Jakarta – Pernyataan Ketua Umum PERADI Otto Hasibuan kembali memantik perdebatan publik:
“Kenapa orang benci Polri, tapi makin banyak yang mau jadi polisi? Ya karena gampang cari uang masuknya.”
Ucapan ini menjadi pintu masuk untuk melihat lebih dalam paradoks terbesar institusi kepolisian di Indonesia:
kritik publik makin keras, tetapi pendaftar rekrutmen tetap melonjak setiap tahun.
Kepercayaan Publik terhadap Polri Masih Rendah
Dengan berbagai kasus besar yang menyeret nama institusi, mulai dari kasus Ferdy Sambo, mafia judi online, pungli, hingga pemerasan, wajar jika survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terus menurun.
-
85% responden menilai Polri masih memiliki masalah penyalahgunaan kewenangan.
-
Isu pungli dan kriminalisasi masih menjadi bayang-bayang buruk yang sulit dihapus.
Namun data rekrutmen menunjukkan hal yang sebaliknya.
Fenomena Aneh: Mengapa Justru Banyak yang Mau Jadi Polisi?
Meski kritik keras berdengung di media sosial dan ruang publik, jumlah peminat rekrutmen Polri tetap tinggi, bahkan melampaui formasi tersedia hampir setiap tahun.
Alasannya sangat sederhana tetapi kuat:
1. Stabilitas Ekonomi
-
Gaji pokok + tunjangan tetap
-
Jaminan pensiun
-
Status sosial lebih terhormat dibanding banyak profesi lain
2. Akses Kekuasaan
-
Jabatan strategis membuka ruang pengaruh sosial
-
Relasi kuat dengan pemerintah dan pelaku bisnis
-
Kemampuan mengatur atau mempengaruhi proses hukum
3. “Pendapatan Tambahan”
Dalam persepsi publik, ini merupakan faktor terbesar:
-
Banyak keluarga menganggap profesi polisi menjanjikan jalan pintas ekonomi
-
Ada keyakinan bahwa penghasilan di lapangan lebih besar dari gaji resmi
Inilah akar paradoks:
Masyarakat marah pada perilaku oknum Polri, tetapi pada saat yang sama mereka tergoda oleh peluang ekonomi di balik seragam cokelat.
Mafia Rekrutmen: Bukti Profesi Ini Sangat Diminati
Investigasi kami menunjukkan masih adanya keluhan soal “jalur belakang” untuk masuk kepolisian.
Tarif yang beredar:
-
Rp 200 juta hingga 530 juta untuk meloloskan seseorang menjadi anggota Polri.
Meski Polri resmi menyatakan sistem rekrutmen saat ini bersih dan transparan, laporan masyarakat menunjukkan penawaran liar masih terjadi di lapangan.
Pertanyaannya:
Jika profesi ini tidak menguntungkan, mengapa orang rela membayar sedemikian besar?
Jawabannya kembali pada aspek return of investment — banyak keluarga yakin modal besar itu akan “kembali” ketika sang anggota sudah bertugas.
Paradoks yang Tak Kunjung Terselesaikan
Sisi gelap institusi ini menimbulkan gambaran kontradiktif:
-
Publik mengkritik Polri karena pungli, kekerasan, dan pelanggaran etik
-
Tetapi ribuan pemuda tetap berebut menjadi bagian dari institusi tersebut
Artinya, masalah bukan pada profesinya, tetapi pada sistem kekuasaan dan struktur ekonomi internal yang membuat profesi ini terlalu menggiurkan.
Kesimpulan BI NEWS
Polri menghadapi dua masalah besar yang saling bertautan:
1. Sistem Internal yang Menghasilkan Insentif Salah
Selama “pendapatan tambahan” dianggap umum, oknum akan terus lahir.
2. Reputasi Publik Sulit Dipulihkan
Semakin banyak kasus mencuat, semakin banyak pula pemuda mendaftar — karena mereka melihat potensi cuan, bukan potensi pengabdian.
3. Reformasi Polri adalah Urgensi Nasional
Tidak hanya soal operasi dan SOP, tetapi juga reformasi ekonomi internal Polri.
Kasus ini mencerminkan realita keras:
Institusi yang paling dikritik publik, justru menjadi profesi yang paling diminati.
Dan selama paradoks ini bertahan, kepercayaan publik akan tetap rapuh, meski jumlah anggota Polri terus bertambah.
