IMIP: Pusat Perampokan Penjarahan Sistematis SDA yang Dilindungi Kekuasaan

Morowali, Luka Besar yang Dibuka Kembali

Bagi sebagian publik, nama IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) mungkin hanya dikenal sebagai kawasan industri berbasis smelter terbesar di Indonesia. Namun bagi para birokrat yang mengerti peta kekuasaan, para ekonom yang kritis, dan para aktivis yang memahami cara kerja rente, IMIP adalah simbol dari perampokan sumber daya alam terbesar, tersistematis, dan paling terlindungi dalam sejarah republik ini.

Di balik pagar tinggi, pelabuhan privat, dan bandara internasional yang tersembunyi, tersimpan operasi masif yang mengangkut triliunan rupiah kekayaan negara setiap tahun.
Lebih dari satu dekade, praktik ini berjalan mulus, seakan-akan Indonesia tidak berdaulat di tanah sendiri.

Kesaksian terbaru dari Said Didu, mantan Staf Khusus Menteri ESDM era Jokowi awal dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, membuka kembali luka lama yang selama ini ditutup rapi. Ia menyebut IMIP sebagai:

“Pusat legalisasi perampokan SDA negara yang dilindungi penguasa.”

Investigasi ini merangkai semua bukti itu secara sistematis—dari awal pembentukan IMIP, perubahan kebijakan, keterlibatan elite, cara kerja skema rente, hingga dampak menghancurkan bagi rakyat Morowali dan kedaulatan bangsa.

Akar Masalah: Hilirisasi yang Dimanipulas, Negara yang Dipreteli

Praktik bermasalah ini tidak lahir dari ruang kosong. Akar sejarahnya dimulai tahun 2013, ketika Presiden SBY dan Presiden Xi Jinping menandatangani kerja sama hilirisasi mineral.

Tujuan awalnya jelas: meningkatkan nilai tambah, mengurangi ekspor mentah, dan memperkuat industri nasional.

Namun memasuki pemerintahan Jokowi (2014–2024), konsep hilirisasi ini dibajak.
Arah kebijakannya berubah menjadi:

• sentralisasi izin tambang

• pembentukan kawasan industri super-ekstraktif

• pembebasan pajak masif

• karpet merah untuk perusahaan Cina

• serta pembungkaman kontrol daerah dan publik

Menurut Said Didu, perubahan ini bukan kebetulan. Ini adalah rekayasa sistematis yang memungkinkan satu lingkaran bisnis-politik menguasai seluruh alur nikel Indonesia—dari ore, transportasi, smelter, hingga ekspor.

Infrastruktur Privat yang Mengalahkan Negara

Di kawasan IMIP, hampir semua yang terlihat bukan milik negara:

• Pelabuhan privat

• Bandara privat

• Kawasan berikat tertutup

• Fasilitas perumahan asing

• Apartemen TKA eksklusif

• Pengamanan internal yang bahkan bupati pun tidak bisa tembus

Ketika Said Didu memasuki kawasan IMIP tahun 2015, ia terkejut:

“Yang punya smelter bintang.
Yang punya ore bintang.
Yang back-up izin juga bintang.”

Yang dimaksud “bintang” tentu bukan simbol kartun, tapi pangkat petinggi tertentu yang seharusnya menjaga negara, bukan menjadi broker izin tambang.

Yang lebih mengejutkan lagi, bandara IMIP diberi izin internasional tahun 2025 melalui SK Menhub 38/2025—sesuatu yang belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya.

Bandara swasta menjadi internasional, sementara bandara komersial lain ditutup karena tidak layak.

Ini bukan lagi industrialisasi.
Ini fakta bahwa negara sedang kehilangan kedaulatannya sendiri.

