LBH Muhammadiyah Ancam Gugat Pemerintah : Mengapa Negara Dapat Digugat dalam Kasus Bencana Nasional

Analisis Hukum, Konstitusional, dan Tanggung Jawab Negara

Bencana alam sering dipersepsikan sebagai peristiwa di luar kendali manusia, sehingga negara kerap berlindung di balik narasi “force majeure” untuk menepis tanggung jawab hukum. Namun, dalam negara hukum modern—termasuk Indonesia—pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ketika bencana menimbulkan korban jiwa massal, kerusakan luas, dan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menangani dampak secara efektif, negara justru memikul tanggung jawab hukum yang jelas.

Dalam konteks inilah, langkah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah yang menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila pemerintah tidak segera menetapkan status bencana nasional bukan tindakan berlebihan, melainkan upaya konstitusional untuk menagih kewajiban negara.

Tulisan ini menguraikan secara sistematis dasar hukum, logika konstitusional, dan preseden normatif yang menjelaskan mengapa negara dapat digugat dalam kasus bencana nasional.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Konsekuensi langsung dari prinsip ini adalah:

1. Setiap tindakan atau kelalaian pemerintah harus dapat diuji secara hukum

2. Tidak ada kekuasaan yang kebal dari pertanggungjawaban

Dalam negara hukum, kelalaian (omission) sama seriusnya dengan tindakan salah (commission). Artinya, ketika negara tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan hukum, maka negara dapat dimintai pertanggungjawaban.

Penetapan status bencana nasional bukanlah kebijakan politis semata, melainkan keputusan administratif yang memiliki dampak hukum dan anggaran. Jika syarat objektif telah terpenuhi namun negara lalai menetapkannya, maka kelalaian tersebut dapat diuji di pengadilan.

Dasar Konstitusional: Kewajiban Negara Melindungi Warga Negara

1. Pasal 28A dan 28H UUD 1945

Pasal 28A:

“Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Bencana besar yang:

• Menyebabkan korban jiwa

• Menghancurkan tempat tinggal

• Menghilangkan akses air bersih, pangan, dan layanan kesehatan

adalah pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara apabila negara tidak hadir secara memadai.

Negara tidak bisa berdalih bahwa “bencana adalah kehendak alam”, jika:

• Negara menunda respons

• Negara membatasi intervensi anggaran

• Negara tidak mengambil alih koordinasi nasional

Dalam konteks ini, gugatan terhadap negara bukan menggugat bencananya, tetapi menggugat kelalaian negara melindungi hak hidup warganya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

UU No. 24 Tahun 2007 adalah lex specialis yang mengatur tanggung jawab negara dalam bencana.

1. Negara Memikul Tanggung Jawab Utama

Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab ini meliputi:

• Penetapan kebijakan

• Penyelenggaraan penanggulangan

• Pengalokasian anggaran

• Perlindungan masyarakat terdampak

Artinya, tidak ada alasan hukum bagi pemerintah pusat untuk melepaskan tanggung jawab dengan alasan “masih ditangani daerah” apabila:

• Skala bencana melampaui kapasitas daerah

• Dampak lintas wilayah

• Korban dan kerusakan meningkat signifikan

2. Status Bencana Nasional Bukan Sekadar Simbol

Penetapan status bencana nasional berdampak pada:

• Mobilisasi anggaran APBN

• Kewenangan penuh BNPB

• Pelibatan lintas kementerian/lembaga

• Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Jika kondisi objektif telah terpenuhi tetapi pemerintah menunda atau menolak menetapkan status tersebut, maka:

• Negara membatasi sendiri instrumen hukum yang dimilikinya

• Akibatnya, korban tidak tertangani optimal

Ini membuka ruang gugatan hukum atas dasar maladministrasi dan kelalaian negara.

Prinsip Kelalaian Negara (State Negligence)

Dalam hukum administrasi modern, dikenal konsep state negligence atau kelalaian negara.

Negara dianggap lalai jika:

1. Mengetahui atau seharusnya mengetahui risiko serius

2. Memiliki kewenangan dan sumber daya untuk bertindak

3. Tidak bertindak secara memadai

4. Kelalaian tersebut menimbulkan kerugian nyata

Dalam kasus bencana besar:

• Data korban tersedia

• Kerusakan infrastruktur terverifikasi

• Permintaan bantuan meluas

Jika negara tetap menahan keputusan strategis (misalnya status bencana nasional), maka unsur kelalaian terpenuhi secara hukum.

Jalur Hukum yang Sah untuk Menggugat Negara

Langkah LBH Muhammadiyah membuka beberapa jalur hukum yang sah:

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMH)

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan doktrin hukum publik:

• Kelalaian pemerintah yang merugikan rakyat dapat digugat

• Bukan ganti rugi materi semata, tapi pemulihan hak

2. Gugatan Tata Usaha Negara (PTUN)

Apabila pemerintah:

• Tidak mengeluarkan keputusan yang diwajibkan

• Menunda tanpa alasan sah

Maka hal ini dapat dikategorikan sebagai:

Keputusan fiktif negatif

yang dapat diuji di PTUN.

3. Class Action atau Citizen Lawsuit

Korban bencana dan masyarakat sipil dapat:

• Menggugat atas nama kepentingan publik

• Menuntut negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya

Dalam banyak negara, citizen lawsuit digunakan justru untuk:

• Memaksa negara bertindak

• Bukan menjatuhkan negara

Argumen “Force Majeure” Tidak Selalu Berlaku

Negara sering berlindung di balik dalih force majeure. Namun secara hukum:

• Force majeure tidak menghapus kewajiban melindungi

• Force majeure tidak membenarkan kelambanan

• Force majeure tidak meniadakan tanggung jawab pascabencana

Yang diuji bukan “apakah negara menyebabkan bencana”, tetapi:

Apakah negara merespons secara layak dan tepat waktu.

Dimensi Moral dan Etika Negara

Dalam filsafat hukum publik, negara tidak hanya entitas legal, tetapi entitas moral.

Ketika:

• Masyarakat sipil lebih cepat bergerak

• Ormas keagamaan lebih sigap

• Relawan lebih terorganisir

sementara negara ragu mengambil keputusan strategis, maka gugatan hukum justru menjadi:

alat koreksi etis terhadap kekuasaan.

Muhammadiyah, sebagai ormas besar, tidak sedang melemahkan negara, melainkan mengembalikan negara ke fungsinya.

Kesimpulan

Negara dapat digugat dalam kasus bencana nasional karena:

1. Indonesia adalah negara hukum

2. Negara memiliki kewajiban konstitusional melindungi hak hidup

3. UU Penanggulangan Bencana menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama

4. Penetapan status bencana nasional adalah kewajiban administratif, bukan pilihan politis

5. Kelalaian negara dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum

6. Gugatan justru bertujuan memaksa negara hadir, bukan menjatuhkannya

Penutup

Ketika negara lambat, hukum adalah bahasa terakhir rakyat.

Langkah LBH Muhammadiyah bukan ancaman, melainkan pengingat keras bahwa dalam negara hukum, diamnya kekuasaan di tengah penderitaan rakyat adalah persoalan hukum—bukan sekadar kebijakan.