Jakarta – Papua terlalu lama diperlakukan sebagai ladang pengorbanan. Tanahnya dikeruk, hutannya dibuka, sungainya dicemari, dan masyarakat adatnya dipinggirkan—semuanya atas nama pembangunan nasional. Kini, ketika luka lama akibat tambang emas dan tembaga belum sembuh, muncul lagi wacana baru: Papua ditanami sawit. Sebuah rencana yang oleh para pengusungnya dibungkus dengan istilah mulia seperti ketahanan energi dan swasembada nasional, namun oleh masyarakat adat dibaca sebagai bab lanjutan dari sejarah penjarahan.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang potensi sawit di Papua langsung disambut penolakan tegas. Dewan Adat Papua menyatakan sikap jelas: kami tidak mau mewariskan bencana kepada anak-cucu. Ini bukan slogan emosional. Ini adalah kesimpulan yang lahir dari pengalaman panjang melihat apa yang terjadi ketika negara dan korporasi datang membawa proyek raksasa, lalu pergi meninggalkan kerusakan.
Papua Sudah Terlalu Banyak Memberi
Mari kita jujur pada sejarah. Papua telah memberi lebih dari cukup kepada Republik ini. Emas, tembaga, gas, kayu, dan hasil bumi mengalir keluar dari tanah Papua selama puluhan tahun. Angkanya fantastis—triliunan rupiah nilai ekonomi. Namun, pertanyaan mendasar tak pernah benar-benar dijawab dengan jujur: apa yang kembali ke orang Papua?
Ketimpangan masih menjadi wajah keseharian. Akses pendidikan dan kesehatan tertinggal. Infrastruktur sosial seringkali jauh dari memadai. Ketika konflik sosial muncul, pendekatan keamanan lebih sering dipilih ketimbang dialog. Dalam konteks ini, wacana sawit terasa bukan sebagai solusi, melainkan pengulangan pola lama: Papua dijadikan objek, bukan subjek; sumber daya dieksploitasi, sementara manusia diabaikan.
Tambang emas yang disebut-sebut sebagai “kebanggaan nasional” telah meninggalkan jejak ekologis yang panjang: perubahan bentang alam, persoalan limbah, konflik ruang hidup, dan ketergantungan ekonomi. Kini, setelah tambang, sawit ditawarkan sebagai bab berikutnya. Pertanyaannya sederhana: apakah negara tidak belajar dari pengalaman sendiri?
Sawit dan Janji Palsu Pembangunan
Di banyak daerah di Indonesia, sawit telah lama dipromosikan sebagai mesin pertumbuhan. Namun kenyataan di lapangan sering berbeda. Sawit skala besar membutuhkan pembukaan lahan masif, drainase, jalan konsesi, pabrik pengolahan, serta skema hak guna usaha jangka panjang. Dampaknya bukan hanya ekologis, tetapi juga sosial: konflik lahan, hilangnya sumber pangan lokal, dan ketergantungan ekonomi.
Papua memiliki karakter ekologis dan sosial yang sangat berbeda dari Sumatra atau Kalimantan. Hutan Papua adalah salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati dunia. Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup, identitas, dan warisan spiritual. Menggantinya dengan monokultur sawit berarti menghapus sistem kehidupan yang telah bertahan ribuan tahun.
Pengalaman daerah lain menunjukkan pola yang sama: keuntungan terpusat pada segelintir pihak—pemilik modal, elite politik, dan jaringan perizinan—sementara masyarakat lokal menerima dampak terberat. Ketika banjir, longsor, dan krisis air datang, tak ada konglomerat yang tinggal untuk menanggung akibatnya. Yang bertahan adalah warga setempat, dengan kerusakan yang bersifat permanen.
Masalah Utama: Cara Negara Memandang Papua
Masalah mendasarnya bukan sekadar komoditas sawit. Masalahnya adalah cara negara memandang Papua. Papua kerap diposisikan sebagai:
-
lahan cadangan ketika wilayah lain sudah rusak,
-
objek proyek nasional tanpa persetujuan bermakna,
-
ruang kosong yang dianggap siap dibagi konsesi.
Padahal, secara konstitusional, masyarakat adat diakui beserta hak tradisionalnya. Pengalaman menunjukkan bahwa pengakuan ini sering berhenti di atas kertas. Di lapangan, proses pengambilan keputusan berjalan cepat, sementara partisipasi masyarakat adat sekadar formalitas—bahkan kadang sama sekali diabaikan.
Di sinilah letak kegelisahan yang sah. Bukan penolakan terhadap pembangunan, melainkan penolakan terhadap pembangunan yang meminggirkan. Dewan Adat Papua menolak sawit bukan karena anti-kemajuan, tetapi karena mereka paham betul harga yang harus dibayar.
