Membaca Sikap Prabowo-Yusril : Mesum Celah Hukum-Politik Ketika Peraturan Pemerintah Dijadikan Jalan Gelap Mengakali Putusan MK

Jakarta – Pernyataan Yusril Ihza Mahendra bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil, memantik perdebatan serius di ruang publik. Di satu sisi, pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya penataan hukum. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran kuat bahwa PP justru berpotensi menjadi “pintu gelap” untuk mengaburkan, menunda, bahkan mengangkangi putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Isu ini bukan sekadar teknis administrasi. Ia menyentuh jantung konstitusionalisme, relasi sipil–aparat, dan arah reformasi demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998.

Putusan MK: Final, Mengikat, dan Tidak Bisa Ditawar

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa anggota Polri aktif dilarang menduduki jabatan sipil di luar struktur kepolisian, kecuali setelah mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini memperkuat prinsip pemisahan yang jelas antara alat negara bersenjata dan jabatan sipil, demi mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi militerisasi ruang sipil.

Secara teori dan praktik ketatanegaraan, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Artinya:

1. Tidak dapat dinegosiasikan.

2. Tidak dapat “disesuaikan”.

3. Tidak dapat diberi pengecualian baru melalui peraturan di bawahnya.

Dalam kerangka ini, seharusnya persoalan telah selesai. Larangan berlaku, dan negara tinggal melaksanakan, bukan menafsir ulang.

Mengapa Lalu Muncul Gagasan PP?

Di sinilah persoalan bermula. Ketika pemerintah menyatakan perlu menyusun PP untuk “menindaklanjuti” putusan MK, publik bertanya: menindaklanjuti yang bagaimana?

Secara normatif, PP adalah peraturan pelaksana undang-undang. Ia berfungsi:

• Mengatur teknis pelaksanaan

• Menjabarkan mekanisme administratif

• Memberi kepastian prosedural

Namun PP tidak boleh:

• Mengubah substansi larangan

• Membuat pengecualian baru

• Mengerdilkan makna putusan MK

Masalahnya, pengalaman hukum dan politik Indonesia menunjukkan bahwa PP sering kali dipakai sebagai alat bypass, bukan sekadar pelaksana.

PP Sebagai “Alarm Politik”

Pernyataan “kita buat PP dulu” tidak otomatis salah. Tetapi dalam konteks larangan tegas dari MK, frasa ini patut dibaca sebagai alarm politik.

Ada beberapa pola klasik yang kerap muncul ketika PP dipakai untuk mengakali putusan hukum yang tegas:

1. Permainan Istilah

Larangan “jabatan” digeser menjadi “penugasan”.
Secara semantik tampak berbeda, tetapi secara substantif fungsi kekuasaannya sama. Polisi aktif tetap berada di ruang sipil, mengambil keputusan administratif, dan memengaruhi kebijakan publik.

2. Jabatan Sipil Semu

PP berpotensi membuka ruang bagi posisi seperti:

• Staf khusus

• Koordinator

• Asisten

• Penugasan lintas lembaga

Secara struktur, jabatan ini tampak non-struktural. Namun secara praktik, ia tetap menjalankan fungsi sipil dengan otoritas negara.

3. Alasan “Keamanan Nasional”

Dalih ini kerap dipakai sebagai kartu sakti. Dengan label keamanan nasional, pengecualian sektoral bisa dilegalkan, meski bertentangan dengan semangat putusan MK.

Di titik ini, PP tidak lagi menjadi alat kepastian hukum, melainkan instrumen politik.

Di Sini PP Berubah Menjadi “Pintu Gelap”

PP bukanlah masalahnya. Niat politik di balik PP-lah yang menjadi soal.

PP menjadi “pintu gelap” ketika ia dipakai untuk:

• Mengaburkan larangan

• Mengulur waktu pelaksanaan

• Menormalkan pelanggaran secara bertahap

• Melindungi status quo kekuasaan

Secara bentuk, pemerintah tampak patuh pada hukum. Namun secara isi, kebijakan tersebut justru membangkang semangat konstitusi.

Inilah yang sering disebut sebagai legalisme semu: hukum dipatuhi secara formal, tetapi dilanggar secara substantif.

PP dan “Mesum Celah Politik”

Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi yang tegas dan final, kemunculan rencana penyusunan Peraturan Pemerintah justru membuka ruang yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai praktik “Mesum Celah Politik”. Yakni, sebuah permainan kekuasaan yang tidak berani menentang konstitusi secara terbuka, tetapi memilih jalan berkelok dengan memanfaatkan celah teknis regulasi.

Alih-alih melaksanakan putusan MK apa adanya, PP berpotensi dijadikan alat untuk mengganti istilah tanpa mengubah substansi kekuasaan: dari “jabatan” menjadi “penugasan”, dari struktur resmi menjadi jabatan sipil semu, atau dari larangan tegas menjadi pengecualian sektoral atas nama keamanan nasional. Praktik semacam ini tidak hanya mengaburkan makna hukum, tetapi juga mencederai etika bernegara.

