Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan sebagai kebijakan yang disebut-sebut revolusioner dalam memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. Di atas kertas, tujuan tersebut terdengar mulia: mengurangi stunting, memperbaiki asupan nutrisi siswa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun dalam praktiknya, polemik muncul bukan hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi menyentuh inti paling sakral dalam sistem ketatanegaraan: konstitusi.

Jika benar anggaran pendidikan yang dijamin minimal 20 persen oleh Undang-Undang Dasar 1945 direalokasi sehingga mengurangi substansi hak pendidikan, maka persoalan ini bukan sekadar perdebatan kebijakan. Ia berpotensi menjadi pelanggaran terhadap amanat rakyat.

Dan pelanggaran terhadap amanat konstitusi bukanlah kesalahan administratif biasa. Dalam perspektif etika kenegaraan, itu bisa dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat Republik Indonesia.

Konstitusi Bukan Formalitas

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menegaskan:

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Ketentuan ini tidak lahir tanpa sejarah. Ia adalah hasil perjuangan panjang reformasi untuk memastikan bahwa pendidikan tidak lagi menjadi sektor yang diabaikan.

Amanat tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang secara eksplisit menegaskan kewajiban negara menjaga alokasi minimal tersebut.

Artinya jelas:

• Pendidikan adalah hak konstitusional.

• Negara tidak boleh mengurangi jaminan itu.

• Angka 20 persen adalah batas minimum, bukan angka fleksibel.

Jika kemudian dana pendidikan dipangkas atau dialihkan sehingga fungsi inti pendidikan terganggu, maka yang dilanggar bukan sekadar angka dalam APBN — melainkan hak konstitusional jutaan anak bangsa.

Ketika Hak Pendidikan Dipertaruhkan

Hak atas makanan bergizi memang penting. Tetapi hak atas pendidikan berkualitas juga sama pentingnya.

Jika dana pendidikan digunakan untuk program lain, lalu menyebabkan:

• Berkurangnya dana BOS,

• Tertundanya pembangunan sekolah rusak,

• Minimnya pelatihan guru,

• Terhambatnya pembelian alat belajar,

maka negara sedang mempertaruhkan masa depan generasi muda.

Dalam negara hukum, hak tidak boleh dikorbankan demi kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan.

Keracunan Massal: Alarm Keras dari Lapangan

Lebih jauh lagi, pelaksanaan MBG di sejumlah daerah diwarnai laporan keracunan massal. Ratusan siswa mengalami gejala mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan program tersebut.

Ini bukan isu kecil.

Program yang diklaim untuk meningkatkan kesehatan justru memunculkan risiko kesehatan baru.

Dalam perspektif hukum administrasi, kegagalan memastikan keamanan pangan dapat dikategorikan sebagai kelalaian serius.

Jika pengawasan vendor lemah,
jika distribusi tidak higienis,
jika audit tidak transparan,

maka tanggung jawab tidak berhenti pada pelaksana teknis, tetapi sampai pada pembuat kebijakan.

Ketika Pelanggaran UU Disebut Pengkhianatan

Kata “pengkhianatan” bukan istilah yang ringan.

Namun dalam konteks kenegaraan, pengkhianatan dapat dimaknai sebagai tindakan yang mengingkari sumpah jabatan dan amanat konstitusi.

Pejabat negara bersumpah setia kepada UUD 1945.

Jika kemudian kebijakan yang diambil justru:

• Mengabaikan batas minimal anggaran pendidikan,

• Menimbulkan dampak negatif pada hak dasar warga,

• Tidak memiliki transparansi yang memadai,

maka publik berhak mempertanyakan: di mana letak kesetiaan pada konstitusi?

Konstitusi bukan dokumen simbolik. Ia adalah kontrak sosial antara negara dan rakyat.

Melanggar amanat konstitusi berarti melanggar kepercayaan rakyat.

Dan dalam demokrasi, kepercayaan adalah fondasi utama legitimasi kekuasaan.

Mekanisme Hukum: Negara Hukum Harus Ditegakkan

Indonesia adalah negara hukum.

Jika terdapat dugaan pelanggaran konstitusi, mekanisme yang tersedia adalah pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Setiap warga negara, organisasi masyarakat, atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan uji materiil terhadap undang-undang atau kebijakan anggaran.

Selain itu, pengawasan keuangan negara berada dalam kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, yang wajib memastikan penggunaan APBN sesuai hukum dan asas akuntabilitas.

Tanpa pengawasan yang kuat, negara hukum bisa berubah menjadi negara kekuasaan.

Etika Kekuasaan dan Tanggung Jawab Moral

Kekuasaan publik bukan milik pribadi pejabat. Ia adalah mandat rakyat.

Ketika mandat itu digunakan tanpa kehati-hatian, tanpa transparansi, dan tanpa kepatuhan penuh terhadap hukum, maka legitimasi moral ikut terkikis.

Program sebesar MBG seharusnya dirancang dengan:

• Landasan hukum yang tegas,

• Standar keamanan yang ketat,

• Transparansi anggaran yang terbuka.

Jika tidak, maka niat baik bisa berubah menjadi preseden buruk tata kelola.

Solusi Tegas dan Konstitusional

Agar tidak terus berada dalam bayang-bayang dugaan pelanggaran, langkah berikut mutlak diperlukan:

1. Pastikan Porsi Pendidikan Tetap ≥20%

Tidak boleh ada kompromi terhadap amanat konstitusi.

2. Pisahkan Pendanaan Secara Jelas

Jika MBG ingin berkelanjutan, buatlah pos anggaran khusus yang tidak menyentuh batas minimal pendidikan.

3. Bentuk UU Khusus MBG

Agar tidak multitafsir dan memiliki dasar hukum kuat.

4. Audit Terbuka dan Berkala

Laporan penggunaan anggaran harus dipublikasikan secara rutin.

5. Standar Nasional Keamanan Pangan Wajib

Tanpa sertifikasi dan pengawasan ketat, distribusi massal makanan adalah risiko besar.

Negara Tidak Boleh Mengingkari Rakyat

Bangsa ini dibangun di atas cita-cita luhur yang tertulis dalam konstitusi.

Konstitusi bukan sekadar teks. Ia adalah janji.

Janji bahwa pendidikan akan diprioritaskan.
Janji bahwa hak warga akan dilindungi.
Janji bahwa kekuasaan dijalankan dalam batas hukum.

Jika janji itu dilanggar, maka yang tercederai bukan hanya angka dalam APBN, tetapi kepercayaan rakyat.

Dan ketika kepercayaan rakyat hilang, demokrasi ikut terancam.

MBG bisa menjadi program mulia.

Tetapi hanya jika dilaksanakan tanpa melanggar konstitusi.

Karena di republik ini, tidak ada program yang boleh berdiri di atas pelanggaran hukum.

Tidak ada kebijakan yang boleh mengorbankan amanat rakyat.

Dan tidak ada kekuasaan yang kebal dari pertanggungjawaban.