Jakarta – Hasto Kristiyanto boleh saja menyindir bahwa bantuan bencana hari ini dijadikan alat elektoral oleh pihak tertentu. Tetapi sebelum mengarahkan telunjuk kepada kelompok lain, publik sebenarnya punya pertanyaan sederhana: sejak kapan politik lingkungan mendapat perhatian serius ketika partai tempat Hasto bernaung ikut mengatur negara selama bertahun-tahun?
Mari kita letakkan fakta pada kursinya.
Bencana ekologis yang kini menenggelamkan Sumatera Utara dan Aceh bukan terjadi kemarin sore. Ia merupakan hasil akumulasi kebijakan perizinan, pembiaran tambang, pelepasan kawasan hutan, penanaman sawit rakus lahan, hingga legalisasi perusahaan yang secara terang-terangan menghancurkan daerah resapan sejak dua dekade lalu.
Dan siapa saja yang ikut duduk dalam lingkar kekuasaan ketika itu terjadi?
Rakyat tentu mengingat.
Kalau hari ini Hasto menegur agar bantuan bencana tidak dijadikan panggung elektoral, baik. Tetapi jangan berhenti pada panggung, lihat dapurnya.
Dapur bencana ini adalah politik izin.
-
siapa yang tanda tangan izin sawit?
-
siapa yang memuluskan HTI besar seperti TPL?
-
siapa yang membiarkan ekspansi PLTA Batang Toru?
-
siapa yang menutup mata terhadap tambang emas dan batubara di Aceh?
Semua itu bukan keputusan alam. Itu keputusan politik.
Dan politik itu bukan milik satu pihak saja, melainkan elite dari semua partai yang pernah memegang kuasa—termasuk PDIP, tempat Hasto berdiri.
Jadi ketika Hasto menuduh bantuan sebagai komoditas elektoral, kalimat itu sekaligus memantul ke partainya sendiri.
Karena faktanya, sepanjang hampir satu dekade PDIP terlibat di pucuk kekuasaan:
-
izin sawit tidak berhenti
-
pelepasan kawasan hutan tetap terjadi
-
konsesi tambang bertambah
-
dan perusahaan raksasa tetap tidak tersentuh
Apakah di masa itu bantuan bencana tidak pernah ikut dipamerkan?
Publik bisa menjawab sendiri.
Hari ini rakyat bukan cuma menerima bantuan, tapi juga menerima “warisan bencana” dari kebijakan masa lalu.
Dan ironinya, korporasi yang membuat bencana tetap bertahan.
-
PT Kallista Alam divonis berbayar ratusan miliar? iya.
-
tapi eksekusi denda dipenuhi drama, pemulihan tidak sebanding.
-
-
PLTA Batang Toru tetap jalan meski memakan hutan penyangga
-
HTI TPL tetap luas
-
tambang emas–batubara Aceh terus hidup
-
sawit di hulu DAS tetap merajalela
Semua yang dituduh sebagai “bencana alam”, padahal ia anak kandung “bencana kebijakan”.
Hasto benar soal satu hal: bencana sering dipakai untuk cari muka.
Tetapi ia lupa menyebut bahwa bencana hari ini lahir dari:
-
pembiaran izin
-
transaksi politik
-
rente sawit
-
dan kompromi terhadap korporasi besar
Jika bantuan dimanipulasi untuk elektoral, itu salah.
Tetapi yang lebih salah adalah ketika izin eksploitasi dibiarkan menjadi tiket politik selama bertahun-tahun.
Kalau Hasto ingin bicara jujur, bicaralah sampai ke akarnya, bukan hanya ke permukaannya.
Bicara:
-
tambang Batang Toru,
-
TPL,
-
PLTA,
-
sawit di kawasan hutan,
-
tambang emas di Aceh
-
dan perusahaan yang secara nyata memproduksi bencana ekologis.
Bicara soal penagihan ganti rugi kepada korporasi, bukan sekadar siapa bagi bantuan lebih dulu.
Karena apa gunanya menuding panggung bantuan, jika panggung utamanya adalah bencana akibat perizinan yang ikut diwariskan oleh kekuasaan yang selama ini dibela partainya sendiri?
Pada akhirnya, rakyat memang menilai.
Dan penilaian rakyat hari ini makin tajam, terutama ketika berita-berita bencana dibarengi oleh jejak-jejak korporasi yang tak tersentuh.
Kalau mau bicara tentang moral bencana, bicaralah mulai dari siapa yang menandatangani izin.
Dan kalau benar bantuan ada yang dipakai elektoral, rakyat tahu membedakan: mana bantuan tulus, mana bantuan pencitraan, mana bantuan untuk menutupi dosa, dan mana bantuan untuk menyelamatkan muka.
Yang pasti, yang bongak bukan rakyat.
