Audit Bukan Pengampunan: PT Toba Pulp Lestari dan Jejak Kerusakan di Danau Toba

Penanggung Jawab PT Toba Pulp Lestari Saat Ini

PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), perusahaan pulp yang selama lebih dari tiga dekade beroperasi di kawasan Danau Toba dan Tapanuli, mengalami perubahan struktur kepemilikan yang signifikan pada 2025. Data resmi perseroan menyebutkan bahwa sekitar 92 persen saham TPL kini berada di bawah kendali Allied Hill Limited, sebuah perusahaan investasi berbasis di Hong Kong. Melalui struktur perusahaan perantara, kepemilikan manfaat akhir atau ultimate beneficial owner secara konsisten dikaitkan dengan nama Joseph Oetomo, investor asal Singapura.

Artinya, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban formal terkait arah kebijakan perusahaan, manfaat ekonomi, maupun dampak lingkungan di lapangan, secara efektif berada pada pihak pemilik manfaat akhir. Fakta ini mengubah narasi lama yang mengaitkan TPL dengan figur politik domestik tertentu, dan sekaligus menegaskan kepada publik bahwa pertanggungjawaban lingkungan tidak dapat lagi diarahkan kepada pihak lain di luar struktur kepemilikan yang berlaku saat ini.

Tabel Kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (Perubahan 2025)

Audit, Izin, dan Klaim Kepatuhan

Menarik dicermati bahwa setiap kali kritik muncul—terutama mengenai tudingan kerusakan hutan di sekitar Danau Toba, banjir di wilayah Sumatra, atau konflik dengan masyarakat adat—TPL selalu menampilkan narasi bahwa operasionalnya telah mengikuti prosedur lingkungan, telah diaudit, dan sebagian areanya dijadikan kawasan konservasi.

Narasi audit lingkungan, High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) menjadi jaminan administratif bahwa kegiatan perusahaan “sesuai aturan”. Namun dalam praktik hukum maupun ekologi, audit tidak dapat dianggap sebagai bentuk pembebasan tanggung jawab, sebagaimana audit tidak memiliki kedudukan sebagai putusan final atas dampak ekologis. Audit menilai dokumen—bukan realitas ekologis.

Kerusakan Ekologis Tidak Pernah Bersifat Administratif

Ekosistem Danau Toba bukan sekadar bentang alam wisata. Kawasan tersebut merupakan sistem hidrologi besar yang mengatur keseimbangan air, penyangga tanah, dan stabilitas ekologis bagi provinsi Sumatra Utara. Konversi hutan alam menjadi hutan monokultur eucalyptus di wilayah konsesi TPL sejak masa Indorayon hingga hari ini meninggalkan dampak ekologis yang tidak pernah benar-benar selesai dibahas.

Alih fungsi hutan alam melemahkan kemampuan kawasan dalam menyerap air, memicu erosi, mempercepat limpasan permukaan, dan meningkatkan risiko longsor. Ketika cuaca ekstrem terjadi, kerusakan ekologis tersebut berubah menjadi ancaman bencana. Penyataan “sudah diaudit” tidak cukup menjawab kerusakan nyata, terutama ketika masyarakat menyaksikan langsung gejala banjir dan degradasi kawasan hutan di sekitar Toba.

Narasi Audit Tidak Lebih Tinggi dari Fakta Ekologis

Audit biasanya dilakukan berdasarkan dokumen dan prosedur. Audit tidak selalu mengukur dampak ekologis faktual, seperti penurunan tutupan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan daerah tangkapan air (DTA). Justru, dampak ekologis kerap baru terlihat dalam periode belasan hingga puluhan tahun.

Oleh sebab itu, audit hanya bisa dianggap sebagai instrumen administratif, bukan verifikasi ekologis. Audit dapat “bersih”, tetapi hutan bisa rusak. Audit dapat lulus, tetapi masyarakat bisa kehilangan ruang hidup. Audit dapat menyatakan “sesuai izin”, tetapi sungai dapat menjadi dangkal. Audit boleh sah, namun tanggung jawab tetap melekat jika kerusakan dibuktikan.

Landasan Hukum yang Relevan

Hukum lingkungan Indonesia memberikan instrumen kuat untuk menuntut pelaku perusakan lingkungan, termasuk korporasi besar. Sejumlah pasal utama dapat dijadikan dasar, di antaranya:

Tabel Hukum Lingkungan dan Potensi Pelanggaran

Banjir Sumatra dan Tuduhan Baru Terhadap TPL

Banjir yang melanda sejumlah wilayah Sumatra awal 2025 mempertegas kembali pertanyaan mendasar: apakah industri besar seperti TPL memiliki kontribusi terhadap semakin rentannya kawasan terhadap bencana ekologis? Walaupun hubungan sebab-akibat membutuhkan kajian ilmiah mendalam, namun kerusakan ekologis dan konversi hutan jelas merupakan faktor risiko utama bagi meningkatnya potensi banjir dan erosi tanah.

Dengan demikian, klaim audit tidak dapat dijadikan argumen final atas kelestarian sebuah kawasan, terutama kawasan strategis nasional seperti Danau Toba.

Audit Bukan Pengampunan

Dalam perspektif hukum, konsep “audit sebagai legitimasi” tidak dikenal. Audit bukan amnesti. Audit bukan pembebasan. Audit adalah mekanisme administratif yang diuji ulang terhadap fakta ekologis di lapangan.

Jika dampak terjadi—banjir, longsor, deforestasi, degradasi DAS, pencemaran air, ataupun sengketa adat—maka audit tunduk pada pembuktian dampak. Bukan sebaliknya. Dalam hal ini, TPL tidak dapat berlindung pada status audit untuk menghindari tanggung jawab lingkungan, sosial, maupun hukum.

Dalam Posisi Ini, Negara Dimana?

Kritik terhadap perusahaan besar selalu berdampingan dengan kritik terhadap negara. Ketika perusahaan memakai narasi audit, seharusnya negara hadir dengan audit independen, penegakan hukum, pengawasan pasca-izin, dan kajian ekologis mendalam. Sikap diam atau pembelaan administratif justru dapat menimbulkan kesan bahwa negara berdiri bersama korporasi, bukan bersama rakyat dan hutan.

Kesimpulan

Audit boleh saja menjadi upaya formal perusahaan dalam memenuhi persyaratan administratif. Namun audit tidak dapat menjadi dalih untuk menghapus tanggung jawab atas potensi kerusakan lingkungan di kawasan dengan daya dukung ekologis yang rentan seperti Danau Toba. Penanggung jawab formal TPL sudah jelas: Allied Hill Limited dan pemilik manfaat akhir. Negara wajib memastikan bahwa pertanggungjawaban itu ditegakkan—baik melalui mekanisme hukum, audit independen, maupun kewajiban pemulihan ekologis.

Audit bukan pengampunan. Dan jika kerusakan terbukti, audit tidak lebih dari selembar dokumen di atas kenyataan ekologis yang jauh lebih kompleks dan mendalam.