Jakarta – Indonesia memasuki 2025 dengan rangkaian bencana alam yang seolah tidak berkesudahan: banjir bandang di Sumut–Aceh, longsor di dataran tinggi, sungai meluap, ribuan rumah tenggelam, dan korban jiwa terus bertambah. Namun menyebutnya bencana alam sepenuhnya adalah sebuah kesesatan moral. Apa yang terjadi pada 2025 bukanlah takdir, bukan pula sebuah musibah mendadak yang datang “atas kehendak alam”. Ini adalah tagihan besar dari kerusakan ekologis yang dilakukan selama dua dekade—kerusakan yang lahir dari kombinasi mematikan antara pejabat rakus, pengusaha tamak, dan pemerintah yang memilih memelihara korupsi daripada menyelamatkan bangsa.
Negara Terlihat Kaget, Padahal Bencana Ini Mereka Sendiri yang Rancang
Ketika gambar banjir dan longsor memenuhi media, pemerintah buru-buru menggelar rapat koordinasi, mengirimkan bantuan seadanya, dan mengklaim “sedang bekerja maksimal”. Namun negara tidak boleh berpura-pura kaget. Tidak ada yang mendadak dari bencana yang kini melanda. Ini adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang dibuat selama 20 tahun terakhir: pemberian izin tambang tanpa kontrol, alih fungsi hutan besar-besaran, dan penegakan hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah.
Para Pejabat yang Menjual Masa Depan Rakyat
Setiap izin yang dikeluarkan untuk sawit di kawasan hutan, setiap pembiaran tambang ilegal, setiap tanda tangan yang ditebus oleh upeti, adalah uang sogokan yang kini berubah menjadi kubangan lumpur, tanah longsor, dan air bah. Rakyat yang mati bukan korban hujan deras; mereka korban pengkhianatan pejabat yang menggadaikan kehormatan jabatan.
Korupsi Perizinan: Sumber Bencana yang Tidak Pernah Ditindak
Selama puluhan tahun, izin eksploitasi diberikan tanpa kajian lingkungan yang memadai. Banyak perusahaan yang seharusnya dicabut izinnya, justru mendapat perpanjangan. Aparat yang seharusnya mengawasi, justru bersekongkol.
Begitu hutan gundul dan DAS rusak, tidak ada yang tersisa untuk menahan air. Ketika musim hujan tiba, tanah yang labil runtuh, sungai meluap, dan kampung-kampung hilang dalam sekejap.
Bencana 2025 Adalah Cermin Kebobrokan Pemerintahan, Bukan Sekadar Cuaca Buruk
Cuaca ekstrem memang memicu bencana, tetapi bukan menjadi penyebab utama. Penyebab utamanya adalah kerusakan ekologis yang sistematis, yang diperbolehkan dan bahkan sering kali difasilitasi oleh negara.
Hutan Dihabisi, Bencana Ditanggung Rakyat
Ketika perusahaan menebang hutan di hulu, ketika tambang ilegal merusak kontur tanah, ketika sawit merambah hingga bibir sungai—pemerintah diam, atau pura-pura tidak tahu. Ketika rakyat protes, mereka dianggap menghambat investasi. Ketika aktivis menggugat, mereka dikriminalisasi.
Harga yang Kini Dibayar Terlalu Mahal
Ribuan warga mengungsi. Anak-anak kehilangan rumah. Infrastruktur rusak. Pertanian hancur. Ekonomi lokal lumpuh.
Dan yang paling menyakitkan: tidak ada satu pun pejabat tinggi atau pemilik perusahaan besar yang benar-benar dihukum.
Negara Selalu Turun Terlambat, Karena Negara Sendiri yang Membuka Pintu Bencana
Setelah banjir terjadi, barulah pemerintah sibuk berdalih. Barulah pemda mengeluarkan pernyataan. Barulah kementerian datang dengan rombongan. Namun ini semua tidak mengubah fakta: negara gagal mencegah karena negara lah yang menciptakan kondisi terjadinya bencana.
Dua Dekade Memelihara Pejabat Rakus Menghasilkan Tragedi Nasional
Tidak ada bencana besar yang lahir dari satu keputusan. Ia lahir dari serangkaian kelalaian, keserakahan, dan kompromi moral yang diulang terus menerus:
-
Hutan dijual demi keuntungan jangka pendek
-
Pejabat memperkaya diri lewat izin
-
Pengusaha memakai kedekatan untuk menghindar dari hukum
-
Negara kehilangan keberanian untuk menindak
Ketika Negara Takut pada Pengusaha, Maka Rakyat yang Akan Mati
Bencana ekologis terus berulang karena negara lebih takut merugikan kepentingan korporasi dibanding melindungi warganya. Ketika negara menjadi pelayan modal, maka rakyat hanya menjadi korban. Tragisnya, pola ini terlihat jelas di seluruh Sumatera Utara dan Aceh: perusahaan besar kebal hukum, perusahaan kecil diberi ruang, dan aparat memilih tutup mata selama bertahun-tahun.
2025 Adalah Tahun Alam Menuntut Balas, Tapi Yang Dituntut Sebetulnya Adalah Negara
Bencana ini bukan azab. Bukan pula kehendak buta alam. Ini adalah hasil dari perencanaan yang gagal, pengawasan yang sekarat, dan tata kelola yang rusak. Ketika akar masalahnya adalah korupsi, maka solusi bencana bukan sekadar membangun tanggul, tetapi membersihkan pemerintahan dari pejabat yang menggadaikan masa depan rakyat.
Bangsa Ini Tidak Akan Selamat Jika Pejabat Korup Masih Dipelihara
Selama:
-
pejabat rakus tetap dilindungi,
-
pengusaha tamak tetap diberi izin,
-
aparat hanya menindak yang kecil,
-
kementerian saling lempar tanggung jawab,
maka bencana akan terus berulang — lebih besar, lebih sering, lebih mematikan.
Tagihan Alam Akan Terus Datang
Banjir hari ini bukan yang terakhir. Longsor hari ini bukan yang terakhir. Selama kerusakan ekologis terus terjadi, Indonesia akan membayar harga yang lebih mahal setiap tahun.
Penutup: Bencana 2025 Adalah Alarm Terakhir bagi Pemerintah
Bangsa ini tidak butuh pidato simpati. Tidak butuh pencitraan bantuan darurat. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk memutus rantai pejabat korup dan pengusaha rakus yang menghancurkan negeri ini dari dalam.
Jika pemerintah terus memelihara mereka, maka bencana bukan hanya tak terhindarkan—bencana akan menjadi identitas masa depan Indonesia.
Opini : M.A Rahman
