Jakarta – Pernyataan seorang jenderal yang mengklaim “tidak ditemukan penggundulan hutan” di tengah rangkaian banjir dan longsor bukan sekadar keliru—ia tidak berguna bagi rakyat Indonesia. Dalam negara yang berulang kali dihantam bencana ekologis, kalimat semacam itu bukan menenangkan, melainkan menyesatkan. Ia tidak menyelamatkan korban, tidak memulihkan lingkungan, dan tidak memperbaiki tata kelola. Ia hanya membersihkan citra kekuasaan.
Seorang jenderal dibayar oleh negara untuk melindungi rakyat, bukan untuk menyangkal realitas. Ketika fakta lapangan, temuan kementerian, data lingkungan, dan laporan media menunjukkan kerusakan hutan—lalu seorang pejabat berseragam berkata “tidak ada”—yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap akal sehat publik.
Seragam Bukan Lisensi Kebenaran
Masalah utama bukan pada siapa yang berbicara, melainkan apa yang dibicarakan tanpa dasar. Seragam tidak mengubah pernyataan keliru menjadi kebenaran. Pangkat tidak mengubah peninjauan singkat menjadi audit ekologis. Klaim “tidak ditemukan” yang lahir tanpa citra satelit, tanpa analisis DAS, tanpa verifikasi lintas sektor, hanyalah opini kosong—dan opini kosong dari pejabat publik adalah bahaya politik.
Dalam isu lingkungan, kebenaran tidak tunduk pada pangkat. Hutan rusak tetap rusak, meski disangkal dari podium mana pun.
Penyangkalan yang Membunuh
Penyangkalan fakta lingkungan bukan kesalahan administratif; ia memiliki korban. Ketika kerusakan disangkal, pencegahan ditunda. Ketika pencegahan ditunda, bencana berulang. Ketika bencana berulang, rakyat membayar dengan rumah, mata pencaharian, bahkan nyawa.
Apa manfaat pernyataan jenderal yang menyangkal penggundulan hutan bagi petani yang sawahnya terendam? Bagi keluarga yang terisolasi longsor? Bagi anak-anak yang sekolahnya rusak? Tidak ada. Pernyataan itu tidak memberi solusi, tidak membuka jalan pemulihan, dan tidak menghadirkan tanggung jawab.
Negara yang Tak Mau Bercermin
Lebih buruk lagi, pernyataan semacam ini menormalisasi kebohongan struktural. Ia memberi sinyal bahwa negara boleh menolak fakta selama bisa menenangkan narasi. Ini bukan kepemimpinan; ini pelarian dari tanggung jawab.
Kerusakan hutan hari ini jarang berbentuk “gundul total”. Ia hadir sebagai fragmentasi, penebangan selektif, jalan logging, dan alih fungsi bertahap—cukup untuk merusak fungsi ekosistem. Mengabaikan ini sama saja dengan mengabaikan ilmu pengetahuan.
Jenderal yang Berguna Itu Mengoreksi, Bukan Menyangkal
Seorang jenderal yang berguna bagi rakyat akan berkata: “Kami temukan indikasi kerusakan. Kami dorong audit terbuka. Kami minta penindakan.”
Bukan: “Tidak ditemukan apa-apa.”
Yang pertama membangun negara. Yang kedua merusaknya dari dalam.
Ketika Kekuasaan Lebih Peduli Citra
Pernyataan penyangkalan sering lahir dari satu motif: melindungi wajah kekuasaan. Namun negara yang sibuk menjaga wajah akan kehilangan jiwa. Rakyat tidak membutuhkan narasi yang rapi; rakyat membutuhkan kebenaran yang bekerja.
Jika pejabat berseragam memilih peran sebagai penenang narasi, bukan penjaga kebenaran, maka ia tidak relevan dalam perang terbesar republik hari ini: perang melawan kerusakan ekologis.
Kesimpulan: Tak Berguna, Bahkan Berbahaya
Pernyataan jenderal yang menyebut “tidak ditemukan penggundulan hutan” tidak berguna bagi rakyat Indonesia. Ia berbahaya karena:
-
Menyangkal fakta ilmiah dan temuan lapangan
-
Menghambat pencegahan dan penegakan hukum
-
Menormalisasi pembiaran kerusakan
-
Menggerus kepercayaan publik pada negara
Negara tidak butuh pejabat yang pandai menyangkal. Negara butuh keberanian untuk mengakui, ketegasan untuk menindak, dan kerendahan hati untuk belajar dari alam.
Jika seragam hanya dipakai untuk membungkam kebenaran, maka ia bukan simbol perlindungan—melainkan aksesoris kekuasaan yang kehilangan makna.
