Jakarta, Partai Golkar buka suara menanggapi sorotan publik terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus kader mereka. Bahlil Lahadalia, yang belakangan menjadi bahan perdebatan publik terkait sejumlah kebijakan tambang dan pernyataan politiknya.
Golkar menilai Bahlil selama ini sering diframing secara jahat oleh pihak yang merasa terganggu dengan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Namun di sisi lain, sebagian pengamat menilai kebijakan Bahlil kerap menyisakan tanda tanya soal transparansi dan potensi “inside deal” dengan kelompok usaha tertentu.
Golkar: “Bahlil Diserang karena Melawan Pengusaha Hitam”
Ketua DPP Partai Golkar Sarmuji menyebut bahwa Bahlil kerap dijadikan sasaran serangan karena keberpihakannya kepada masyarakat dan pengusaha kecil.
“Bahlil itu diframing jahat karena melawan pengusaha hitam yang selama ini menikmati fasilitas negara. Keberpihakannya justru kepada rakyat dan UMKM,” ujar Sarmuji dikutip dari Metrotvnews.com (11/10).
Golkar juga menilai bahwa langkah Bahlil menertibkan izin tambang dan memperluas akses bagi pelaku usaha kecil. Seperti Raja Ampat Papua Barat, adalah bukti konkret bahwa pemerintah hadir untuk mengoreksi ketimpangan dalam distribusi izin tambang.
“Bahlil hanya menata ulang. Yang dulu kuasai segelintir orang, sekarang dibuka untuk masyarakat lokal,” tambah Sarmuji.
Kritik: “Berpihak ke Rakyat” Tak Cukup, Perlu Transparansi.
Namun, di balik narasi keberpihakan kepada rakyat, muncul kritik dari sejumlah pengamat dan aktivis lingkungan yang menilai bahwa proses kebijakan Bahlil masih tidak transparan.
Senator asal Papua, Filep Wamafma, menilai setiap kebijakan di sektor sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan terbuka agar tidak menimbulkan kesan adanya kepentingan tersembunyi.
“Ketika kebijakan publik tidak dibuka secara transparan, publik wajar curiga ada kepentingan politik atau bisnis di baliknya,” kata Filep dalam keterangan resminya di situs DPD RI (12/10).
Selain itu, sejumlah aktivis lingkungan juga menyoroti dampak sosial dan ekologis dari pembukaan izin tambang baru yang dianggap berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik kepentingan jika pengawasan lemah.
Dugaan “Inside Deal” di Sektor ESDM
Sejumlah ekonom politik menilai bahwa kementerian yang mengatur sumber daya alam, termasuk ESDM, merupakan sektor yang paling rawan terjadi inside deal. Kesepakatan tidak resmi antara pejabat dan pengusaha besar yang saling menguntungkan.
Menurut pengamat kebijakan publik Ahmad Choirul, langkah-langkah Bahlil memang tampak populis di permukaan, namun perlu diawasi lebih ketat dari sisi pelaksanaan dan audit kebijakan.
“Kebijakan yang kelihatannya pro-rakyat sering kali dikemas sedemikian rupa, tapi di belakangnya tetap ada pola lama. Kepentingan bisnis besar ikut bermain, ini harus diawasi,” ujar Ahmad.
Indikasi adanya potensi konflik kepentingan juga muncul ketika sejumlah perusahaan besar tetap mendapatkan kemudahan investasi di sektor energi. Meski di saat bersamaan pemerintah gencar menarasikan keberpihakan kepada UMKM dan daerah.
Publik di Antara Narasi dan Realita
Fenomena ini menunjukkan kontras antara narasi politik dan realitas lapangan.
Di satu sisi, Golkar dan Bahlil membangun citra keberpihakan kepada rakyat. Pada sisi lain, publik masih meragukan sejauh mana keberpihakan itu benar-benar menyentuh masyarakat bawah tanpa terseret kepentingan bisnis.
Analis komunikasi politik menilai bahwa strategi Bahlil dan Golkar bisa efektif secara citra, tetapi berisiko menimbulkan “fatigue” publik jika tidak diimbangi dengan hasil konkret yang terukur dan akuntabel.
“Di era keterbukaan informasi, masyarakat mudah mendeteksi kontradiksi antara retorika dan realitas. Sekali kepercayaan hilang, sulit dikembalikan,” kata analis politik Eko Wibowo dari Universitas Nasional.
Golkar tampak berupaya memulihkan citra kadernya yang tengah disorot publik dengan menegaskan posisi Bahlil sebagai tokoh pro-rakyat.
Namun, di tengah derasnya kritik soal potensi “inside deal”, keberhasilan narasi itu bergantung pada transparansi, audit publik, dan konsistensi kebijakan.
Selama hal-hal tersebut belum tampak nyata, klaim keberpihakan kepada rakyat masih akan terus dipertanyakan.