Di titik inilah PP berubah dari instrumen hukum menjadi arena mesum politik—tempat kepentingan kekuasaan bermain di ruang abu-abu, sambil tetap mengklaim kepatuhan formal terhadap konstitusi. Secara kasat mata terlihat patuh, namun secara substansi justru mengangkangi kehendak Mahkamah Konstitusi. Inilah bentuk pembangkangan konstitusi yang paling berbahaya: tidak keras, tidak frontal, tetapi sistematis dan terencana.

Konsekuensi Serius Jika PP Bertentangan dengan MK

Jika PP yang disusun ternyata:

• Mengakomodasi polisi aktif di jabatan sipil

• Membuat pengecualian baru

• Mengurangi makna larangan MK

Maka konsekuensinya tidak ringan.

1. PP Berpotensi Inkonstitusional

PP yang bertentangan dengan putusan MK dapat dinilai melanggar prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Terbuka Gugatan ke MA

PP dapat diuji secara yudisial di Mahkamah Agung. Proses ini berisiko menciptakan konflik terbuka antar-lembaga negara.

3. Pemerintah Terlihat Menantang Konstitusi

Alih-alih menjalankan putusan MK, pemerintah justru tampak mencari celah untuk menghindarinya.

4. Reformasi Sipil–Militer Mundur Diam-Diam

Yang paling berbahaya adalah dampak jangka panjang: kembalinya aparat bersenjata ke ruang sipil secara gradual, tanpa debat publik yang jujur.

Konteks Politik Kekuasaan

Isu ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik kekuasaan. Pemerintahan baru membutuhkan stabilitas, loyalitas aparat, dan kendali birokrasi. Dalam situasi seperti ini, godaan untuk mempertahankan polisi aktif di jabatan sipil menjadi besar.

Namun di sinilah ujian kenegarawanan diuji:
apakah kekuasaan tunduk pada konstitusi, atau konstitusi disesuaikan dengan kekuasaan?

Pernyataan Kapolri dan Kritik atas Narasi “Penyegaran”

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa mutasi besar-besaran terhadap 1.086 perwira Polri merupakan langkah wajar dalam organisasi, sekaligus bagian dari strategi penyegaran untuk meningkatkan profesionalisme, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Pernyataan ini, meski terdengar normatif, justru memunculkan pertanyaan mendasar di ruang publik: apakah benar persoalan utama Polri terletak pada rotasi jabatan, atau pada kualitas pelaksanaan tugas pokok itu sendiri?

Kritik utama yang mengemuka adalah bahwa alasan “penyegaran” kerap bersifat manipulatif secara narasi. Profesionalisme dan kepercayaan publik tidak ditentukan oleh seberapa sering perwira dimutasi atau ditempatkan di jabatan sipil, melainkan oleh sejauh mana Polri menunaikan kewajiban pokoknya secara konsisten, adil, dan bebas dari konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih, pelayanan publik yang responsif, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara adalah ukuran utama legitimasi Polri—bukan perluasan peran ke ranah sipil.

Dengan kata lain, Polri tidak membutuhkan jabatan sipil untuk mendapatkan apresiasi rakyat. Jika tugas pokok sebagai aparat penegak hukum dijalankan dengan baik, kepercayaan publik akan tumbuh secara alami. Sebaliknya, ketika kinerja substantif tidak kunjung membaik, maka mutasi besar-besaran dan retorika penyegaran berisiko dipersepsikan sekadar lip service—pernyataan manis di permukaan yang tidak menyentuh akar masalah. Dalam konteks ini, publik berhak curiga bahwa rotasi masif dan penempatan lintas sektor bukanlah solusi, melainkan pengalihan isu dari tuntutan reformasi kinerja yang lebih mendasar.

Kesimpulan Tegas

PP bisa menjadi:

• Alat hukum yang sah, jika ia murni mengatur teknis pelaksanaan larangan MK.

• Pintu gelap kekuasaan, jika dipakai untuk membuka pengecualian yang tidak diperintahkan konstitusi.

Dalam konteks putusan MK soal larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil:

1. Putusan MK sudah jelas.

2. PP tidak dibutuhkan untuk menafsir larangan.

3. PP hanya dibutuhkan jika ada niat mengatur pengecualian.

4. Dan pengecualian itulah masalahnya.

Kalimat Penutup (Pegangan Editorial)

Jika putusan Mahkamah Konstitusi masih dianggap “perlu disesuaikan” lewat Peraturan Pemerintah,
maka yang sedang disesuaikan bukan aturan —
melainkan kehendak konstitusi itu sendiri.