Bebas Pajak 30 Tahun: Skema Perampokan Legal

Di IMIP, ore yang masuk ke kawasan berikat berubah status menjadi:

→ Barang milik kawasan berikat (de facto: milik perusahaan Cina)

Konsekuensinya:

• Tidak bayar PPN

• Tidak bayar bea masuk

• Tidak bayar bea keluar

• Tidak bayar PPh ekspor

• Tidak bayar pajak impor peralatan

• Tidak bayar pajak bahan baku

• Tidak bayar bea cukai ekspor hasil olahan

Dan semuanya berlaku hingga 30 tahun melalui fasilitas konsesi.

Sementara:

• ANTAM (BUMN) → bayar pajak lengkap

• Vale → bayar bea masuk dan royalti penuh

• Perusahaan lokal → harus patuh PPN, PPh, dan bea lain

Perusahaan Cina?
Tidak bayar sepeser pun.

Jadi benar apa kata Said Didu:

“Negara subsidi mereka. Mereka bawa untung. Rakyat tidak dapat apa-apa.”

Rekayasa Ekonomi: Subsidi Batubara Untuk Smelter Cina

Skandal paling keji bukan hanya pada nikel.
Tetapi pada batubara PLTU yang seharusnya digunakan untuk listrik rakyat.

Begini modusnya:

1. IMIP membeli batubara dengan status “pembangkit listrik”

2. Status ini membuat batubara mendapat subsidi

3. Namun listrik yang dihasilkan bukan untuk publik

4. Melainkan untuk smelter Cina

5. Produk olahan kemudian diekspor tanpa pajak

Artinya:

• Rakyat mensubsidi batubara

• Smelter Cina menikmati listrik murah

• Keuntungan diekspor 100%

• Pajak nihil

Tidak ada kata lain.
Ini bukan salah urus.
Ini perampokan bertingkat.

Peta Kekuasaan: Lingkaran yang Tidak Tersentuh

Selama satu dekade, hampir semua pejabat yang kritis terhadap IMIP:

• Dipindahkan

• Disingkirkan

• Dibisukan

• Diputus aksesnya

Contohnya:

• Ignasius Jonan menolak bandara IMIP → digeser

• Sudirman Said menolak peresmian Morowali → ditendang

• Pejabat yang mengingatkan risiko → dipindah

• Pengawas daerah → tidak punya akses masuk

Sebaliknya, pejabat yang pro-investor Cina mendapat tempat strategis.

Luhut Binsar Pandjaitan, menurut narasi transkrip, menjadi figur yang sangat berpengaruh dalam proyek-proyek energi, smelter, hingga batubara.

Bahlil Lahadalia memimpin hilirisasi yang justru melemahkan Kementerian ESDM dan memusatkan negosiasi izin.

Jokowi mengubah kebijakan dengan:

• menarik seluruh izin ke pusat

• menerbitkan UU Cipta Kerja

• mencabut ribuan IUP untuk dinegosiasi ulang

• memberi akses luar biasa kepada IMIP

• menutup mata terhadap pelanggaran bandara/pelabuhan privat

Seluruh kebijakan itu menghasilkan lingkaran rente terkuat dalam sejarah Indonesia modern.

Kerugian Negara: 4.000 Triliun Hilang, Rakyat Dapat Receh

Menurut perhitungan gabungan ekonom, akademisi, dan data ekspor:

• Ekspor dari Morowali: ± 400 triliun per tahun

• 10 tahun terakhir: ± 4.000 triliun

• Pajak yang diterima daerah Morowali: ± 800 miliar per tahun

• Bagian yang diterima Indonesia menurut Faisal Basri: hanya 5%

Pertanyaan besarnya:

Ke mana 95% sisanya?

Jawabannya:
dibawa keluar lewat pelabuhan privat,
dan—sejak SK 38/2025—berpotensi lewat bandara internasional privat.

Dalam bahasa Said Didu:

“Itu pusat perampokan negara yang dilindungi kekuasaan.”

Dampak Sosial: Rakyat Pribumi Tetap Miskin di Tanah Kaya

Morowali adalah bukti tragis bagaimana daerah yang paling kaya justru menjadi daerah paling sengsara.

