Medan — Rencana Pemerintah Kota Medan menggelar Festival Semarak Pergantian Tahun dengan anggaran hampir Rp1 miliar menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GABPEKNAS) Kota Medan menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih sensitif, mengingat kondisi masyarakat dan infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih pascabencana.
Ketua GABPEKNAS Medan menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak agenda perayaan maupun upaya promosi pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, penentuan skala dan waktu pelaksanaan dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan.
“Kami melihat masih banyak rumah warga, jalan lingkungan, serta fasilitas umum yang membutuhkan perbaikan. Dalam kondisi seperti ini, prioritas anggaran seharusnya lebih diarahkan pada pemulihan,” ujarnya, Selasa (17/12/2025).
Anggaran dan Perencanaan Festival
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemkot Medan, kegiatan tersebut tercatat memiliki nilai pagu Rp1,2 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp999.636.030. Anggaran ini bersumber dari APBD Kota Medan Tahun 2025 dan berada di bawah naungan Dinas Pariwisata Kota Medan.
Festival direncanakan berlangsung pada 31 Desember 2025 di Lapangan Merdeka Medan. Dalam uraian proyek, kegiatan ini disebut sebagai agenda resmi penyambutan tahun baru sekaligus sarana promosi sektor pariwisata dan penggerak ekonomi daerah, termasuk melalui pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perspektif Pemulihan Infrastruktur
Sebagai organisasi yang menaungi pelaku jasa konstruksi, GABPEKNAS Medan menilai alokasi anggaran tersebut berpotensi memberikan manfaat yang lebih langsung apabila diprioritaskan untuk pemulihan infrastruktur dasar.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga memulihkan rasa aman dan keadilan sosial. Masyarakat perlu merasakan kehadiran negara terlebih dahulu,” kata Ketua GABPEKNAS.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menegasikan program pemerintah secara keseluruhan, melainkan sebagai bentuk dorongan evaluasi kebijakan agar lebih selaras dengan kondisi sosial masyarakat.
Dorongan Evaluasi Prioritas
GABPEKNAS Medan berharap Pemerintah Kota Medan membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali prioritas belanja daerah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Perayaan bisa menjadi bagian dari pembangunan kota, tetapi empati dan pemulihan harus menjadi fondasi utama,” ujar Alex.
Wartawan: Ika
