Jakarta — Di tengah rentetan banjir dan longsor besar yang melanda Sumatera Utara hingga Aceh, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa kelapa sawit adalah komoditas strategis dan penting bagi ekonomi Indonesia. Namun pernyataan itu memancing respons publik yang mempertanyakan arah pembelaan sawit ketika kerusakan ekologis akibat ekspansi sawit justru menjadi sorotan utama dalam bencana tahun ini.
Dalam sebuah pernyataan publik, Prabowo menegaskan bahwa “jangan ada yang meremehkan sawit, sawit penting sekali untuk devisa negara.”
Namun pertanyaan yang muncul di akar rumput sederhana:
“Yang bilang sawit tidak penting itu siapa?”
Tidak ada kelompok besar yang pernah menolak peran sawit sebagai penyumbang ekspor. Yang dipersoalkan bukan komoditasnya, melainkan modus perampokan hutan yang selama puluhan tahun dikaitkan dengan:
-
penghancuran hutan primer,
-
pembukaan lahan tanpa izin,
-
praktik land grabbing,
-
dan pembiaran perusahaan-perusahaan besar merusak daerah tangkapan air.
Dengan kata lain: sawit penting, tetapi kejahatan ekologis atas nama sawit adalah masalah sesungguhnya.
Sawit Tidak Salah, Tapi Para “Perampok Hutan” yang Merusak Ekosistem
Kebakaran lahan, banjir bandang, rusaknya DAS, dan longsor kronis di pesisir Sumatera bukan karena pohon sawitnya, tetapi karena:
-
izin pembukaan hutan yang dikeluarkan tanpa kajian,
-
pengabaian tata ruang,
-
perambahan kawasan konservasi,
-
dan kongsi antara oknum pejabat dan korporasi rakus.
Karena itu, kritik publik bukan ditujukan pada sawit sebagai komoditas, melainkan pada aktor-aktor yang mengeruk keuntungan dengan menghancurkan keseimbangan alam.
Seorang aktivis lingkungan di Medan pernah berkata:
“Petani sawit bukan musuh. Musuhnya adalah para pemilik modal besar yang merampas hutan dan merusak DAS, lalu lari saat bencana terjadi.”
Dalam konteks bencana Sumatera baru-baru ini — yang menewaskan ratusan warga dan memaksa ribuan lainnya mengungsi — pola kerusakan ekologis terlihat sangat jelas:
perbukitan gundul, hutan lindung rusak, dan serapan air hilang.
Akibatnya, hujan ekstrem langsung berubah menjadi banjir dan longsor besar.
Bencana Sumatera: Bukti Kerusakan Tata Ruang, Bukan Bukti Sawit Tak Penting
Prabowo menyinggung sawit di saat publik sedang fokus pada:
-
banjir di Labuhan Batu,
-
longsor Aceh Tenggara,
-
kerusakan hulu DAS Barumun,
-
dan hancurnya desa-desa di kaki Bukit Barisan.
Bencana itu bukan disebabkan oleh sawit, tetapi oleh pembukaan hutan tanpa kendali selama belasan tahun. Banyak wilayah yang disebut “kebun sawit rakyat” sebenarnya adalah:
-
kebun korporasi skala 5.000–20.000 hektare,
-
yang masuk tanpa izin,
-
membabat hutan lindung,
-
dan menggusur masyarakat adat.
Sawit tetap penting sebagai komoditas, tetapi ketika pembukaan lahannya dilakukan dengan cara merusak keseimbangan alam, maka pelakunya bukan lagi petani — itu kategori perampokan ekologis.
Sawit Penting: Benar. Sawit Kebal Kritik: Tidak.
Tidak ada yang meragukan fakta ekonomi berikut:
-
sawit menyumbang devisa ratusan triliun,
-
menyerap tenaga kerja puluhan juta,
-
dan menjadi industri global.
Namun kritik lingkungan bersifat struktural, bukan ideologis. Sawit adalah tanaman yang produktif, tetapi:
-
jika ditanam di kawasan hulu DAS,
-
jika merusak hutan perawan,
-
jika menutup serapan air,
-
dan jika korporasi mengabaikan izin, AMDAL, dan batas kawasan lindung,
maka dampaknya fatal bagi jutaan warga.
Jadi ketika muncul pertanyaan:
“siapa yang bilang sawit tidak penting?”
Jawabannya: Tidak ada.
Yang dikritik publik adalah:
cara-cara kotor para perusak alam — para perampok hutan — yang menggunakan sawit sebagai alasan dan tameng.
Masalah Utama: Pengawasan Lemah dan Konglomerasi Lahan
Data NGO lingkungan dan BPK menunjukkan bahwa kerusakan ekologis di Sumatera disebabkan oleh:
-
30% kebun sawit berada di kawasan hutan,
-
22% kebun sawit tidak memiliki izin lengkap,
-
45% perkebunan besar menyalahi tata ruang,
-
banyak wilayah resapan air kini berubah menjadi blok monokultur.
Pemerintah pusat dan daerah selama dua dekade merestui praktik ini melalui:
-
penerbitan izin yang melampaui kapasitas lingkungan,
-
pembiaran korporasi bermodal besar,
-
lemahnya penegakan hukum kehutanan,
-
serta tumpang tindih aturan antara kehutanan, perkebunan, dan tata ruang.
Akibatnya, setiap musim hujan ekstrem di Sumatera selalu berubah menjadi bencana besar.
Pernyataan Publik: Sawit Penting, Tapi Jangan Dijadikan Tameng Melindungi Kejahatan
Dengan kondisi ini, publik menilai pernyataan Prabowo harus dipahami dalam konteks yang lebih luas:
-
Sawit tetap penting.
-
Sawit tetap sumber devisa.
-
Sawit tetap dilindungi sebagai industri strategis.
Tetapi:
**kerusakan lingkungan bukan datang dari sawit —
melainkan dari para perampok hutan yang memanfaatkan sawit sebagai alasan pembukaan lahan.**
Di tengah bencana di Sumatera, pernyataan tentang sawit harus disertai komitmen kuat:
-
audit izin kebun sawit,
-
penertiban perkebunan ilegal,
-
restorasi hutan lindung dan kawasan resapan,
-
penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi perusak alam.
Kesimpulan: Sawit Bukan Musuh — Kejahatan Ekologis adalah Masalahnya
Prabowo benar bahwa sawit penting bagi ekonomi Indonesia.
Yang salah adalah:
-
pembukaan hutan tanpa kendali,
-
perampasan lahan,
-
perusakan DAS,
-
dan eksploitasi yang mengorbankan keselamatan warga.
Karena itu, pertanyaan publik sangat tepat:
**“Sawit penting — setuju.
Tapi yang merusak alam demi sawit itu siapa?”**
Jawabannya sederhana:
**Bukan petani. Bukan masyarakat.
Tetapi para PERAMPOK yang merusak keseimbangan alam dengan rakus dan tanpa tanggung jawab.**
