Medan — Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Komite Masyarakat Danau Toba (DPP GM KMDT) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Anggota DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., yang menegaskan dirinya tidak berpihak kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP GM KMDT, Alexius Turnip, S.H., menyusul klarifikasi Maruli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI, di mana ia menegaskan bahwa sikapnya semata-mata menjunjung tinggi proses dan kepastian hukum, bukan kepentingan perusahaan tertentu.
Menurut Alexius, pernyataan Maruli dalam forum resmi DPR menunjukkan sikap objektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kami melihat pernyataan lengkap beliau sangat jelas. Tidak ada keberpihakan kepada perusahaan mana pun. Yang ditekankan adalah penegakan hukum, pemeriksaan perizinan, serta perlindungan terhadap masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama beliau adalah keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujar Alexius.
Dorong Transparansi dan Pemeriksaan Perizinan
Alexius menilai dorongan Maruli agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuka secara transparan dasar pemberian izin kepada TPL merupakan langkah konkret dan penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, berbasis data, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Langkah tersebut, menurut DPP GM KMDT, penting agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi yang dibangun dari potongan informasi yang tidak utuh.
“Permintaan agar kementerian dan lembaga terkait menjelaskan dasar perizinan, memeriksa potensi pelanggaran, serta mendorong investigasi independen oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah langkah yang sejalan dengan prinsip good governance. Kami mendukung penuh,” tegas Alexius.
Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
DPP GM KMDT juga mengapresiasi sikap Maruli yang mendorong kepolisian untuk mendalami kemungkinan pelanggaran hukum, baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat. Selain itu, Maruli juga meminta aparat menelusuri dinamika aksi pro dan kontra di lapangan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memecah belah masyarakat.
“Ini menunjukkan keberpihakan beliau pada kepastian hukum dan stabilitas sosial. Sebagai organisasi kepemudaan, DPP GM KMDT berdiri pada prinsip yang sama: hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi, dan masyarakat harus dilindungi dari manipulasi informasi,” kata Alexius.
Kritik terhadap Pemberitaan yang Tidak Utuh
DPP GM KMDT turut mengkritik sejumlah pemberitaan yang dinilai memotong konteks pernyataan Maruli, sehingga berpotensi menimbulkan opini publik yang keliru. Oleh karena itu, organisasi ini mengajak media dan masyarakat untuk melihat rekaman lengkap RDP Komisi XIII DPR RI.
“Jika dilihat secara utuh, sikap beliau sangat jelas. Tidak membela perusahaan atau kelompok mana pun, melainkan membela hukum, kebenaran, dan kepentingan masyarakat,” tambah Alexius.
Komitmen Mengawal Isu Strategis Sumut
Berdasarkan rekaman lengkap RDP tersebut, DPP GM KMDT menilai tujuan utama Maruli adalah memastikan seluruh proses perizinan, pengawasan operasional, dan penegakan hukum terkait TPL berjalan secara objektif dan adil.
Maruli juga menekankan bahwa keadilan hukum hanya dapat tercapai apabila seluruh tahapan—mulai dari penerbitan izin, pengawasan, hingga penindakan—dilaksanakan secara transparan dan bebas dari kepentingan apa pun.
Sebagai penutup, DPP GM KMDT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis di Sumatera Utara, dengan mengedepankan edukasi publik, dialog konstruktif, serta keberpihakan pada kebenaran dan kepentingan masyarakat luas.
