Presiden Tidak Intervensi Hukum, Tetapi Uang Cukong Selalu Intervensi Hukum: Netizen Berteriak Hak Prerogatif sebagai Kontrol Akhir Penegakan Hukum

Ketika Negara Hukum Diuji, Presiden Menahan Diri Tetapi Modal Gelap Menyerbu Sistem

Sebuah Investigasi tentang Ketimpangan Kekuasaan di Balik Proses Penegakan Hukum

Dalam sistem demokrasi modern, salah satu prinsip paling fundamental adalah presiden tidak boleh mengintervensi proses hukum. Presiden tidak boleh menelpon hakim, tidak boleh memerintahkan jaksa, tidak boleh memengaruhi putusan, dan tidak boleh mengubah arah penyidikan. Semua itu adalah tembok pemisah yang menjaga agar negara tidak berubah menjadi kerajaan. Karena ketika kekuasaan eksekutif mencampuri proses peradilan, maka negara kembali pada sistem feodal, di mana hukum tunduk pada kehendak pemimpin.

Namun di sisi lain, ada kekuatan gelap yang justru bebas keluar-masuk sistem hukum tanpa terlalu banyak hambatan: jaringan uang cukong, modal gelap, dan oligarki ekonomi yang punya kemampuan mempengaruhi proses penyidikan, penuntutan, hingga hasil akhir perkara. Mereka tidak terikat pada etika jabatan, tidak terikat konstitusi, dan tidak memiliki batasan formal apa pun. Mereka beroperasi di zona gelap yang tidak terjangkau oleh pengawasan publik.

Ketika pemimpin negara dibatasi hukum, tetapi cukong bebas mengintervensi tanpa batas, terjadilah ketimpangan kekuasaan yang sangat berbahaya. Dan di tengah ketimpangan itu, muncul satu-satunya alat konstitusional yang diberikan negara kepada Presiden untuk mengoreksi ketidakadilan: hak prerogatif.

Artikel ini membahas bagaimana Presiden Prabowo tidak mengintervensi proses hukum, mengapa uang cukong justru mampu mengintervensi aparat, dan bagaimana hak prerogatif menjadi kontrol akhir dalam negeri yang sistem penegakan hukumnya belum bebas sepenuhnya dari pengaruh modal.

Tidak Ada Intervensi Presiden: Proses Hukum Tetap Berjalan Sampai Vonis

Sejak awal proses perkara yang melibatkan pejabat ASDP hingga putusan vonis, Presiden Prabowo tidak pernah mencampuri jalur hukum. Semua tahapan berjalan sesuai mekanisme institusional:

• penyelidikan → dilakukan oleh penyidik,

• penyidikan → diuji melalui praperadilan,

• praperadilan → ditolak hakim,

• penuntutan → dilakukan jaksa,

• persidangan → terbuka untuk umum,

• putusan → dijatuhkan majelis hakim.

Tidak ada indikasi Presiden memanggil jaksa, tidak ada arahan politik kepada penyidik, tidak ada upaya memengaruhi majelis hakim. Dengan kata lain, seluruh proses hukum dibiarkan berjalan secara merdeka, sesuai prinsip demokrasi konstitusional bahwa eksekutif dan yudikatif harus berada pada rel masing-masing.

Lalu, mengapa kemudian Presiden menggunakan hak prerogatif? Jawabannya terletak pada perbedaan antara proses hukum yang benar secara formil dengan hasil hukum yang belum tentu adil secara substansial.

Uang Cukong Beroperasi Tanpa Batas: Intervensi Gelap di Balik Sistem Penegakan Hukum

Jika Presiden harus menahan diri dari intervensi, cukong tidak punya kewajiban yang sama. Inilah akar ketimpangan terbesar dalam sistem hukum Indonesia.

Cukong bekerja di luar sistem formal sehingga:

• tidak ada mekanisme pengawasan,

• tidak ada pembatasan konstitusional,

• tidak ada risiko politik,

• dan tidak ada kontrol publik langsung.

Mereka dapat mempengaruhi penegakan hukum melalui:

• suap untuk melunakkan temuan,

• lobi politik untuk menghentikan perkara,

• tekanan dari pejabat yang dekat dengan perusahaan,

• pembelian loyalitas penyidik atau pengawas internal,

• jaminan posisi bagi pejabat yang “kooperatif”,

• skema rekayasa bukti melalui konsultan hukum.

Sementara Presiden dibatasi oleh hukum, cukong hanya dibatasi oleh integritas aparat—dan integritas itu tidak selalu kuat. Di sinilah muncul paradoks:

Ketika pemimpin tunduk pada batasan hukum, tetapi cukong bebas bergerak, maka sistem hukum menjadi timpang.
Yang berkekuatan uang lebih berpengaruh daripada yang berkekuatan moral.

Tentu saja cukong tidak muncul dengan cara terang-terangan. Mereka bekerja melalui jaringan konsultan, advokat, broker kasus, hingga pejabat yang dipelihara secara finansial. Dengan uang, segala pintu bisa dibuka: penyidikan bisa diperlambat, tuntutan bisa dihaluskan, dan vonis bisa dipengaruhi melalui jalur-jalur informal.