Fakta lapangan:

• Jalan rusak

• Tidak ada bank besar

• Tidak ada pusat perbelanjaan layak

• Harga rumah melonjak

• Tenaga kerja lokal hanya jadi buruh kasar

• TKA Cina tinggal di apartemen eksklusif

• Bahasa yang digunakan di dalam kawasan: bahasa Cina

Bahkan Said Didu mengatakan:

“Yang melayani laki-laki pun disiapkan. Semuanya ada.
Semua fasilitas lengkap—tapi untuk mereka, bukan untuk rakyat.”

IMIP menjadi kota eksklusif di dalam Indonesia, tetapi bukan untuk orang Indonesia.

Mengapa Semua Ini Bisa Terjadi?

Ada dua jawaban:

(1) Keberanian Politik yang Nekat

Menurut Said Didu:

“Jokowi itu nekat. Nekat dan terus-terusan nekat.”

Kebijakan kontroversial yang sulit dilakukan presiden mana pun—dilakukan tanpa ragu:

• Perubahan struktur Minerba

• Penarikan izin berlapis

• Pemberian karpet merah

• Pembuatan payung hukum bebas pajak

• Pemberian fasilitas yang biasanya dilarang

• Penetapan bandara internasional swasta

(2) Sistem Rente yang Ditopang Oligarki

Indonesia selama 10 tahun terakhir bukan lagi negara yang mengelola SDA-nya,
tapi negara yang dipaksa menjadi penyedia bahan baku murah untuk negara lain.

Mereka menguasai SDA, regulasi, logistik, hingga aparat.

Begitu kuatnya jaringan ini sehingga:

• bupati tidak bisa masuk kawasan

• gubernur tidak bisa memeriksa

• kementerian teknis tidak berdaya

• DPR tidak dilibatkan

• publik tidak tahu apa-apa

Mampukah Prabowo Membersihkannya?

Inilah pertanyaan besar.

Menurut Said Didu, Prabowo saat ini berada dalam posisi:

“To kill or to be killed.”

Prabowo mewarisi:

• utang 1.600 T

• SDA yang hampir habis

• jaringan rente yang mengakar

• kawasan industri asing yang sudah menguasai pantai Indonesia

• bandara dan pelabuhan privat

• fasilitas karpet merah yang sangat sulit dibatalkan

Tetapi ada tanda perubahan:

• Penertiban besar-besaran timah

• 41.000 prajurit untuk operasi Bangka

• Safri Samsudin memimpin Satgas Kedaulatan Ekonomi

• Wamenhub berbeda pendapat dengan Purbaya

• Audit bandara IMIP dimulai

• Perintah restrukturisasi SDA dikeluarkan

Perubahan ini tidak akan mudah.
Tetapi menurut Said:

“Ini perang. Dan perang sudah dimulai.”

Peran Jenderal dan Tuntutan Tegas kepada Prabowo

Namun ada satu simpul besar yang selama ini tidak pernah berani diucapkan terang-terangan: bahwa sebagian besar kejahatan SDA, perampokan nikel, permainan IUP, bandara ilegal, hingga pelabuhan gelap—semuanya berlangsung karena dibackingi langsung oleh para jenderal, baik dari TNI maupun Polri. Dalam transkrip, Said Didu menyebutkan dengan gamblang bahwa “yang punya smelter bintang; yang punya ore bintang; yang menjadi backing izin juga bintang.” Istilah “bintang” bukan kiasan, tetapi merujuk pada pejabat tinggi berseragam yang seharusnya menjaga negara, namun justru menjadi penjaga kepentingan korporasi asing dan oligarki domestik.

Selama satu dekade terakhir, banyak keputusan tambang, bandara, kawasan berikat, hingga konsesi strategis berjalan mulus bukan hanya karena restu politik, tetapi karena ada struktur keamanan yang dikomodifikasi. Kita melihat bagaimana bupati tidak bisa masuk kawasan IMIP, gubernur tidak bisa memeriksa pelabuhan, dan kementerian pun tidak bisa menembus pagar industri. Itu semua terjadi bukan karena kekosongan hukum, melainkan karena ada jaring pengamanan “berseragam” yang bekerja bukan untuk merah-putih, tetapi untuk modal.

