
Korban bernama Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Ia diketahui mengalami komplikasi kehamilan pada awal November 2025. Keluarga membawa Irene ke rumah sakit terdekat, namun mereka ditolak berulang kali dengan alasan fasilitas penuh atau tenaga medis tidak tersedia.
Berdasarkan laporan awal pemerintah daerah dan keterangan keluarga:
-
RSUD Yowari – tidak bisa menerima pasien karena ICU penuh.
-
RS Provita Jayapura – menolak dengan alasan dokter spesialis tidak tersedia.
-
RS Dian Harapan – keluarga diminta mencari RS lain karena alat monitoring tidak standby.
-
RSUD Abepura – disebut tidak memiliki ruang tindakan yang memadai saat itu.
Setelah melalui proses rujukan beruntun tanpa hasil, kondisi Irene semakin kritis hingga akhirnya meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya sebelum mendapat penanganan memadai.
Kasus ini langsung memicu kemarahan publik, terutama masyarakat Papua yang telah lama mengeluhkan buruknya akses pelayanan kesehatan, keterbatasan tenaga medis, dan lambannya sistem rujukan darurat.
Prabowo: Masalah Layanan Kesehatan Tidak Boleh Dibiarkan
Presiden menekankan bahwa kejadian seperti ini tidak dapat ditoleransi di negara dengan anggaran kesehatan yang terus meningkat setiap tahun.
“Negara harus hadir. Tidak boleh ada warga yang meninggal hanya karena berpindah-pindah rumah sakit. Ini harus dibenahi,” tegas Prabowo melalui laporan resmi dari Kemendagri.
Audit yang diperintahkan mencakup:
-
Infrastruktur dan fasilitas RS di seluruh Papua
-
Kinerja tenaga medis
-
Sistem rujukan dan SOP penanganan gawat darurat
-
Pendanaan operasional kesehatan
-
Pengawasan pemerintah daerah terhadap layanan kesehatan
-
Evaluasi izin rumah sakit dan standar pelayanan minimal
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Pemerintah Provinsi Papua diminta menyelesaikan audit dalam tempo cepat dan melaporkan hasilnya langsung kepada Presiden.
Mendagri Tito: Ini Kegagalan Sistemik, Bukan Sekadar Kesalahan RS
Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya menyebutkan bahwa kasus ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik, bukan hanya masalah pada satu atau dua rumah sakit.
“Ini bukan sekadar penolakan. Ini kegagalan sistem rujukan, kegagalan koordinasi, dan kurangnya kemampuan fasilitas kesehatan di Papua,” jelas Tito.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap:
-
Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten
-
Manajemen RSUD dan RS swasta
-
Standar prosedur emergensi
-
Pengawasan pemerintah daerah
Pemerintah daerah di Papua juga diminta memberikan pendampingan kepada keluarga korban dan memastikan tidak ada kasus serupa terjadi lagi.
Pemerintah Papua Diminta Bertanggung Jawab
Prabowo juga meminta Gubernur Papua dan Forkopimda Papua bergerak cepat mengidentifikasi:
-
RS mana saja yang kapasitasnya tidak layak
-
Dokter atau tenaga medis yang lalai
-
Daerah-daerah dengan akses kesehatan paling kritis
-
Potensi penyalahgunaan anggaran kesehatan
Pemerintah pusat menegaskan bahwa audit ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi harus berujung pada:
-
sanksi bagi RS atau tenaga medis yang lalai,
-
pencabutan izin operasional bila terbukti melakukan pelanggaran berat,
-
serta penguatan layanan rujukan darurat di Papua.
Layanan Kesehatan Papua Memang dalam Kondisi Darurat
Sejumlah laporan lembaga independen menunjukkan bahwa:
-
Papua memiliki salah satu rasio dokter terendah di Indonesia
-
Banyak RS memiliki alat tidak lengkap atau rusak
-
Sistem rujukan darurat tidak berfungsi optimal
-
Masih terjadi praktik penolakan pasien karena faktor administrasi atau teknis
-
Banyak daerah membutuhkan perjalanan puluhan kilometer untuk mencapai fasilitas kesehatan
Kasus Irene Sokoy menjadi titik paling ekstrem dari persoalan yang sudah lama membayangi Papua.
Aktivis: Audit Harus Transparan, Jangan Hanya Seremonial
Sejumlah pegiat kesehatan dan HAM menilai perintah audit Presiden sebagai langkah positif, namun menekankan bahwa audit harus:
-
dilakukan terbuka,
-
diumumkan hasilnya kepada publik,
-
serta diikuti perbaikan nyata, bukan sekadar laporan kertas.
“Papua butuh tindakan, bukan janji. Banyak pasien meninggal bukan karena penyakitnya, tetapi karena sistem yang rusak,” ujar salah satu aktivis kemanusiaan di Jayapura.
Kesimpulan
Kematian Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit menjadi pukulan keras bagi dunia kesehatan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan audit total sebagai respons cepat terhadap tragedi ini.
Publik menanti apakah langkah ini akan benar-benar memperbaiki layanan kesehatan di Papua — atau hanya menjadi catatan administrasi yang tidak menyentuh akar persoalan.