Ketika jalur gelap bekerja kuat, sementara jalur terang dibatasi prosedur, maka hasil akhirnya sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan rakyat.

Proses Hukum Bisa Benar Secara Prosedur, Tapi Salah Secara Substansi

Inilah perbedaan yang tidak dipahami banyak orang:

• Formil adalah bahwa prosedur hukum diikuti, dari penyidikan sampai putusan.

• Materiil adalah bahwa hasilnya benar dan mencerminkan kebenaran substantif.

Ada banyak kasus dalam sejarah di mana prosedur formal berjalan, tetapi hasilnya meleset jauh dari rasa keadilan publik. Misalnya:

• alat bukti yang diajukan tidak lengkap,

• pengadilan hanya memeriksa sebagian fakta,

• jaksa fokus pada aspek tertentu tetapi tidak melihat keseluruhan konteks,

• tekanan modal di belakang perkara membuat proses terseret ke arah tertentu.

Di sinilah negara menyediakan hak prerogatif: sebuah mekanisme yang bekerja setelah proses hukum selesai, untuk mengoreksi ketidakadilan yang lolos dari jalur peradilan formal.

Hak Prerogatif: Mekanisme Konstitusional, Bukan Intervensi

Banyak orang salah memahami hak prerogatif sebagai intervensi. Padahal keduanya berbeda secara hakiki.

Hak prerogatif diberikan oleh negara untuk memastikan:

Jika proses hukum sah secara prosedural tetapi keliru dalam menilai keadilan substantif, negara melalui Presiden dapat memulihkan martabat individu atau meringankan akibat hukum.

Dengan kata lain, hak prerogatif adalah rem darurat yang hanya digunakan ketika:

• terjadi distorsi hukum,

• ada ketidakadilan struktural,

• atau ketika hasil pengadilan berpotensi merusak kepercayaan publik.

Karena itu, keputusan Prabowo memberikan rehabilitasi bukanlah intervensi, tetapi menjalankan mandat konstitusional untuk menyeimbangkan kembali proses hukum yang cacat dalam substansinya.

Mengapa Hak Prerogatif Menjadi Penting Ketika Cukong Mendominasi Sistem?

Karena sistem penegakan hukum kita masih berhadapan dengan kekuatan non-negara yang:

• memiliki dana besar,

• memiliki akses politik,

• memiliki pengaruh terhadap pejabat,

• dan sering kali mengendalikan proses hukum dari balik layar.

Ketika aparat terpengaruh modal gelap, maka:

• fakta di persidangan tidak lengkap,

• arah penyidikan bisa menyimpang,

• dakwaan bisa dis narrow-kan,

• atau pejabat “penghubung” mengarahkan hasil.

Presiden tidak boleh masuk ke proses hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi ketika keadilan publik dirugikan, Presiden diberi kewenangan untuk mengoreksi dampak akhirnya.

Inilah yang disebut checks and balances: pengimbang agar hukum tidak dikuasai sepenuhnya oleh kelompok berkepentingan.

Prabowo Menjaga Garis Pemisah: Tidak Intervensi, Tapi Bertanggung Jawab atas Keadilan Publik

Dalam banyak negara, presiden memiliki dua tanggung jawab besar dalam sistem hukum:

1. Menjaga agar proses hukum berjalan tanpa intervensi politik.

2. Menggunakan hak prerogatif ketika hasil hukum tidak sejalan dengan keadilan substantif.

Prabowo berada pada titik keseimbangan itu:

• Beliau tidak mencampuri penyidikan atau persidangan.

• Beliau tidak memengaruhi jaksa maupun hakim.

• Beliau membiarkan sistem bekerja apa adanya.

• Namun ketika output hukum tidak mencerminkan kebenaran, beliau menggunakan hak prerogatif untuk memulihkan keadaan.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara pemimpin yang mengintervensi dan pemimpin yang menjalankan hak konstitusionalnya.

Intervensi merusak hukum.
Prerogatif memperkuat keadilan.

Kesimpulan Investigatif

Masalah terbesar dalam sistem hukum bukanlah Presiden yang intervensi—karena Prabowo tidak melakukan itu. Masalah terbesar justru:

• kekuatan uang cukong yang bekerja di luar hukum,

• pengaruh modal gelap yang menyusup ke struktur penyidikan,

• aparat yang masih rentan terhadap godaan suap,

• dan proses hukum yang mudah dibelokkan oleh kepentingan ekonomi.

Ketika pemimpin negara terikat oleh batasan konstitusi, tetapi cukong tidak memiliki batasan apa pun, maka keadilan menjadi tidak seimbang.

Hak prerogatif menjadi satu-satunya alat konstitusional untuk mengembalikan keseimbangan itu. Bukan sebagai intervensi, tetapi sebagai koreksi akhir ketika proses hukum gagal menangkap kebenaran.

Prabowo, dengan semua keterbatasan prosedural hukum, menggunakan hak prerogatif sebagai jalan untuk memastikan bahwa negara tidak menjadi korban rekayasa sistemik dari kekuatan modal.

Dan pada titik itulah, keadilan substantif ditegakkan.