Jakarta – Pernyataan Menteri Investasi/ESDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa “negara maju juga pernah babat hutan dan keruk tambang, lalu kenapa di Indonesia banyak protes?” bukan hanya dangkal, tetapi menunjukkan betapa jauhnya seorang pejabat dari realitas penderitaan rakyat. Ucapan semacam ini bukan sekadar blunder—ini adalah refleksi cara pandang rezim terhadap rakyatnya sendiri.
Indonesia bukan kekurangan pembangunan. Yang kurang adalah keadilan, pengawasan, dan kejujuran dalam mengelola sumber daya alam.
Karena itu, menjawab pernyataan Bahlil membutuhkan bahasa jujur dan tidak berputar-putar: yang diprotes rakyat bukan tambangnya, tapi kerusakan dan tipu daya di baliknya.
Negara Maju Pernah Babat Hutan, Tapi Mereka Belajar. Indonesia Justru Mengulang Kesalahan Zaman Gelap
Bahlil benar dalam satu hal: negara maju memang pernah membabat hutan.
Tapi yang tidak ia ceritakan adalah bagian terpentingnya:
Mereka belajar, menyesal, dan memperbaiki. Kita justru mengulang kebodohan yang sama.
Amerika melakukan deforestasi besar-besaran pada 1800–1900-an, lalu menyesal karena banjir dahsyat menghancurkan kota-kota mereka. Akhirnya mereka membentuk U.S. Forest Service, membangun program rehabilitasi besar-besaran, dan membuat undang-undang lingkungan paling ketat di dunia.
Finlandia menebang hutan hampir habis, lalu sadar bahwa tanpa hutan negara itu akan bangkrut—sekarang mereka menjadi pemimpin dunia dalam sustainable forestry.
Jerman merusak hutan pada masa Revolusi Industri, lalu membangun sistem kehutanan modern berbasis ekologi.
Jadi jika Bahlil mengatakan “negara maju dulu juga membabat hutan”, ia lupa menambahkan kalimat selanjutnya:
“Negara maju membabat hutan karena belum tahu dampaknya. Indonesia membabat hutan padahal sudah tahu akibatnya.”
Bukankah itu lebih memalukan?
Negara Lain Menebang Hutan Untuk Membangun Bangsa. Indonesia Menebang Hutan Untuk Menguntungkan Segelintir Oligarki
Ketika Amerika, Jerman, atau Jepang dahulu menebang hutan, mereka melakukannya untuk membangun:
-
kota,
-
sekolah,
-
industri nasional,
-
transportasi publik.
Sementara di Indonesia, mayoritas deforestasi justru terjadi karena:
-
pembukaan tambang yang tidak menguntungkan rakyat,
-
izin konsesi yang diberikan kepada perusahaan tertentu,
-
penjarahan SDA oleh investor besar,
-
proyek yang tidak transparan,
-
dan praktik rente yang dinikmati elit tertentu.
Indonesia bukan meniru negara maju. Indonesia meniru kolonialisme—mengambil kekayaan alam, meninggalkan kerusakan, dan membiarkan rakyat menanggung akibatnya.
Jadi kalau Bahlil bertanya:
“Kenapa banyak protes?”
Jawabannya sederhana:
Karena yang kaya investor, yang sengsara rakyat.
Karena yang babat hutan oligarki, yang kebanjiran rakyat kecil.
Karena yang dapat keuntungan pejabat, yang mati anak-anak di lubang tambang.
Data Kerusakan Lingkungan Membangtah Pernyataan Bahlil: Rakyat Bukan Nyinyir, Mereka Menjerit
Mari pakai data resmi pemerintah sendiri.
🔥 26 Juta Hektare Hutan Hilang (2001–2023)
KLHK & Global Forest Watch mencatat hutan Indonesia hilang 26 juta hektare.
Ini bukan “pembangunan”—ini pelenyapan ekosistem.
🔥 8.600 Lubang Tambang Terbengkalai
Data WALHI & JATAM: ribuan lubang tambang dibiarkan menganga.
Sejak 2011, 40 anak meninggal tercebur ke lubang tambang di Kaltim.
Rakyat protes karena anaknya mati, bukan karena “diprovokasi LSM asing”.
🔥 75% Banjir & Longsor Terkait Hutan Gundul
BNPB dan BRIN menyebut 75% bencana terkait langsung dengan hilangnya hutan.
Ketika hutan dibabat, tanah kehilangan daya serap.
Hujan sedikit saja → banjir besar.
Lalu pejabat menyalahkan “cuaca ekstrem” sambil pura-pura lupa siapa yang mengeluarkan izin tambang.
Ketika Bahlil Bicara Soal ‘Protes Tidak Serius’, Rakyat Papua Berteriak di Depannya: “Penipu!”
Di Raja Ampat, Sorong—salah satu wilayah dengan keindahan alam paling berharga di dunia—kerusakan akibat tambang nikel memicu kemarahan rakyat.
Dan ketika Bahlil datang, puluhan warga menyambutnya dengan teriakan:
“Bahlil penipu!”
Apa itu bukan protes?
Atau pejabat sekarang punya definisi baru bahwa protes dianggap “tidak serius” jika tidak menguntungkan narasi mereka?
Warga Papua tidak mengerti geopolitik, tidak membaca dokumen investor, tidak peduli dengan retorika “hilirisasi”.
Yang mereka tahu hanya satu:
tanah mereka rusak, sungai mereka mati, hutan mereka lenyap.
