Jakarta – Dalam konferensi pers terpisah di Jakarta, pemerintah memberikan update penting mengenai penanganan Aceh Tamiang. Menurut laporan BNPB, TNI, dan Polri, jalur darat yang sebelumnya terputus kini kembali tersambung sejak 2 Desember 2025.
Truk bantuan dari Medan menuju Aceh Tamiang kini dapat menembus lokasi bencana melalui rute darat dengan waktu tempuh sekitar tiga jam.
Sebelumnya, bantuan logistik dipaksa masuk melalui udara dan laut karena akses jalan terputus akibat jembatan roboh dan longsor.
Di sinilah muncul pernyataan paling penting: pemerintah secara eksplisit mengakui faktor kerusakan lingkungan memperparah bencana.
“Selain faktor cuaca ekstrem, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini sedang ditelusuri secara serius,” ujar pejabat pemerintah.
Sejauh ini, belum ada publikasi resmi mengenai perusahaan atau aktivitas yang diduga mempercepat degradasi ekologi di kawasan tersebut. Namun, pernyataan ini menjadi sinyal penting bahwa pemerintah pusat mulai mengalihkan perspektif dari sekadar cuaca ekstrem menjadi kombinasi antara perubahan iklim dan kerusakan ekologis akibat pembalakan dan aktivitas ekstraktif.
Apakah Bencana Akan Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional?
Pertanyaan lain yang mengemuka dalam konferensi pers adalah apakah bencana ini akan ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah mengaku masih mempertimbangkan, meskipun penanganan sudah menggunakan sumber daya tingkat nasional.
Beberapa kepala daerah sebelumnya menyatakan “menyerah” karena keterbatasan alat berat dan akses logistik.
Pemerintah pusat membantah bahwa kepala daerah benar-benar menyerah, namun mengakui adanya keterbatasan kapasitas daerah menghadapi skala bencana yang sangat besar. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan sudah memakai seluruh kekuatan nasional termasuk TNI, Polri, dan BNPB.
Kerusakan Lingkungan Sebagai Akar Bencana
Pernyataan pemerintah bahwa kerusakan lingkungan memperparah bencana membawa efek politis dan hukum.
Selama lebih dari dua dekade, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat deforestasi tinggi akibat ekspansi industri kayu, perkebunan skala besar, pertambangan, pembukaan lahan sawit, hingga aktivitas penebangan ilegal. Perusahaan lokal hingga kelompok usaha besar dari luar daerah disebut ikut terlibat dalam memanfaatkan celah regulasi.
Banjir, longsor, sedimentasi sungai, dan rusaknya desa hulu bukanlah kejadian tunggal, tetapi rangkaian akibat kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang serius mengawasi izinnya sendiri.
“Kerusakan hulu otomatis mematikan dataran rendah,” ujar salah satu aktivis lingkungan yang dihubungi BI News.
Perubahan iklim global memang meningkatkan intensitas curah hujan, tetapi kerusakan ekosistem, hilangnya vegetasi hutan, dan pembukaan DAS (Daerah Aliran Sungai) secara sembarangan mempercepat tingkat kerawanan secara drastis.
Masalah Lama: Negara Terlambat Mengakui
Dalam konteks nasional, pengakuan pemerintah mengenai kerusakan lingkungan ini merupakan perkembangan penting. Selama bertahun-tahun, pemerintah cenderung fokus pada aspek teknis seperti cuaca, drainase, dan penanganan pasca-banjir, tanpa menyentuh akar persoalan deforestasi.
Dengan adanya pernyataan eksplisit ini, pemerintah pusat kini tidak dapat lagi mengelak dari fakta bahwa aktivitas manusia, termasuk kebijakan perizinan negara sendiri, menyebabkan kerentanan ekologis yang mengancam keselamatan rakyat.
Tantangan Pasca Kunjungan Presiden
Kunjungan Prabowo ke Aceh memiliki nilai simbolik, namun tantangan berikutnya adalah kebijakan struktural jangka panjang. Perlu ada evaluasi menyeluruh atas:
-
izin perkebunan dan pertambangan,
-
praktik penebangan,
-
tata kelola kawasan hutan lindung,
-
mitigasi DAS,
-
serta pelibatan masyarakat adat dalam pencegahan bencana ekologis.
Tanpa perubahan struktural, kunjungan presiden hanya menjadi ritual tahunan yang selalu diulang setiap kali bencana terjadi.
Kesimpulan
Banjir besar di Aceh dan Sumatra kali ini bukan sekadar bencana alam, tetapi bencana ekologis yang memiliki akar kuat pada:
-
deforestasi,
-
pembukaan lahan,
-
lemahnya pengawasan izin,
-
dan minimnya mitigasi ekologis oleh pemerintah pusat serta daerah.
Bantuan darurat dan solidaritas nasional yang tengah berlangsung tentu menjadi prioritas saat ini, namun penanganan jangka panjang tidak boleh berhenti pada distribusi logistik semata. Dalam dua bulan ke depan, pemerintah wajib membuka proses penegakan hukum yang jelas terhadap para pemegang izin maupun pejabat pemberi izin yang terbukti mengabaikan perlindungan lingkungan hingga memperparah kerentanan bencana di Aceh. Negara tidak cukup hadir di tengah bencana, negara harus bertanggung jawab memastikan pihak yang menyebabkan kerusakan ekologis turut dimintai pertanggungjawaban hukum dan finansial sehingga bencana serupa tidak kembali berulang.
Kunjungan Presiden Prabowo dan pengakuan pemerintah atas kerusakan lingkungan menjadi langkah awal, tetapi belum menjamin adanya transformasi kebijakan jangka panjang. Selama negara masih menempatkan investasi di atas perlindungan lingkungan, maka ancaman bencana ekologis akan terus mengikuti setiap musim hujan dan setiap perubahan cuaca ekstrem.
Dalam titik tertentu, masyarakat terdampak bukan hanya korban banjir dan longsor, tetapi korban sistem tata kelola lingkungan yang gagal melindungi hak hidup rakyat.
