Politik “Murah” ala Prabowo, Ideal di Kertas, Tapi Tak Berarti di Bumi Republik Ini

“Ingat Ongkos Mahal Politik” — Tapi Apa yang Disembunyikan di Balik Retorika?

Jakarta – Belakangan, Prabowo menyerukan agar Indonesia mencontoh model politik “murah” seperti di Inggris atau Australia — di mana biaya kampanye, ongkos birokrasi, dan biaya politik dikatakan “terkendali”, lebih transparan, dan tidak membebani warga negara. Kalimat itu kedengarannya seperti janji reformasi — dan memang, siapa yang tak ingin politik yang murah dan bersih. Namun ketika dicermati lebih jauh, retorika “politik murah” justru bertabrakan keras dengan realitas: biaya politik dan korupsi sistemik — hasil dari rentenir birokrasi, oligarki modal, dan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas — terus menjadi beban rakyat.

Jika Prabowo benar-benar ingin menekan “ongkos mahal politik”, maka tidak cukup hanya dengan mengatakan “kita beri contoh Inggris–Australia.” Ia — sebagai bagian dari elit politik dan pemegang kekuasaan — harus berhadapan dengan akar masalah: mental korup, birokrasi rente, oligarki modal, dan hukum “belah bambu.”

1. Biaya Politik Mahal — Masalah Struktural, Bukan Politisi Tertentu

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya politik termahal di Asia — karena:

• ongkos kampanye yang besar,

• mahar politik,

• ongkos media & lobi,

• patronase politik ke korporasi besar,

• dan sistem transaksional antara modal & kekuasaan.

Mengutip pandangan para akademisi dan analis pemilu, sistem pendanaan partai dan kampanye di Indonesia tidak transparan di banyak titik — membuka ruang bagi kekuasaan uang untuk menentukan pemenang politik, bukan suara rakyat. JDIH Kabupaten Banyuwangi+1

Kalau struktur ini tidak dibenahi — dengan regulasi tegas, sistem pendanaan bersih, transparansi — maka “politik murah” akan tetap sebatas wacana tanpa makna.

2. Mentalitas Korup dan Rente — Bukan Kelangkaan Modal, Tapi Kelangkaan Integritas

Di banyak lembaga negara, birokrasi, dan pemerintahan daerah, budaya “rente” sudah tertanam dalam sistem. Izin lahan, regulasi pertambangan, sawit, izin tambang, izin perkebunan — semua bisa dinego, bisa “dibeli”, tergantung modal dan koneksi.

Begitu modal besar terlibat, hukum seakan menjadi barang yang bisa dinegosiasikan. “Belah bambu” — hukum dijunjung tinggi bila yang melanggar rakyat kecil, tapi ditutup rapat bila melibatkan pemilik modal atau elit. Ini bukan soal kurangnya anggaran kampanye — ini soal integritas negara, konsistensi penegakan hukum, dan keberanian politik.

Retorika “politik murah” tanpa meruntuhkan sistem rente dan korupsi sistemik akan sama seperti menghias tembok rapuh: indah dilihat, tapi segera roboh saat angin kencang.

3. Hukum Tipis & Selektif — Menjadi Tameng Para Pelaku Sistemik

Salah satu faktor terbesar yang membuat “politik mahal & kotor” terus hidup di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum. Bukan hanya soal lambannya proses hukum — tapi soal asimetri kekuatan: rakyat kecil dihukum keras untuk pelanggaran kecil; sementara korporasi besar dan elite bisa lolos dari tuduhan atau mendapat hukuman ringan.

Sistem hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas membuat elit dan oligarki modal merasa aman. Mereka bisa terus bermain politik dan korporasi tanpa takut konsekuensi — bahkan ketika kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, atau praktik rente terjadi. Oleh karena itu, panggilan untuk “politik murah” tanpa reformasi hukum hanyalah ilusi.

4. Inggris & Australia — Bukan Sekadar Negara, Tapi Institusi & Budaya Demokrasi yang Sudah Matang

Prabowo menyamaratakan model politik dua negara maju itu — tanpa melihat konteks fundamental: institusi demokrasi yang kuat, hukum yang konsisten, budaya transparansi, sistem pendanaan publik yang diaudit, media bebas — mewujudkan politik bersih.

Republik ini berbeda. Untuk membangun sistem serupa, kita butuh:

• regulasi pendanaan politik transparan — dana kampanye diaudit publik, SOP jelas

• lembaga antikorupsi independen dan berani

• pengadilan yang adil dan konsisten, tak pandang bulu

• sistem cek & balance antara legislatif, eksekutif, yudikatif

• kebebasan pers, akses informasi publik, posisi warga sipil aktif

Tanpa elemen-elemen ini — politik murah cuma mimpi.

Seruan — Agar Retorika Menjadi Tindakan Nyata

Panggilan kepada Prabowo dan seluruh elit pemerintahan serta partai:

• Tunjukkan politikal will: ajukan undang-undang pendanaan politik bersih, audit terbuka kampanye, larang mahar politik.

• Tegakkan hukum secara adil terhadap pelaku korupsi: pejabat, oligarki, korporasi. Jangan pilih kasih.

• Reformasi birokrasi: hapus patronase, nepotisme, jalur rente — bangun meritokrasi, transparansi, akuntabilitas.

• Liberalisasi akses informasi & kebebasan pers agar korupsi terendus sejak dini.

• Berdayakan masyarakat sipil & lembaga swadaya masyarakat — karena demokrasi sejati dibangun dari bawah, bukan ditumpuk di atas.

Kesimpulan: Jika Hanya Sekadar Retorika, “Politik Murah” Akan Tetap Mahal

Prabowo boleh menyerukan politik murah. Tapi jika panggilannya tidak diikuti oleh transformasi struktural — hukum yang adil, birokrasi bersih, pendanaan politik transparan — maka semua akan kembali seperti biasa:

“politik mahal, korupsi mengakar, rakyat yang menanggung.”

Dan dalam sistem seperti itu, siapa pun pemimpinnya — baik Prabowo, maupun siapapun — tidak akan bisa mengubah nasib rakyat. Karena akar masalahnya bukan pada siapa yang memimpin, melainkan pada bagaimana sistem pelayanan publik, politik, dan hukum dirancang — atau dibiarkan rusak.