Mereka protes, karena mereka korban.
Kerusakan Tambang Tak Pernah Menguntungkan Rakyat—Bukti Empiris di Seluruh Indonesia
Konawe Utara:
Tambang nikel menyebabkan banjir setiap tahun. Air berubah coklat. Sawah mati. Di mana letak “kemakmuran” yang dijanjikan?
Kalimantan Timur:
Lubang tambang menjadi kuburan massal anak-anak. Pemerintah daerah diam. Perusahaan lepas tangan.
Kalimantan Selatan:
Banjir terbesar sepanjang sejarah terjadi setelah konsesi pertambangan merusak DAS.
Halmahera & Morowali:
Smelter nikel menyebabkan polusi udara Level Bahaya. Ribuan pekerja sakit.
Papua Barat Daya:
Warga adat kehilangan tanah leluhur untuk tambang nikel.
Ini semua bukan “serangan geopolitik”.
Ini serangan kapital atas rakyat sendiri.
“Kenapa Banyak Protes?” Karena Rakyat yang Menanggung Bencana, Pejabat yang Menikmati Keuntungan
Rakyat memprotes karena mereka:
-
tidak ikut merasakan keuntungan tambang,
-
hanya mendapat debu dan bencana,
-
tidak memiliki ruang legal untuk bersuara,
-
tidak memiliki kekuasaan,
-
dan disalahkan ketika mempertahankan tanah mereka.
Sementara pejabat dan investor besar:
-
menikmati rente,
-
memiliki kekebalan politik,
-
mendapat akses khusus,
-
dan tidak pernah tinggal di desa yang banjir setiap tahun.
Bahlil salah besar jika menganggap protes sebagai penghambat.
Protes adalah alarm terakhir sebelum rakyat kehilangan segalanya.
Hilirisasi Tanpa Pengawasan = “Hulu Babat Hutan, Hilir Banjir Rakyat”
Bahlil membanggakan hilirisasi.
Tapi hilirisasi tanpa kontrol lingkungan bukan kemajuan—itu bencana berantai.
Tambang nikel butuh:
-
pembabatan hutan,
-
pembuatan jalan tambang,
-
penimbunan tanah merah,
-
smelter yang boros energi,
-
pembuangan limbah tailing,
-
pengerukan daerah rawan banjir.
Hilirisasi yang dikuasai investor asing bukan strategi kemandirian, tapi penyerahan SDA dengan alasan modernisasi.
Rakyat tidak melihat manfaatnya.
Yang mereka lihat hanya kerusakan yang tidak pernah dipulihkan.
Kalau Pejabat Menggunakan Logika “Negara Maju Pernah Merusak Hutan”, Kita Tidak Akan Pernah Maju
Pernyataan Bahlil membahayakan masa depan bangsa karena menggunakan logika mundur:
-
“Orang dulu pernah salah, jadi kita juga boleh salah.”
-
“Negara maju merusak dulu, jadi kita ikut rusak saja.”
Ini pola pikir terbelakang.
Negara maju sekarang justru memulihkan hutan, bukan membabatnya.
Indonesia tidak akan menjadi negara maju jika pejabatnya memakai logika zaman batu.
Apa Motif Sebenarnya? Rakyat Sudah Paham
Jika pejabat mati-matian membela:
-
pembukaan tambang baru,
-
perusahaan asing yang merusak lingkungan,
-
proyek yang menyingkirkan masyarakat adat,
-
hilirisasi tanpa AMDAL,
rakyat bertanya:
Untuk siapa pejabat bekerja? Rakyat atau oligarki?
Karena faktanya:
-
95% keuntungan tambang nikel dibawa keluar negeri,
-
daerah hanya mendapat remah pajak,
-
kerusakan lingkungan ditanggung warga lokal,
-
perusahaan kabur setelah tanah habis.
Jika Bahlil ingin membandingkan dengan negara maju, bandingkan juga:
-
bagaimana mereka mengatur royalti,
-
bagaimana mereka memaksa perusahaan memulihkan lahan,
-
bagaimana mereka melindungi masyarakat adat,
-
bagaimana mereka menuntut pertanggungjawaban lingkungan.
Jangan hanya mengambil bagian “babat hutan”, dan melupakan bagian “memperbaiki, menghukum, dan belajar”.
Kesimpulan: Pernyataan Bahlil Harus Dikoreksi, Bukan Dibenarkan
Pernyataan Bahlil bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga menyesatkan.
Jika pejabat setingkat menteri menyamakan perusakan alam dengan “pembangunan”, itu pertanda bahwa pemerintah mulai kehilangan arah moral dalam mengelola kekayaan bangsa.
Rakyat tidak menolak tambang.
Rakyat menolak kerusakan.
Rakyat tidak menolak pembangunan.
Rakyat menolak kebohongan.
Dan yang membuat protes semakin besar adalah ketika pejabat seperti Bahlil meminimalkan penderitaan rakyat dengan kalimat-kalimat retoris.
Indonesia telah cukup lama menjadi korban keserakahan di sektor SDA.
Sudah waktunya pejabat berhenti mencari pembenaran dan mulai mendengar suara rakyat—suara yang menjerit di bawah banjir, longsor, polusi, dan hilangnya hutan.
Karena jika kerusakan ini terus dipelihara, bangsa ini tidak hanya kehilangan hutan, tetapi kehilangan masa depan.