Ketahanan Energi atau Dalih Baru Ekspansi?
Narasi ketahanan energi sering dijadikan pembenaran. Sawit diklaim sebagai solusi bioenergi. Namun, pertanyaan krusial jarang dijawab: siapa yang paling diuntungkan? Apakah energi itu akan benar-benar dinikmati masyarakat Papua, atau kembali mengalir ke pusat-pusat industri dan pasar global?
Jika tujuan negara adalah ketahanan energi, mengapa beban ekologisnya harus selalu ditanggung wilayah pinggiran? Mengapa bukan efisiensi energi, diversifikasi terbarukan yang sesuai konteks lokal, atau penguatan ekonomi rakyat berbasis sumber daya yang lestari?
Pengalaman menunjukkan bahwa proyek besar seringkali menciptakan ketergantungan baru, bukan kemandirian. Ketika harga komoditas jatuh, yang tersisa hanyalah lahan rusak dan konflik sosial.
Korupsi Struktural dan Krisis Kepercayaan
Kemarahan publik terhadap rencana-rencana seperti ini tidak bisa dilepaskan dari krisis kepercayaan. Bukan rahasia bahwa sektor sumber daya alam di Indonesia lama menjadi ladang kolusi, rente, dan perizinan bermasalah. Ini bukan tuduhan personal, melainkan kenyataan struktural yang telah diakui berulang kali oleh berbagai lembaga negara.
Dalam situasi seperti ini, setiap proyek besar otomatis dicurigai. Bukan karena rakyat anti-negara, tetapi karena pengalaman pahit mengajarkan satu hal: ketika pengawasan lemah dan akuntabilitas rendah, yang untung segelintir elite, yang rugi masyarakat luas.
Papua, dengan sejarah panjang konflik dan ketertinggalan, sangat rentan menjadi korban dari sistem semacam ini. Ketika pejabat datang dan pergi, orang Papua tetap tinggal dengan dampak yang ditinggalkan.
Hukum, Hak Adat, dan Persetujuan yang Sering Dilanggar
Secara hukum, setiap proyek besar seharusnya tunduk pada prinsip persetujuan bebas, didahului informasi, tanpa paksaan. Namun praktiknya sering berbeda. Konsultasi dilakukan terbatas, informasi tidak utuh, dan tekanan sosial maupun politik kerap terjadi.
Jika negara benar-benar menghormati hukum, maka pengakuan wilayah adat harus menjadi langkah pertama, bukan formalitas belakangan. Tanpa itu, setiap ekspansi sawit di Papua berpotensi melahirkan sengketa hukum dan konflik sosial berkepanjangan.
Hukum seharusnya menjadi alat perlindungan, bukan pembenaran penjarahan yang dilegalkan.
Alternatif yang Diabaikan
Ironisnya, Papua memiliki banyak alternatif pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan:
-
penguatan ekonomi lokal berbasis sagu dan pangan adat,
-
pengelolaan hutan lestari berbasis komunitas,
-
ekowisata yang menghormati budaya dan alam,
-
pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama kemajuan.
Semua ini tidak membutuhkan pembukaan lahan masif atau konsesi raksasa. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik untuk menempatkan manusia di atas angka pertumbuhan.
Namun alternatif-alternatif ini sering kalah pamor karena tidak menjanjikan keuntungan cepat bagi pemodal besar. Inilah ironi pembangunan: yang berkelanjutan sering dianggap tidak menarik, yang merusak justru dipromosikan.
Pesan Moral untuk Kekuasaan
Sejarah akan mencatat pilihan-pilihan hari ini. Kekuasaan selalu punya dua jalan: melindungi kehidupan atau mengejar keuntungan jangka pendek. Papua telah terlalu sering menjadi korban pilihan kedua.
Cukup sudah emas Papua dijadikan tumbal kerakusan.
Cukup sudah hutan adat dipertaruhkan demi proyek raksasa.
Cukup sudah rakyat Papua diminta “bersabar” atas nama pembangunan yang tak pernah mereka rancang.
Sawit bukan masa depan Papua. Ia adalah warisan bencana jika dipaksakan tanpa keadilan, tanpa persetujuan, tanpa penghormatan.
Papua bukan koloni internal. Papua adalah rumah bagi manusia yang setara martabatnya dengan siapa pun di republik ini. Jika negara sungguh ingin membangun, mulailah dengan mendengarkan, bukan memaksakan.
Karena pembangunan yang mengorbankan manusia dan alam bukan kemajuan, melainkan kemunduran yang disamarkan oleh retorika.
M.A. Rahman