Karena itu, tanggung jawab terbesar kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto—seorang panglima, seorang pemegang bintang tertinggi, orang yang paling tahu cara kerja struktur keamanan dari ujung bawah hingga puncak hirarki. Jika Presiden ingin mengakhiri operasi perampokan SDA, maka langkah pertama bukan hanya audit izin, bukan hanya menertibkan kawasan industri, tetapi membongkar para jenderal yang menjadi perisai para cukong. Bangsa ini menunggu ketegasan, bukan kompromi. Jika Prabowo tidak berani menindak para jenderal yang menjadi backing kejahatan SDA, maka tidak akan ada perubahan apa pun.

Inilah momentum sejarah.
Negara menunggu apakah Prabowo akan memilih:

→ Menjadi presiden yang menindak tegas para jenderal pengkhianat negeri,
atau
→ Menjadi presiden yang membiarkan perampokan SDA terus berlanjut saat cadangan kita tinggal delapan tahun.

Bangsa ini sudah terlalu lama ditindas oleh rente berbaju negara.
Saatnya Prabowo membersihkan, dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seorang panglima:
tegas, keras, tanpa kompromi.

IMIP Adalah Pengkhianatan Terang-Terangan Kepada NKRI”

Pada akhirnya, tidak ada istilah lain yang lebih tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi di IMIP selain pengkhianatan terang-terangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh rangkaian kebijakan, pembiaran, rekayasa izin, pembebasan pajak 30 tahun, pembangunan bandara dan pelabuhan privat, hingga hilangnya akses pemerintah daerah—semuanya menunjukkan bahwa pemegang mandat kekuasaan pada periode sebelumnya secara sadar menyerahkan kedaulatan negara kepada kepentingan asing dan jaringan oligarki. Ini bukan sekadar salah urus, bukan sekadar kelalaian, melainkan tindakan disengaja yang merampas hak rakyat atas sumber daya alamnya sendiri. Ketika ore, batubara, energi, dan hasil nikel senilai ribuan triliun dibiarkan mengalir keluar tanpa kontrol negara, sementara rakyat Morowali tetap miskin dan aparat tidak berdaya menembus pagar kawasan, maka secara hukum, moral, dan politik, itu adalah pengkhianatan mutlak terhadap Republik. Dan pengkhianatan sebesar ini hanya bisa terjadi ketika pemegang kuasa tidak lagi setia kepada rakyat, tetapi tunduk kepada keuntungan pribadi, tekanan asing, dan kepentingan segelintir elite.

Kesimpulan: Indonesia Diambang Kehilangan Masa Depannya

IMIP bukan sekadar kasus tambang.
Ini adalah puncak gunung es dari kerusakan selama satu dekade:

• SDA dikuasai asing

• Aparat dijadikan penjaga IUP

• Batubara disubsidi untuk smelter asing

• Pajak dihapus puluhan tahun

• Pelabuhan privat jadi jalur ekspor

• Bandara privat jadi jalur capital flight

• Rakyat tetap miskin

• Pemerintah daerah lumpuh

• Negara kehilangan kedaulatan

Morowali, Weda Bay, Riau, Kalimantan—semuanya mengalami pola serupa.

Jika tidak dihentikan sekarang,
Indonesia tinggal menunggu waktu menjadi negara besar tanpa harta,
kaya sumber daya tapi miskin manfaat.

Karena itu, artikel ini menutup dengan satu kalimat dari Said Didu yang menjadi inti seluruh persoalan:

“Ini bukan sekadar kelalaian.
Ini perampokan besar-besaran yang dilegalkan.
Dan negara harus mengambil kembali apa yang menjadi haknya.”